WAKIL RAKYAT: Suasana paripurna di Deprov belum lama ini. WAKIL RAKYAT: Suasana paripurna di Deprov belum lama ini.

Tingkah anggota DPRD Provinsi (Deprov) dan kabupaten-kota lainnya di Malut, akhir-akhir ini menjadi wacana menarik. Keberangkatan Wakil Ketua Deprov, Ishak Naser  ke luar negeri belum lama ini membuat bingung semua pihak. Pasalnya, Ishak bertolak ke luar negeri saat Pemprov mengalami masalah anggaran. Selain itu, kebiasaan keluar daerah para wakil rakyat, juga patut dipertanyakan. Setelah menghabiskan dana daerah yang tidak sedikit, setidaknya ada nilai tukarnya. Jangan-jangan, keluar daerah anggota DPRD tidak ada nilai tambahnya untuk daerah. Lebih jelasnya, lihat saja kondisi daerah sekarang. Masalah ini menjadi tema propublik, dengan menghadirkan narasumber berkompeten. Berikut komentar narasumber yang diramu Irman Saleh, wartawan Malut Post.(*)  

Belum Maksimal
 
Dr Herman Oesman
Dosen Sosiologi UMMU

DPRD Maluku Utara bukanlah sebuah institusi yang diisi orang-orang suci. Tentunya selain sisi buruk, publik juga menyaksikan ada sisi baik dari mereka yang berada di lembaga tersebut. Hal yang tak patut dan tak elok lahir dari kiprah dan peran mereka sebagai wakil rakyat adalah sikap empati terhadap kondisi daerah yang cenderung mengalami penurunan, tentunya memberi respon balik secara negatif bagi kinerja Pemerintah Daerah (eksekutif) yang juga terkesan jalan di tempat atau involutif. Pada stand point ini, wakil rakyat seharusnya berperan sebagai "wakil rakyat" yang semestinya, yang dirasakan peran dan daya dukung terhadap aspirasi rakyat yang telah memilih mereka. Salah satu peran penting wakil rakyat adalah bagaimana memberi kepastian kepada rakyat atas semua kebijakan dan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan daerah. Pengabaian akan tugas dan misi suci sebagai wakil rakyat merupakan sebuah pengingkaran akan aspirasi rakyat Maluku Utara. Yang harus menjadi fokus wakil rakyat adalah menggenjot kinerjanya agar mampu menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pembangunan di tengah krisis keuangan daerah, termasuk krisis kebijakan dan keteladanan pemerintah daerah. DPRD Malut harus berani memberi penyeimbangan agar daerah ini tidak kehilangan keseimbangan.
Dalam kondisi daerah dengan kinerja demikian morat-marit, DPRD Maluku Utara perlu menguatkan peran-peran legislasi yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Bila realitas wakil rakyat Maluku Utara terus berlanjut, maka satu-satunya jalan yang harus dilakukan rakyat adalah tidak lagi memilih mereka untuk jabatan-jabatan publik berikutnya.
DPR juga mempunyai fungsi pengawasan. Dalam pandangan saya, fungsi kontrol yang dilakukan DPRD Malut terhadap realitas Pemda belum maksimal, karena itu perlu lebih menguatkan fungsi pengawasannya dengan membuka ruang-ruang dialog yang intensif. Masalahnya, pihak Pemda juga terkadang acuh tak acuh, inilah yg memunculkan mis-komunkasi. Hal yang harus disudahi adalah hentikan saling menyalahkan dan mulai melakukan untuk menyicil berbagai persoalan daerah dan diselesaikan secara bersama. (*)

