Syahrani Somadayo Syahrani Somadayo

TERNATE-Antisipasi kecurangan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) mulai dirancang. Salah satunya ialah pengamanan  kotak suara secara ketat dengan tiga gembok sekaligus. Meski baru bersifat usulan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara (Malut), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut positif penggunaan tiga gembok untuk mengunci kotak suara.    

Ketua  KPU Malut Syahrani Somadayo mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya terkait teknis pengawalan kotak suara.
      "Untuk kelancaran  proses pilkada, KPU provinsi akan mendukung, namun semua tergantung KPU kabupaten kota," ujar Syahrani kepada Malut Post, kemarin (17/9). 
    Penggunaan tiga gembok kotak suara ini sebenarnya bukan hal baru.     Bawaslu dan KPU Malut pernah melakukan pengamanan kotak suara seperti itu saat pemilihan gubernur (pilgub) 2014 lalu. Di  mana setiap kotak suara memiliki tiga kunci gembok yang masing-masing dipegang KPU, Bawaslu dan kepolisian.  Merasa efektif dengan model pengamanan ini, Ketua Bawaslu Malut Sultan Alwan  kembali mengusulkan penyediaan tiga gembok sekaligus pada setiap kotak suara. 
“Memang dalam aturan tidak melarang maupun tidak mengharuskan secara teknis tentang jumlah gembok kotak suara. Tapi pengalaman pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub lalu penggunaan tiga gembok itu cukup efektif,” ujar Sultan.

      Terpisah, Ketua KPU Kota Ternate Ismad Sahupala saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (17/9), menyambut positif usulan tiga gembok untuk setiap kotak suara.  "KPU Kota Ternate tidak masalah dengan usulan Bawaslu.  Ini karena dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  KPU Kota Ternate mengatur pengadaan gembok. Permasalahannya  apakah di Panwas dan Kepolisian memiliki anggaran pengadaan gembok atau tidak,” katanya.
     
       "Kalau Panwas dan kepolisian sepakat penggunaan 3 gembok  tidak ada masalah,"imbuh Ismad.
      Sementara Panwas Kota Ternate sendiri masih mempertimbangkan dari sisi pengadaan gembok. “Prinsipnya kita setuju tiga gembok untuk setiap kotak suara. Masalahnya, kami keterbatasan anggaran,” Ketua Panwas Kota Ternate M Zen A Karim. Dia lantas  mengharapkan Bawaslu dapat menyiapkan anggaran pengadaan gembok. "Jika dibebankan ke Panwas, kami akan berpikir dua  kali. Untuk itu jika ada kesepakatan pengadaan gembok, kami berharap Bawaslu Malut bisa memfasilitasi," harapnya.
     
 Sementara Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Malut Nurdin I Muhammad justru memandang titik kecurangan pilkada berada di penyelanggara, terutama di tingkat bawah seperti Panitia Pemungutan Suara  (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).  Hal yang paling prinsip, lanjut Nurdin, adalah soal integritas penyelenggara. “Dapatkah KPU menjamin netralitas PPS dan KPPS. Pasalnya, berdasarkan pengalaman pemilihan gubernur kemarin, kecurangan sering dilakukan oleh jajaran KPU di tingkat bawah seperti penggelembungan suara dan sebagainya,”terangnya.
      Dia mengatakan kasus-kasus kecurangan pilkada selama ini justru dominan dilakukan oleh oknum penyelenggara di tingkat bawah. “Apalagi publik tidak pernah tahu pola rekrutmen penyelenggara di tingkat.  Jadi wajar saja bila netralitasnya diragukan, “tukas Nurdin.   Menurut Nurdin, potensi kecurangan saat  pilkada serentak di Malut saat tinggi. “Karena itu, pihak penyelenggara harus memberikan jaminan,”tandasnya.  
Nurdin mengatakan penggunaan 3 gembok merupakan hal teknis. “Dan  KIPP secara internal mendukung. Namun yang perlu dipertanyakan KPU bisa tidak menjamin netralitas jajaran di bawahnya,” sambung Nurdin.   Sebelumnya, Pj Wali Kota Ternate Idrus Asaggaf juga mewacanakan penggunaan tiga gembok. Idrus mengatakan  pengamanan ekstra kotak suara sangat penting untuk menghindari kecurangan dalam bentuk penggelumbungan suara dan pemalsuan dokumen rekapitulasi suara sebagaimana kasus yang pernah terjadi saat pilkada sebelumnya. “Harus digunakan 3 gembok yang kuncinya dipegang secara terpisah,"pungkas Idrus. '


