TERTUNDA: Salah satu jamaah yang dinyatakan tidak layak terbang.AMAR MANAF FOR MALUT POST TERTUNDA: Salah satu jamaah yang dinyatakan tidak layak terbang.AMAR MANAF FOR MALUT POST

JEDDAH – Jamaah haji asal Maluku Utara (Malut) yang tergabung dalam penerbangan kelompok terbang 10 dijadwalkan kembali ke tanah air hari ini. Kloter yang terdiri atas jamaah Kota Ternate, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan itu akan terbang menggunakan maskapai Garuda Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Hasanuddin Makassar.
Saat keberangkatan ke Tanah Suci sebulan lalu, total jamaah kloter 10 berjumlah 448 orang. Namun saat kembali nanti, jumlahnya berkurang menjadi 445 jamaah. Ini setelah tiga jamaah meninggal dunia saat di Makkah. Dua diantaranya berasal dari Kota Ternate, dan satunya berasal dari Haltim. "Jamaah berangkat pukul 22.00 Waktu Arab Saudi dan tiba di Makassar tangal 14 September pukul 07.30 WITA," kata Kepala Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Malut Amar Manaf, Selasa (12/9).
Amar mengaku, dari 445 jamaah tersebut dipastikan akan kembali seluruhnya. Sebab sampai saat ini belum ada jamaah kloter 10 yang dikabarkan sakit dan dirawat, baik di Klinik Kesehatan Haji Indonesia maupun rumah sakit. "Kita doakan semuanya dapat kembali sampai ke tanah air," ungkapnya.
Sementara kloter 11, lanjut Amar, akan berangkat dari Jeddah pada 14 September. Untuk kloter 11, saat berangkat jamaahnya berjumlah 449 orang dan kembali 444 orang. Ada lima jamaah yang meninggal dunia saat di Makkah.
Selain itu, sebanyak lima jamaah dinyatakan tidak layak terbang. Alhasil, kemungkinan besar mereka belum bisa dikembalikan ke tanah air. Kelimanya adalah Nursafa Soleman (Halmahera Selatan), Safura Fokaaya (Kepulauan Sula), Ajami Hi Salasa (Halsel), Suryati Abdurahman Puasa (Halsel), dan Halima Abdullah (Halmahera Barat).
Nursafa dan Safura dirawat di ICCU Rumah Sakit Al Dar Madinah, Ajami di RS An Nur Makkah karena menderita pneumonia, Suryati di RS King Faisal Madinah dengan penyakit serupa, serta Halima Abdullah yang baru dirujuk Senin (11/9) pagi di RS An Nur karena menderita stroke iskemik akut. "Jika sampai jadwal penerbangan nanti perkembangannya sudah membaik, maka akan diberangkatkan. Kami minta agar pihak keluarga terus mendoakan, karena hanya dengan doalah bisa membantu kelima jamaah tersebut. Perkembangan terakhir, Ibu Suryati sudah berada di ruang ICCU dengan penurunan kesadaran dan menggunakan ventilator," tutur Amar.
Sementara untuk kloter 12, satu jamaah kemarin juga dirujuk ke KKHI Makkah. Namun sejauh ini belum ada keputusan pembatalan terbang. "Mereka yang sementara dinyatakan belum layak terbang, akan tetap diberangkatkan. Jika tidak bergabung dengan jamaah kloternya, maka diikutkan dengan kloter lain. Kalau sampai tidak bisa lagi, maka jamaah tersebut akan terus menjalani perawatan sampai sehat baru dikembalikan,” katanya sembari menjamin selama proses perawatan jamaah akan terus dipantau panitia, terutama panitia haji Indonesia di Arab Saudi dan akan terus dikabarkan perkembangannya.

Belum Dibayar
      Di sisi lain, hingga kini ongkos transportasi penerbangan yang disediakan pihak pemerintah masih menyisakan masalah. Akibatnya, Pemerintah Provinsi sejauh ini belum bisa melakukan pembayaran terhadap pihak Sriwijaya selaku penyedia jasa penerbangan. Hal ini dipersoalkan Ketua Komisi I Wahda Zainal Imam pada rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS, Senin (11/9).
Wahda menjabarkan, sisa biaya transportasi yang belum terbayarkan tersebut senilai kurang lebih Rp 2 miliar. Anggaran tersebut tertampung pada dana hibah APBD Induk 2017. Namun ketika diminta pencairannya, Kepala Inspektorat Bambang hermawan tidak menyetujui untuk diproses. Alasannya, tidak sesuai prosedur atau peruntukan. Namun ketika Bambang diundang rapat bersama dengan panitia haji, ia tak pernah bersedia hadir. "Saya minta Pak Gubernur segera evaluasi Bambang. Orang ini merasa berkuasa di atas kuasa Gubernur. Bikin diri tahu," cela politisi Partai Gerindra itu.
Menurut Wahda, jika memang anggaran yang tersedia tidak bisa digunakan karena alasan teknis pertanggungjawaban, pemerintah seharusnya duduk bersama untuk memecahkan masalahnya. "Jangan hanya menahan tanpa solusi. Sementara jamaah haji tinggal tiga hari lagi kembali ke daerah. Kita tidak mau kalau mereka datang dan terlantar di Makassar," ungkapnya.
Senada, Ketua Komisi IV Farida Djama mengaku anggaran embarkasi jamaah haji seluruhnya ditampung pada dana hibah. Sementara peruntukan dana hibah tidak bisa untuk transportasi dan makan minum. Karena itu, Inspektorat menahan anggaran tersebut agar tidak dicairkan. "Masalahnya kalau tidak cair, bagaimana solusi yang harus diambil? Inspektorat juga jangan lari-lari, tapi berikan solusi. Sebab sejak awal proses penganggaran nomenklaturnya salah. Maka tidak perlu saling salahkan, tapi dicarikan solusinya," tuturnya.
Terpisah, Gubernur Abdul Ghani Kasuba saat dikonfirmasi mengaku akan mempertanyakan permasalahan tersebut untuk dicarikan solusinya. "Saya jamin mereka akan pulang sampai ke Ternate. Nanti akan dibicarakan di tingkat TAPD," tukasnya.(udy/kai)