Salmin dan Syafrudin Dianggap Persulit Kerja Pansus

  • Tuesday, Oct 10 2017

TERNATE –Aktivis tambang Malut menyayangkan sikap Kepala Biro Hukum dan Ham Setdaprov Malut Salmin Djanidi yang tidak menyerahkan data-data dugaan pelanggaran Izin usaha pertambangan kepada pansus hak angket. Mereka juga mengungkap kesalnya terhadap mantan Plt Kadis ESDM Malut Syafrudin Manyila yang mengabaikan panggilan Pansus hak angket.
"Ini sangat disayangkan sikap Karo hukum, dan mantan kadis ESDM Syafrudin Manyila. Ini mengindikasikan bahwa mereka telah menghambat dan mempersulit kerja-kerja pansus hak angket," ujar Koordinator Korsorsium Advokat Pertambangan Provinsi Maluku Utara Malut (Katam), Muhlis Ibrahim kemarin (9/10).
Menurut Muhlis, seharusnya mereka proaktif dan responsif terhadap segala hal yang diminta oleh pansus. Muhlis yang juga dosen Teknik Pertambangan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini menyarankan kepada Pansus hak angket segera menggandeng pihak kepolisian untuk menyita dokumen-dokumen penting terkait dengan dugaan mafia 32 IUP itu."Pansus bersama pihak kepolisian harus menyita dokumen terkait. Jika tidak maka hasil hak angket akan tidak maksimal," tandas Muhlis. (tr-01/wat).