HEARING: Dengar pendapat Wagub M Natsir Thaib dengan perwakilan massa enam desa usai demonstrasi di Kantor Gubernur, Senin (9/10). Dalam hearing tersebut, Wagub sempat bersitegang dengan massa aksi. RUSDI ABDURRAHMAN/MALUT POST HEARING: Dengar pendapat Wagub M Natsir Thaib dengan perwakilan massa enam desa usai demonstrasi di Kantor Gubernur, Senin (9/10). Dalam hearing tersebut, Wagub sempat bersitegang dengan massa aksi. RUSDI ABDURRAHMAN/MALUT POST

SOFIFI – Persoalan tapal batas Kabupaten Halmahera Barat-Halmahera Utara yang melibatkan enam desa tak kunjung tuntas. Pagi kemarin (9/10), sejumlah massa yang mengatasnamakan diri Front Perjuangan Rakyat Halmahera Utara (FPR-Halut) melakukan aksi bakar ban di depan Kantor Gubernur Maluku Utara. Dalam demonstrasi tersebut, massa mempertanyakan proses penyelesaian sengketa tapal batas enam, yakni Desa Bobane Igo, Tetewang, Dum-Dum, Ake Lamo, Gamsungi dan Pasir Putih.
Massa aksi yang terdiri atas pemuda dan mahasiswa ini berorasi di depan Kantor Gubernur. Kelompok ini juga nyaris bentrok dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol-PP dianggap menghalangi kegiatan aksi mereka dengan tidak mengizinkan masuk dalam lokasi kantor. Massa yang berjumlah kurang lebih 20 orang ini datang dengan satu unit truk yang dilengkapi //sound system//. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar Pemprov segera melakukan penyelesaian tapal batas enam desa.
Rombongan dmeonstran itu akhirnya diterima berdialog oleh Wakil Gubernur M Natsir Thaib. Dalam //hearing//, Wagub sempat naik pitam dan mengeluarkan bahasa bernada keras. Kemarahan orang nomor dua di Pemprov Malut ini dipicu sikap Koordinator Aksi Alan Ilyas yang memulai pembicaraan dengan intonasi tinggi dan menyebut Natsir dengan sebutan Anda. ”Anda harus sopan dalam bertutur. Kami ini pemerintah. Tidak perlu bicara dengan nada tinggi dan mengangkat tangan. Mari kita bicara dengan baik. Anda ini pemuda yang mewakili rakyat di enam desa," cecar Natsir, balik menyebut Alan dengan sebutan Anda.
Meski sempat tegang, dengar pendapat tetap berjalan hingga selesai. Alan meminta agar pemerintah segera melakukan penyelesaian sengketa enam desa dan memberikan penjelasan perkembangan terakhir proses penyelesaian. Selain itu, dia meminta Pemprov tidak lagi memberikan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya untuk warga yang memilih masuk Halbar, serta mengambil keputusan berdasarkan kondisi objektif saat ini. "Saat ini Malut sedang menghadapi agenda pemilihan gubernur. Kami tidak mau desa kami dijadikan ladang kepentingan yang membenturkan satu dengan yang lain. Karena itu untuk proses penyelesaian, kami minta dituntaskan sebelum 2017 berakhir," pintanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wagub yang didampingi Kepala Biro Pemerintahan Mifta Bay mengatakan proses penyelesaian enam desa telah diserahkan ke Kementeria Dalam Negeri. Bahkan saat rapat terakhir yang juga dihadiri Bupati dan Ketua DPRD Halut serta Bupati dan Ketua DPRD Halbar, telah sepakat proses penyelesaiannya diserahkan ke Kemendagri.
Natsir juga menjelaskan, apapun keputusan yang akan diambil Kemendagri, kedua pihak akan menerimanya. Selain itu, lanjut dia, Kemendagri terlebih dahulu akan membentuk tim untuk melakukan kajian objektif lapangan sebelum mengambil keputusan. "Sekarang ini Kemendagri masih melakukan tahapan penilaian," katanya.
