APEL PAGI: PNS_Pemprov Malut saat mengikuti apel pagi di kantor gubernur belum lama ini APEL PAGI: PNS_Pemprov Malut saat mengikuti apel pagi di kantor gubernur belum lama ini

SOFIFI– Hari ini batas akhir penyampaian berkas faktual Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) level II ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Meski sudah memasuki batas akhir, dari 4161 PNS di lingkup Pemerintah Provinsi  Maluku Utara (Malut), baru 2.005 PNS mengirimkan data dan berkas faktualnya ke verifikator level II.
Sementara ada 2.159 PNS hingga kini belum mendaftar ulang. Hal ini akan mengancam status para PNS  bisa pensiun dini.
    Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Malut Fahri Fuad kepada Koran ini, Minggu (29/11) mengatakan, BKD menjadwalkan penyerahan berkas atau dokumen faktual PUPNS Pemprov Malut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado Rabu (2/12). Karena itu PNS yang belum memasukan berkas faktualnya ke BKD diharapkan secepatnya. Ini karena waktu yang diberikan hingga Selasa (1/12). ”PNS yang sudah meregistrasi ke aplikasi E-PUPNS Minggu (29/11) sebanyak 4.164 orang. Namun yang mengirimkan data dan berkas faktualnya ke verifikator level II di BKD sebanyak 2.005 orang,” katanya.
    Dia menambahkan, kewenangan penetapan pensiun atau dianggap mengundurkan diri bagi PNS yang tidak terdaftar dalam PUPNS itu menjadi kewenangan BKN. Yang jelas kata Fahri, sesuai tahapan BKD meneruskan data dan dokumen ke verifikator level III  ke BKN Regional XI Manado. Setelah BKN Regional selesai verifikasi, diteruskan ke verifikator level 4 di BKN Pusat. “Jadi masih 2 tahapan lagi. Batas akhir proses PUPNS di BKN Pusat 31 Desember,” jelasnya.
      Fahri berharap, pimpinan SKPD aktif mendorong PNS di instansinya agar segera mengirimkan data dan berkasnya ke BKD dalam 2 hari terakhir yakni Senin dan Selasa (1/12), karena waktu yang diberikan kepada PNS melakukan PUPNS cukup lama. Lanjut Fahri, proses PUPNS 2015 dimulai sejak 1 September lalu. Itu  berarti proses pendaftaran PUPNS sampai hari ini (kemarin,red) sudah masuk tiga bulan. “Jadi tidak ada toleransi waktu diberikan BKN. Jadi kalau ada PNS yang namanya tidak terdaftar lagi di BKN pusat jangan salahkan kami,” jelasnya.

Menurutnya BKD melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali, melaui surat resmi dua kali dan lewat media cetak Malut Post empat  kali. “Jangan salahkan kami,” tutup Fahri. (din/ici/wat)