PARIPURNA: Suasana siding paripurna penyampaian nota kesepahaman KUA dan PPAS Perubahan 2017 di Deprov Malut, Sofifi kemarin (11/9) PARIPURNA: Suasana siding paripurna penyampaian nota kesepahaman KUA dan PPAS Perubahan 2017 di Deprov Malut, Sofifi kemarin (11/9)

SOFIFI—Pemerintah (Pemprov) Maluku Utara (Malut) merancang kenaikan anggaran belanja cukup fantastis. Defisit anggaran dirancang melebar menjadi Rp330 Miliar. Angka ini setidaknya tertuang dalam nota pengantar kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon  Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja -Perubahan (APBD-P) 2017 yang disampaikan Gubernur Abdul Ghani pada sidang paripurna  di DPRD Provinsi (Deprov), kemarin (11/9).               
     Gubernur menyebutkan pendapatan yang dirancang pada APBD-P 2017 sebesar Rp 2,75 triliun. Turun dari APBD induk 2017 sebesar Rp 2,86 triliun.
Rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2017 sebesar Rp 2,75 triliun ini terdiri dari PAD setelah perubahan Rp 418,29 miliar, dana perimbangan Rp 1,90 triliun pada APBD induk naik menjadi Rp 1,98 triliun pada APBD Perubahan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak bukan pajak Rp135,23 miliar, dana alokasi umum Rp 1,26 triliun lebih dan dana alokasi khusus sebesar Rp 585,34 miliar lebih.
Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan Rp 469,67 miliar, pada perubahan turun menjadi Rp349,29 miliar.

Disisi lain belanja dirancang naik fantastis. Pada APBD induk belanja ditetapkan Rp 2,64 triliun lebih, pada APBD Perubahan ini naik menjadi Rp 3,08 triliun lebih. Rinciannya Belanja tidak langsung sebelum perubahan senilai Rp 1,133 Triliun, pada APBD perubahan ditargetkan naik menjadi Rp 1,164 triliun. Sementara pada Belanja langsung sebelum perubahan Rp 1,515 triliun, pada Perubahan dirancang naik menjadi Rp 1,919 triliun. Sementara devisit dirancang senilai Rp 330 miliar lebih.

"Rancangan belanja APBD-P ini naik, karena ada beberapa kebutuhan mendesak diantaranya pembiayaan Pilgub 2018, dan hak keuangan DPRD. Dua kegiatan ini membuat belanja naik," ungkapnya.
Sementara, Wakil ketua DPRD Zulkifli Hi. Umar mengaku, masalah yang dihadapi pemprov saat ini, realisasi pendapatan daerah tidak capai target yang ditetapkan, terutama disektor pertambangan yang menjadi sector andalan justru tidak maksimal. Selain itu, kebutuhan belanja naik, sehingga tidak terjadi keseimbangan dan mengakibatkan defisit. Kenaikan kebutuhan belanja ini, terdapat pada beberapa kegiatan yang mendesak, diantaranya event Widi Internasional Fishing Turnament (WIFT), kenaikan hak keuangan dan administrasi DPRD sebagaimana perintah PP 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi DPRD.
Kesempatan itu, gubernur juga memaparkan secara singkat pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang ditargetkan 5+1 persen, pada triwulan II mencapai 6,96 persen dan pada perubahan pertumbuhan ekonomi dirancang 6,5 persen sampai 6,8 persen. Sementara inflasi sebelum perubahan sebesar 5,5 ples mines satu persen dan sampai pada mei 2017 mencapai 3,92 persen dan pada target APBD perubahan mencapai 4,4 minus satu persen. (udy/wat)

Pendapatan Daerah (APBD-P) 2017

A. Pendapatan Daerah (APBD-P) 2017 sebesar Rp 2,75 triliun

a. PAD-P Rp 418,29 miliar
b. Dana perimbangan-P Rp 1,98 triliun
       -Dana bagi hasil pajak bukan pajak Rp 135,23 miliar
       Dana alokasi umum Rp 1,26 triliun lebih
       -Dana alokasi khusus sebesar Rp 585,34 miliar lebih.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 349,29 miliar.

B. Belanja Daerah Rp 3,08 triliun lebih
a. Belanja tidak langsung Rp 1,164 triliun
b. Belanja langsung Rp 1,919 triliun

C. Defisit dirancang senilai Rp 330 miliar lebih.