Belum Kembalikan Mobdin, Deprov Disarankan Belajar ke Kab/Kota

  • Thursday, Sep 14 2017

SOFIFI – Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara dipastikan akan menerima tunjangan transportasi mulai bulan Oktober 2017. Kepastian menerima tunjangan transprtasi ini telah keluarnya nomor registrasi peraturan daerah (perda) hak keuangan dan administrasi dari Kemendagri. Besaran tunjangan transportasi yang diterima setiap anggota berkisar Rp 10 juta sampai dengan Rp 15 juta.
Untuk itu, mobil dinas (Mobdin) yang digunakan pimpinan dan alat kelengkapan dewan segera dikembalikan. Sesuai data yang diperoleh Koran ini, sekitar 19 mobil dinas (Mobdin) yang masih di tangan wakil rakyat, diantaranya di anggota Komisi III, Fahri K Sangaji, merek Toyota Fortune nomor DG 9 MU, Junaidi Jafar jenis mobil Toyota Afanza 1300 G nomor polisi DG 555 MU, Basrin Kanaha jenis mobil Toyota Kijang Inova DG 558 MU, Rais Marsaoly jenis mobil Toyota Kijang Inova DG 559 MU, Tomi Wangeang jenis mobil Toyota Kijang Inova DG 556 MU, Amin Drakel jenis mobil Toyota Kijang Inova DG 552 MU.
    Sikap anggota Deprov ini disesalkan oleh akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Abdul Kadir Bubu. Dosen Fakutas Hukum Unkhair ini menyarankan kepada anggota Deprov agar belajar dari sikap bijak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kota yang rata-rata sudah mengembalikan mobdin yang dipakai. "Rata-rata Kabupaten Kota sudah mengembalikan mobdin, hanya DPRD Provinsi saja yang keberatan," ungkapnya.
    Mantan anggota KPU Kota Ternate ini lantas mempertanyakan alasan anggota Deprov mempertahankan mobdin tersebut. Dia meminta kepada Badan Keuangan Pemprov Malut dan sekretariat DPRD berani mengambil langkah tegas dengan tidak memberikan tunjangan transportasinya. "Ini juga mesti menjadi catatan inspektorat agar mencegah pembayaran hak keuangan Deprov. Jika tidak maka terjadi dobel pembayaran tunjangan. Sebab dalam aturan suah snagat jelas bahwa, bagi anggota dewan yang menggunakan mobdin maka tdiak lagi mengambil tunjangan. Pertanyaannya pemerintah berani tidak mengambil sikap tegas. Kita tantang inspektorat dan Badan Keuangan, jangan sampai keduanya juga berkompromi dengan DPRD," tutup Dade, begitu sapaan akrabnya. (udy/wat)