CEGAT: Petugas kebersihan kantor gubernur saat berdiskusi dengan Gubernur Abdul Ghani Kasuba terkait gaji mereka yang belum dibayar. CEGAT: Petugas kebersihan kantor gubernur saat berdiskusi dengan Gubernur Abdul Ghani Kasuba terkait gaji mereka yang belum dibayar.

SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut sepertinya belum bisa keluar dari krisis keuangan yang berlangsung sejak awal tahun ini. Lihat saja, selama tiga bulan ini, terhitung Juli, Agustus dan September 2017, sebanyak  68 tenaga cleaning service yang hari-hari bekerja membersihkan kantor gubernur, kediaman gubernur dan kediaman wakil gubernur belum menerima upah.
Senin (9/10) kemarin, 68 cleaning service yang didominasi ibu-ibu itu menggelar aksi di kantor gubernur. Mereka meminta Biro Umum Setdaprov Malut segera membayar upah selama tiga bulan. Sebab rekanan PT Surya Pratama Abadi yang bertanggungjawab terhadap petugas kebersihan itu tidak punya anggaran.
Tak puas, mereka memberanikan diri mencegat Gubernur Abdul Ghani Kasuba di pintu utama kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasinya. Sayangnya, jawaban yang diterima oleh petugas kebersihan itu masih mengambang alias tidak pasti. Akibatnya, Koran-koran bekas pun dihamburkan di lantai. "Insya Allah dalam waktu dekat, akan dibayarkan," janji gubernur singkat sambil meninggalkan petugas kebersihan.
Ahmad, salah satu tenaga cleaning service mengatakan, upah yang diterima setiap petuga dalam sebulan sebesar Rp1,5 juta. Jika dihitung secara total upah yang belum dibayar selama tiga bulan sebesar Rp360 juta. "Tunggakan yang belum terbayar selama bulan Juli sampai dengan September," ungkapnya. Sementara Karo Umum Darwis Pua, saat dikonfirmasi membenarkan 68 cleaning service itu belum menerima upah tiga bulan. “Tapi satu bulan sudah dibayar setengah. Jadi yang tersisa tinggal dua bulan setengah. Sementara tunggakan pemerintah terhadap perusahaan sampai saat ini tercatat sudah enam bulan. "Sekarang ini lagi diproses satu bulan Rp180 juta. Praktis tinggal lima bulan lagi. Kalau dibiro umum setiap bulan dilakukan permintaan, hanya saja terkendala di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) membuat seluruhnya terlambat," ungkapnya.
Terpisah, kepala BPKPAD Ahmad Purbaya mengaku, sekarang ini sudah diproses pembayaran satu bulan. Sisanya nanti akan menyusul. "Kita bayar satu bulan dulu, yang penting dibayar. Karena kondisi keuangan daerah," tukasnya. (udy/wat)