TERNATE - Sikap fraksi PKS dan PKPI tidak mendukung hak angket 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mendapat kecaman dari sejumlah aktivis dan akademisi.
Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM)  Provinsi Maluku Utara, Muhlis Ibrahim menilai dua fraksi tersebut gagal memahami IUP yang diangketkan. "Entah karena minimnya pengetahuan soal pertambangan atau karena terlalu berlebihan membela pemerintah yang menjadi sumber permasalahan ini sehingga bersikap seperti itu," kata Muhlis pada Malut Post kemarin (12/9). Dia menilai, semangat mendorong hak angket ini berawal dari miskomunikasi antara eksekutif dan legislatif, adalah sebuah  alasan yang sangat tidak mendasar dan memalukan. "Bisa dibayangkan, bagimana kegiatan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan pertambangan tanpa adanya dokumen AMDAL? bagimana jadinya masa depan ekologi di negeri ini," cecar Muhlis.
Apalagi, proses penerbitan  kajian teknis pertambangan tanpa sepengatahuan kepala dinas pertambangan, dan dikeluarkan sepihak oleh oknum-oknum tertentu. “Bukankah ini adalah tindakan kesewenang-wenangan oleh aparatur yang tidak bermoral?. Untuk itu hak angket 27 IUP perlu dan wajib untuk didorong dalam rangka membenahi sektor pertambangan di Provinsi Maluku Utara," ujar Muhlis.
Sementara, dosen Ilmu Politik UMMU Ternate, Muhlis Hafel mengatakan, hak angket yang diusulkan  mayoritas anggota DPRD itu dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan suatu masalah atau pelanggaran terhadap aturan yang dilakukan pihak pemerintah daerah. "Angket adalah salah satu hak dewan yang digunakan utuk membedah, menyelediki kasus. Langkah ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Dewan terhadap publik. Dan harus dipahami pula bahwa dengan hak angket yang diseriusi kami pasti menyelesaikan masalah IUP ini,"imbuhnya.
Oleh karena itu, bila ada fraksi tertentu yang tidak menginginkan hak angket maka, dipastikan merusak citra pemerintahan." fraksi-fraksi tersebut ikut memperburuk citra rezim yang berkuasa. Fraksi yang menolak hak angket dapat ditengarai memiliki andil yang signifikan terkait kasus 27 IUP tersebut," tuturnya.
Soal memperluas materi hak angket, Muhlis mengaku tidak keberatan. Asalkan Fraksi NasDem dapat memilah kasus agar penyelidikannya dapat bejalan normal terutama kasus yang dianggap paling parah. "Misalnya kasus 27 IUP ini. Semua anggota Dewan harus proaktif untuk menseriusi kasus-kasus dimaksud sehingga tidak terkesan hanya wacana murahan," tutup Muhlis.
Anggota Komisi III DPRD Malut, Fachri K Sangadji menuturkan, harus ada kasus yang diprioritaskan. Persoalan utang daerah yang pernah diangketkan namun tidak jalan alias buntut. "Harus ada kasus diprioritaskan.  Meskipun usulan NasDem itu baik, tapi ada baiknya kita fokus pada kasus IUP ini. Kasus ini saja belum tentunya selesai apa lagi kasus lain ingin diangketkan," saranya. Meski demikian,  Sekretaris Partai Demokrat ini sangat mendukung kasus IUP ini harus dituntaskan. "Demokrat secara institusional sangat mendukung kasus IUP dituntaskan,"  tandasnya. (mg-01/wat).