Kurangi Perjalanan Dinas

Dr Mukhtar Adam
Dosen Ekonomi Unkhair

Kedudukan DPRD itu sejajar dengan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang itu diatur bahwa DPRD berkedudukan sebagai bagian dari pemerintah daerah karena rezim DPRD tidak menggunakan Undang-Undang MD3. Pada pemerintahan daerah ada azas desentralisasi sehingga digunakanlah  Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. DPRD mempunyai check and balance terhadap pemerintah daerah. Selain itu, tetapi DPRD juga memiliki kewenangan antara lain dalam kewenangan anggaran. Kewenangan anggaran yang dimaksud dalam Undang-Undang 23 adalah kewenangan untuk menyetujui atau menolak APBD pemerintah daerah. Atas dasar itu kewenangan diberikan untuk membahas program-program pemerintah dalam alokasi anggaran ke APBD.  Fakta menunjukan DPRD begitu dominan sampai-sampai ada alokasi anggaran pos perjalanan dinas. Ini dapat berbentuk perjalanan konsultasi, perjalanan dinas untuk bimbingan teknis, dan perjalanan dinas untuk studi banding. Tiga pos ini yang selalu dimainkan DPRD untuk mencari pendapatan lain di tengah upaya pemerintah menekan agar jangan lagi terjadi upaya kecurangan pengelolaan anggaran perjalan dinas. DPRD akan terus mengoptimalkan pos anggaran ini. Karena itu rasio perjalanan dinas DPRD itu tidak seimbang bahkan bisa dibilang DPRD itu sesungguhnya tidak punya waktu lagi untuk berkantor. Karena biaya perjalanan dinas itu membuat mereka pergi tempat-tempat lain. Ini yang tidak rasional. Misalnya kita menghitung perjalanan dinas satu anggota dewan, waktu mereka di Malut tidak lebih dari 14 hari belum lagi ada perjalanan dinas kedalam daerah sehingga mereka tidak mempunyai waktu di kantor. Ini yang membuat BPK terus melakukan pemeriksaan terhadap pos-pos perjalanan dinas karena dianggap irasional dilihat dari alokasi anggaran dan realisasi serta waktu yang disediakan. Untuk itu biaya perjalanan dinas ini perlu dievaluasi betul. Sebaiknya biaya perjalanan DPRD dimanfaatkan untuk pendapatan lai-lain yang sah karena sumber pendapatan DPRD sudah semakin terbatas sejak ditetapkannya PP tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Dahulu DPRD masih diberikan hak honor rapat. Tetapi, sejak pemberian insentif dan komunikasi, DPRD tidak lagi diberikan tunjangan-tunjangan rapat dan dikonversikan kedalam tunjangan insentif dan komunikasi. Volumenya pos perjalanan memang agak besar.
Kalau biaya perjalanan dinas itu banyak maka DPRD tidak punya cukup waktu bekerja di kantor, tidak cukup, mendengar aspirasi. Karena itu perlu upaya untuk tidak berkorelasi positif dengan kinerja. Ini upaya untuk menikmati uang rakyat bukan untuk bekerja. Karena motivasinya perjalanan bukan untuk pekerjaan tapi  untuk mendapatkan keuntungan kelebihan dari sisa perjalanan dinas sehingga memang mereka tidak bekerja, dan kita mau tanya DPRD apa pekerjaannya.  Bekerja hanya siding-sidang dan mendengar aspirasi. Berapa sih rancangan peraturan daerah yang mereka bisa terbitkan, berapakah sistem pengawasan yang mereka bisa publikasikan, berapa sih pengakuan anggaran yang mereka rumuskan. Dari tiga fungsi itu, kita tidak melihat. Sehingga kalau diuji bagaimana korelasi perjalanan dinas dan kinerja maka bisa dikatakan motivasi awal mereka bukan kinerja tetapi untuk mendapat keuntungan lebih. Sehingga sulit bagi kita untuk mengukur seberapa besar efektifitasnya, karena itu saran saya harus disusun regulasi yang setiap perjalanan dinas dan harus ada pertanggungjawaban atas hasil-hasil apa untuk dipublikasikan. Kalau DPRD mau, berapapun anggaran perjalanan dinasnya tidak disoal tetapi dia harus mempublikasikan terhadap perjalanan dinas yang ia lakukan jika tidak maka sama saja, perjalanan dinas DPRD hanya untuk mendapatkan keuntungan.
Kalau azasnya anggaran berbasis kinerja maka peristiwa perjalanan dinas mesti terukur dengan apa outputnya. Contohnya perjalanan dinas DPRD untuk konsultasi, mereka tidak membawa dokumen, tidak ada materi diskusi yang nanti disampaikan pada sekretariat (setwan) karena perjalan dianas itu hanya sekadar komunikasi biasa. Yang miris bagi anggota DPRD di Indonesi bukan cuma di Maluku Utara termasuk kabupaten-kota, mereka melakukan setiap perjalanan dinas, berangkat rata-rata lima hari kerja karena anggaran. Satu hari urusan di Jakarta dengan hotel pada level tertentu, mereka harus merubah sisa harinya. Sehingga mereka pulang ke daerah harus mengembalikan uang sisa, mau tidak pulang  urusannya selesai. Mereka menginap di hotel yang besar-besar hanya satu kali setelah itu mencari hotel-hotel kecil, karena mereka mau mencari selisih barulah ambil bukti-bukti di hotel besar pada harga sesuai standarnya. Perilaku ini menunjukan bahwa anggota DPRD sebenarnya tersiksa dengan mencari keuntungan lebih.
Oleh karena itu saran saya sudahilah, kita optimalkan saja tunjangan insentif dan komunikasinya, kurangi perjalan dinas. Lakukan se efisien mungkin.  Perjalanan dinas yang dilakukan harus ada indikator kinerja DPRD yang bisa dirumuskan, output  apa yang dihasilkan.  Setiap anggota DPRD harus melaporkan pekerjaanya, peristiwa perjalanan dinasnya kepada secretariat DPRD sebagai laporan pertanggung jawaban. Kalau BPK menggunakan indikator maka kemungkinan DPRD akan mengalami kesulitan dan harus diperketat. BPK sudah berulang-ulang menemukan masalah pada perjalanan dinas. Kalau ini diperketat maka anggota DPRD akan mengurang perjalanan dinasnya. Biaya perjalanan dinas baik tetapi jauh lebih baik itu dalam daerah. Seberapa besar DPRD bisa turun ke desa, ke kecamatan untuk melihat keadaan yang sesungguhnya, jangan hanya berkamuflase di luar daerah.(*)