Menurutnya, Pemprov sudah berulangkali mengevaluasi anggaran Pemkab Halbar. Jika ada alokasi kegiatan di enam desa, dipastikan item kegiatan tersebut langsung dicoret. Usai melakukan dengar pendapat dengan Wagub, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Hearing kemarin juga dihadiri Kepala Kesbangpol Malut Omar Fauzi MS, Wakapolres Tidore Kepulauan Kompol Wahyu Adi, Danramil 1505/08 Sofifi Mayor (Inf) Kusairi, dan Kapolsek Oba Utara IPTU Adil S.AP.
Sementara itu, Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando mengapresiasi langkah sekelompok massa yang menuntut sengketa tapal batas tersebut segera diselesaikan. Menurutnya, tuntutan tersebut memiliki semangat yang sama dengan keinginan masyarakat Halbar. "Sesuai janji, penyelesaian enam desa oleh pihak Kementerian akan mulai dilakukan pada bulan Juli 2017 pasca pertemuan di Jakarta. Jadi selaku Pemkab Halbar, saya medukung penuh aksi yang dilakukan, karena kita semua memiliki niat yang sama," ungkapnya kemarin (9/10).
Zakir melanjutkan, sengketa tersebut turut membuat Pemkab dan warga Halbar maupun Halut resah. Pasalnya, penyelesaiannya yang terkatung-katung menghambat semua aktivitas produktif yang hendak digagas Pemkab di sana. "Maka itu, Pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat dapat melihat persoalan ini dan secepatnya diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut," harapnya.

524 Belum Klir
         Sengketa batas antardaerah memang masih menjadi persoalan di banyak wilayah. Itu tidak terlepas dari sulitnya negosiasi atau tawar-menawar antara satu daerah dan daerah lainnya, terutama dalam kasus pemekaran wilayah.
Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, banyaknya sengketa batas daerah merupakan dampak dari aturan sebelumnya. Aturan yang dimaksud adalah tidak adanya kewajiban mempertegas batas wilayah pada saat pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Oleh karena itu, dalam pembentukan DOB ke depan, ketegasan batas daerah menjadi salah satu syarat pemekaran. ”Kalau mau pemekaran, daerah yang mengajukan harus mempertegas dulu batasnya,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin (9/10).
Agar tidak lagi ”abu-abu”, lanjut dia, batas daerah tidak hanya dijelaskan secara secara kasatmata, tetapi juga dipertegas dengan pencatatan titik koordinat. Hal itu krusial jika yang menjadi batas merupakan kawasan perairan atau perhutanan yang tidak berpenghuni.
Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo menambahkan, dari 977 segmen batas wilayah yang ada di Indonesia, baru 453 segmen yang diselesaikan. Sementara itu, 524 sisanya belum beres. Perinciannya, 355 segmen masih dalam proses negosiasi dan 169 lainnya belum melakukan upaya apa pun. ”Jadi, yang 169 masih waiting list untuk diselesaikan,” ujarnya.
Eko menambahkan, pada era Presiden Jokowi, proses penyelesaian sengketa batas cukup progresif. Di antara 453 segmen yang diselesaikan, 184 terjadi di kepemimpinan Jokowi. Hal itu tidak terlepas dari perubahan sistem penanganan. Sebelumnya, provinsi diberi waktu enam bulan untuk menyelesaikan. Jika gagal, barulah sengketa diserahkan ke pusat. ”Kalau sekarang, gubernur diberi kesempatan sebulan. Kalau tidak bisa, diselesaikan pusat,” imbuhnya.
Eko menjelaskan, sulitnya proses negosiasi tidak terlepas dari kepentingan yang diperjuangkan masing-masing daerah. Sebab, biasanya daerah yang dipersengketakan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Misalnya, daerah tambang ataupun sumber energi.
Lantas, kapan hal itu ditargetkan selesai? Eko mengatakan, hingga akhir masa pemerintahan 2019, pihaknya menargetkan bisa menyelesaikan 100 segmen lagi.(udy/aji/jpg/kai)