Ishak Naser Ishak Naser

TERNATE—Defisit anggaran yang dialami   Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diperkirakan makin melebar. Pasalnya, dua item pendapatan yang ditargetkan pada  sektor pertambangan dipastikan tak akan terealisasi di tahun ini.  Dua item pendapatan tersebut adalah retribusi galian C senilai Rp 155 miliar dan pendapatan hasil penjualan ore senilai Rp190 miliar. Totalnya adalah Rp 345 miliar. "Kedua item pendapatan  ini sudah dipastikan tidak akan dapat terealisasi sepersen pun karena dari sisi regulasi pemprov belum punya kewenangan untuk memungut," ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi (Deprov)  Ishak Naser kepada wartawan usai rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS Perubahan 2017 di Sekretariat Perwakilan  Deprov di Ternate, Rabu (13/9). Ishak mengatakan sektor pertambangan memang sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemda menjadi kewenangan Pemprov. “Namun untuk penarikan retribusi masih menjadi kewenangan kabupaten kota akibat belum berubahnya undang-undang pertambangan. Sehingga kedua item pendapatan yang telah ditetapkan pada APBD induk tidak bisa direalisasikan," jelasnya.  Ketua DPW NasDem itu mengaku dirinya sudah meminta pemprov untuk tidak memasukan dua item pendapatan itu saat pembahasan APBD induk 2017 lalu. “Tapi tetap dipaksakan oleh pihak pemerintah,” kata Ishak. “Akibatnya, terjadi defisit Rp350 miliar yang harus ditutupi. Salah satunya harus  memangkas kegiatan belanja senilai Rp350 miliar,”imbuhnya.
    Lebih lanjut Ishak mengatakan realisasi pendapatan daerah  sampai Agustus 2017 baru 53 persen."Kalau melihat tren realisasi  pendapatan dengan sisa waktu empat bulan ini, maka paling tinggi pendapatan pemprov hanya bisa sampai 70 persen dari target Rp2,8 triliun," ujarnya. Dia juga mengungkapkan adanya target pendapatan melalui  pinjaman pihak ketiga sebesar Rp 80 miliar. “Anehnya pemprov belum melakukan pinjaman, namun sudah melakukan tender,” sebutnya.  Karena itu, kata Ishak, pemprov harus melakukan pemangkasan  kegiatan kurang lebih Rp425 miliar untuk menutupi kegiatan yang sudah berjalan,”  tambahnya.
Sementara  Sekprov Muabdin H. Radjab selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat dikonfirmasi belum mau memberikan keterangan. “Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2017 masih berlangsung,” pungkasnya.(udy/wat)