Ahmad Purbaya Ahmad Purbaya

SOFIFI – Pemerintah Provinsi (pemprov) Malut belum melaksanakan kewajibannya tepat waktu, terutama di bidang pelayanan dasar. Salah satunya adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasalnya, hingga bulan Oktober 2017 ini, dua triwulan yang belum dibayar yaitu triwulan III dan IV.
Sekretaris panitia BOS Provinsi Malut Harus Kasim mengaku sudah membuat permintaan pencairan khusus triwulan III. Tetapi dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) belum mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). "Dua minggu lalu, kami sudah menyampaikan permintaan pencairan, namun tidak diketahui apa masalahnya, sehingga belum dicairkan," ungkap Harusn Kasim, kepada Malut Post Jumat (20/10).
Disisi lain, Harun menyadari bahwa, masih ada sekitar 20 sekolah yang belum memasukan rencana kerja sekolah (RKS), sebagai syarat pencairan BOS sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis (juknis) pengelolaan BOS 2017. “Meski begitu, sudah bisa dibuat permintaan karena telah dilakukan kalkulasi. Bahkan pihak BPKPAD sendiri telah menyetujuinya. Tapi setelah dilakukan permintaan, belum juga diproses. Tidak tahu apa masalahnya," pinta Harun lagi seraya mengatakan BOS triwulan III yang belum dibayar sebesar Rp11,4 miliar (Rp11.452.140.000) (lihat grafis per kabupaten kota).
"Kalau triwulan III belum terbayarkan, maka belum bisa triwulan IV diminta. Padahal, anggaran telah ditransfer ke Kasda sebelum bulan Juni lalu," tandasnya. Menanggapi hal ini, ketua Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Farida Djama, mengaku sudah berulang kali membicarakan dengan dikbud dan BPKPAD, namun hasilnya tetap sama. Padahal anggaran BOS ini bersumber dari dana transfer yang masuk tepat waktu. "Kami minta Dikbud dan BPKPAD itu harus lebih sensitif dengan masalah pendidikan, sebab ini mengenai pelayanan dasar," pintanya.
Sementara kepala BPKPAD Malut Ahmad Purbaya, saat dikonfirmasi menjelaskan keterlambatan pembayaran BOS triwulan III dan IV ini bukan sengaja dilakukan BPKPAD. Dia beralasan, dana BOS belum dicairkan karena laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS triwulan I dan II belum dimasukkan.  “Masih banyak yang belum memasukan laporan termasuk RKS. Kita sudah minta panitia BOS memasukan permintaan pencairan. Bagi sekolah yang telah memasukan pertanggungjawaban dan RKS, dan kalau memang permintaan sudah disampaikan, nanti saya cek dulu. Sebab saya belum tau kalau sudah ada permintaan yang masuk. Prinsipnya anggaran ada, dan siap cair," ungkapnya. (udy/wat)

Dana BOS Triwulan III
1. Ternate Rp. 2.425.400.000
2. Tidore Rp. 1.083.360.000
3. Halbar Rp. 781.480.000
4. Halteng Rp. 634.200.000
5. Halut Rp. 1.369.200.000
6. Haltim Rp. 643.440.000
7. Halsel Rp. 2.169.220.000
8. Sula Rp. 1.310.920.000
9. Morotai Rp. 382.000.000
10. Taliabu Rp. 652.920.000
Total Rp. 11.452.140.000