Lukai Hati Rakyat

Dr Syahrir Ibnu, M. Si
Dosen Sosiologi- Mengajar di Antropologi Unkhair

Perjalanan anggota legislatif keluar negeri mencederai hati rakyat. Fenomena perjanan dinas ini dijadikan sebagai gaya hidup yang ogah-ogahan atau kesombongan dan bukan sebuah prestasi kerja. Sorotan sosial sudah berulang kali dilakukan agar terjadi efektifitas dari ketiga aspek kerja DPR yaitu legislasi, evaluasi dan budgeting.
Polemik lawatan wakil rakyat keluar negeri degan berbagai dalih ( studi banding) sangat tidak berbanding dengan kinerja yang dihasilkan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan dinamika perkembangan pembangunan daerah Malut yang saat ini mengalami krisis keuangan. Sehingga perjalanan ini hanya sebagai style saja. Peran dalam kinerja nyata, tentu sagat dibutuhkan. Dalam perkembangan teknologi mengakses­ informasi dan kerjasama antar negara tentu lebih mudah. Teknologi komunikasi menjadi pilihan efektif dan efisien dibandingkan harus pergi ke luar negeri. Kalaupun anggota dewan melakukan perjalanan Dinas keluar negeri, maka perlu dilihat apa programnya, tujuannya, capaiannya dan dampaknya bisa dirasakan rakyat. Selama ini, anggota dewan berangkat tidak jelas dan pulang juga tidak membawa hasil.
Tentunya kunjungan seperti ini tidaklah efektif. Mengingat permasalahan keuangan daerah akhir-akhir ini mengalami krisis yang sampai saat ini menjadi isu sentra misalnya tidak ada penyelesaian terkait dengan utang. Dan polemik kebijakan DPR seharusnya lebih terfokus. DPR adalah perpanjangan tangan dari rakyat. Di Maluku Utara produk undang-undang hampir belum maksimal menyorot kesejahteraan rakyat.(*)

