Syahril Marsaoly Syahril Marsaoly

SOFIFI – Biro hukum Setdaprov Malut akhirnya menyerahkan berkas 19 Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke panitia khusus (Pansus) angket dua hari lalu. Ketua pansus angket Syahril Marsaoly, mengatakan setelah dipelajari, ternyata proses penerbitan SK tersebut tidak melalui paraf koordinasi berjenjang. “Ini menimbulkan pertanyaan dari pansus. Apakah karo hukum Salmin Janidi sengaja menjebak Gubernur? karena SK tersebut tidak ada paraf koordinasi, atau ini karo hukum, sekda, inspektorat sengaja cuci tangan dari permasalahan yang sudah nyata-nyata terbukti menyalahi ketentuan," ujar Syahril, kepada Malut Post Kamis (19/10).
Meski begitu, pihaknya belum ingin mempersoalkan lebih jauh. Sebab, ke depan ini agenda memanggil Bambang Hermawan, selaku ketua tim beberapa masalah yang diangketkan termasuk 32 IUP yang dikeluarga Gubernur. “Hari ini dilakukan rapat soal utang, dengan menghadirkan BPKPAD. Selain itu, masalah tunjangan tambahan penghasilan (TTP) 2016, yang berindikasi tidak sesuai peruntukannya. Minggu depan, rapat dengan pengusaha pemegang 27 IUP, dilanjutkan ASN dengan menghadirkan kepala BKD serta PNS yang korban beberapa kali pelantikan," ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, pansus juga akan mengundang Sekprov dan Wagub selaku pembantu gubernur bidang pengawasan termasuk Gubernur, untuk mengkonfirmasi kebijakan penandatangan IUP. Disisi lain, anggota pansus Anjas Taher, membeberkan hasil supervisi ke Kabupaten Halteng menemukan, sesuai data yang dimiliki Pansus. Di Halteng terdapat lima perusahaan, tiga diantaranya PT Karya Wijaya, PT Karya Siaga Blok I dan PT Karya Blok II belum memproses izin Amdal. "Sementara dua izin eksplorasi yang telah dikeluarkan tahun 2013 adalah PT Fajar Bakti Lintas Nusantara dan PT Mineral Trobos," ungkapnya. (udy/wat)