TERNATE - Perdebatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) dan DPRD Malut terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Pegawai, kembali disoroti akademisi.
Dosen politik Universitas Muhammadyah Maluku Utara (UMMU), Muhlis Hafel mengatakan, DPRD dan pemerintah mestinya mencari solusi yang tepat sehingga tidak merugikan pegawai. "Mestinya dua lembaga sebagai representasi lembaga pemerintahan ini harus mencari jalan keluarnya yang tidak merugikan pegawai. Pegawai di Provinsi ini belih banyak maish domisili di Ternate. Jadi kalau meniadakan TTP juga akan membebankan pegawai, sementara tidak dihapus justru membebankan keuangan daerah. Jadi mereka harus mencari solusi yang tepat," katanya kemarin (31/10).
Muhlis menyarankan agar Pemprov harus melengkapi sejumlah fasilitas penunjang di Sofifi, sebagai ibu kota Provinsi. Menurutnya, TTP pegawai bisa dipangkas jika pegawai sudah menetap di Sofifi. "TTP pegawai itu  paling besar dikeluarkan untuk biaya operasional Ternate ke Sofifi. Tapi bagimana mungkin para pegawai bisa menetap di Sofifi jika fasilitas tidak dipenuhi. Karena itu Pemprov harus penuhi kebutuhan pegawai lebih dulu," ujarnya.
Solusi lain, menurut Muhlis, Pemprov harus membuat kebijakan, dimana para pegawai bisa empat atau lima hari menetap di Sofifi untuk menjalani tugas kantor. "Dengan begitu, saya (Muhlis Muhlis, red) pikir anggaran TTP pegawai bisa dipangkas sebagian," saran Muhlis. (tr-01/wat).