Tak Pantas Pentingkan Pribadi dan Kelompok

Dr. Muhlis Hafel
Dosen Ilmu Politik UMMU

DPR (DPRD) itu bermitra dengan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terbaru. Ini berarti kedudukan DPR sejajar dengan pemerintah. Kalau mitra seharusnya kerjasama dengan baik. Tetapi bisa dilihat setiap saat selalu terjadi polemik. Pengawasan bisa saja lewat eksternal misalnya lewat media massa. Tetapi kenapa konsolidasi itu tidak dibangun dengan baik antara pemerintah daerah dan DPR itu sendiri. Kalau mitra sejajar itu kan harus komunikasi. Hal ini penting dilakukan. Tetapi yang terjadi sekarang DPR itu seperti orang luar yang menghantam pemerintah setiap saat di media massa. Saya tidak mengetahui apakah DPR melakukan ini untuk mencari  popularitas. Selain sebagai mitra, DPR itu mengemban tugas pengawasan, legislasi dan penganggaran. Jadi, kalau ada perjalanan dinas ke luar itu semestinya ada agenda untuk menjalankan ketiga tugas tersebut. Agenda ini bagian dari program. Program DPR juga harus ada prioritas. Sehingga ada program jangka pendek dan jangka panjang. Saya tidak mengetahui, perencanaan DPR Provinsi itu mempunyai perencanaan seperti ini atau tidak. Prinsipnya DPR itu membuat perda, melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksekutif, penganggaran. Ini semua harus dilakukan atas dasar program. Tetapi, jika perjalanan dinas keluar tidak berefek terhadap rakyat ini yang disebut menghabiskan anggaran. Padahal, DPR itu utusan rakyat rakyat, sehingga perjalanan dinas itu seharusnya bisa berefek terhadap rakyat. Perjalanan ke luar negeri menggunakan dana rakyat tetapi tidak berefek apa-apa tentunya percuma. DPR yang seharusnya memperjuangkan nasib rakyat. Namun, yang terjadi di DPR saat ini ada deal-deal kepentingan. Baik kepentingan pribadi maupun kepentingan partainya. Bahkan ada anggota DPR yang bermain proyek. Ada kong-kalikong antara pemerintah daerah dan DPR. Di dalamnya sudah ada kepentingan partai. Yang dikhawatirkan adalah menggoalkan suatu proyek karena titipan. Hal ini sudah menjadi rahsia umum. Kondisi DPR yang seperti ini sudah tidak sehat lagi. Untuk itu, perlu ada pembenahan secara internal di DPR. Pertama yang harus dilakukan adalah political will, yaitu kemauan politik untuk mau berubah. Ini ada kaitannya dengan partai. Karena orang-orang yang berada di DPR adalah perwakilan dari partai. Di partai itu harus ada pendidikan politik yang dibangun secara kelembagaan dan bisa mendidik orang di partai itu menjadi baik. Misalnya sistem rekrutmennya diperbaiki, terus dilihat siapa yang direkrut dan masuk di partai sampai akhirnya menjadi anggota legislatif. Terus ada juga program pendidikan. Anggota partai harus disekolahkan setelah diterima. Apakah itu sekolah selama 6 bulan atau berapa bulan tergantung partainya. Kalau itu dilakukan baru akan ada perubahan. Di Amerika orang mau menjadi wakil rakyat ada beberapa tahapan. Dilihat dari sistem rekrutmen yang pertama dilihat latar belakang orangnya terlebih dahulu. Setelah itu, ketika masuk menjadi anggota kongres, terlebih dahulu mengikuti program magang supaya memahami tugas DPR itu seperti apa. Sehingga ketika menjadi anggota dewan tidak sama dengan rusa yang baru keluar dari hutan, masih bingung apa yang harus dibuat. Jadi, pendidikan itu penting. Sebab, perlu dipahami lembaga DPR itu lembaga kepentingan publik bukan kepentingan pribadi atau semata-mata partainya. Kalau tidak menyadari bahwa lembaga ini untuk publik, maka sama saja tujuan menjadi anggota dewan hanya untuk mencari duit untuk biayai hidup. Apa bedanya dengan PNS kalau seperti ini. Padahal, tugas DPR itu bukan seperti itu tetapi memperjuangkan nasib rakyat. Perubahan di DPR membutuhkan suatu sistem yang didukung oleh regulasi yang bisa mengubah mindset mereka.(*)

Lebih Baik Dikawal

Sahrony A. Hirto
Dosen UMMU

Perjaanan dinas anggota DPRD memang tidak bisa kita hindari, karena ini bagian dari kerja. Tapi jika perjalanan dinas dijadikan bagian untuk memenuhi keinginan, bagi saya sikap DPRD yang mencoba menghabiskan uang daerah melalui perjalanan luar negeri seakan muncul tanya bahwa apakah persoalan daerah ini hanya bisa diselesaikan dari luar daerah? namun yang perlu kita kawal adalah perencanaan anggarannya karena setiap kali perencanaan kita sering kali tidak ambil pusing, namun pada saat pelaksanaan anggaran barulah kita kebakaran jenggot.
Anggota DPRD sadar akan hal tersebut. Jika perjalanan dinas mereka banyak tidak menyelesaikan persoalan tapi mereka termanipulasikan. Dengan keinginan sehingga dalam kebijakan lobi anggaran biasanya dibarter dengan biaya perjalanan para anggota dewan dengan angkuh dan fantastis. Tentu ini juga menjadi indicator jika anggota dewan kita sebagian besar tidak memikirkan konstituen melainkan kepentingan pribadi dan partainya saja.
Keinginan yang saya maksud adalah bagian dari manipulasi sadar seorang anggota DPRD. Bagaimana tidak, mereka sendiri sadar jika hal tersebut tidak menyelesaikan masalah daerah. Hanya karena mereka juga menginginkannya maka sebagian anggota DPRD juga memaksakan keinginan dengan tanggung jawab.(*)