      Sengketa
      Sementara terkait sengketa pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua MK  Arief Hidayat mengatakan, undang-undang sudah membatasi perkara yang masuk ke MK secara limitatif. Sehingga, perkara lain sudah bisa diselesaikan di tingkat masing-masing, baik melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
     
      "Perkara yang masuk ke sini itu sudah betul-betul perkara perselisihan hasil, artinya angka-angka," ujar Arief usai memberikan sambutan dalam workshop penanganan penyelesaian sengketa Pilkada bagi pegawai MK di Gedung MK, Jakarta, Kamis (17/9). Arief memperkirakan, dari sekitar 266 daerah yang menggelar Pilkada, kemungkinan akan ada sekitar 300 perkara yang masuk. Taksiran tersebut lantaran di satu daerah ada dua hingga tiga pasangan calon kepala daerah yang kemungkinan akan mengajukan dua sengketa Pilkada. Tapi, Arief, tetap mengharapkan jumlah perkara bisa lebih sedikit dari  prediksinya.
     
      Ia mengklaim, saat ini MK sudah menyelesaikan seluruh instrumen melalui peraturan. MK juga akan membuat petunjuk teknis untuk mengajukan permohonan, menjawab keterangan pemohon, dan format lain terkait Pilkada. Selanjutnya, MK akan mensosialisasikan peraturan dan juknis itu secara internal di lingkungan MK, panitera, dan kesekjenan.
     
      MK menjadi lembaga penyelesaian perselisihan Pilkada untuk gelombang pertama Pilkada serentak. Pengajuan perkara akan dimulai pada 17-18 Desember 2015. Penanganan perkara tersebut ditetapkan maksimal 45 hari.
     

Keamanan
      Sementara di bagian lain, Komisi III DPR RI meminta jaminan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dalam menjaga keamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Hal ini disampaikan beberapa fraksi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
     
      "Kita perlu pernyataan dari Kapolri untuk menjamin keamanan Pilkada serentak. Karena saat ini kita juga membahas anggaran pengamanan," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/9). 
     
      Hal ini didukung anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil. Meurut dia, Polri harus dapat pastikan Pilkada berjalan dengan aman dan bebas ancaman. "Ini berpotensi untuk mengganggu kedaulatan rakyat. Terkait pemungutan suara di TPS haus bisa diantisipasi," terang Nasir.
     
      Anggaran pengamanan Pilkada memang belum turun seluruhnya. "Masih sekitar 70 persen untuk pengamanan Pilkada. Tapi Bapak (Badrodin) memiliki managerial yang baik, dan ini membantu pihak Kepolisian sendiri dalam memenuhi pengamanan Pilkada," ujarnya.
     
      Program Polri untuk pengamanan memang menjadi salah satu bahasan. Dari usulan awal Rp18,33 triliun, Kementerian Keuangan hanya meloloskan anggaran operasi teknis sebesar Rp12,07 triliun. Kapolri pun meminta Komisi III DPR untuk mengusahakan tambahan anggaran.
     
      "Untuk meningkatkan dukungan operasional perkantoran dan pelaksanaan kegiatan fungsi teknis kepolisian dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakkan hukum sebesar Rp8.652 triliun," pinta Jenderal Badrodin. (tr-02/vvc/fai)