MERDEKA: Pengibaran bendera Merah Putih di lapangan Ngara Lamo, Soasio, Ternate Tengah, Rabu (17/8) MERDEKA: Pengibaran bendera Merah Putih di lapangan Ngara Lamo, Soasio, Ternate Tengah, Rabu (17/8)

Rabu (17/8), Rakyat Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 71. Termasuk warga Maluku Utara (Malut). Selain diperingati dengan cara upacara bendera, di setiap kelurahan digelar berbagai macam perlombaan, seperti lari karung, panjat pinang, makan kerupuk dan lainnya. Kelihatannya warga begitu antusias. Bisa jadi karena yang menggerakkan perlombaan adalah pemerintah. Lihat saja di Kota Ternate: sepertinya ada instruksi Wali Kota agar setiap Lurah memeriahkan HUT dengan menghelat perlombaan.
Praktis, selama satu hari penuh (17/8), warga tidak dibuat pusing dengan isi dapurnya. Karena bisa jadi pemerintah menyalurkan sejumlah dana dalam kegiatan tersebut. Tapi, tiba pada 18 Agustus hingga hari ini, warga kembali memikirkan kehidupannya. Yang pengangguran harus picah otak: bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan, sementara lapangan pekerjaan di Malut bisa dibilang hanya sedikit. Ini karena pemerintah daerah kurang kreatif. Andaikan pemerintah tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tapi 80 persen berpikir untuk rakyat, maka bukan tidak mungkin cita-cita mensejahterakan warga Malut akan tercapai.
Pada hampir kabupaten dan kota di Malut, akses jalan ke kecamatan yang satu ke kecamatan lain terputus. Akibatnya, hasil produksi pertanian warga tidak bisa dijual, namun hanya menjadi konsumsi rumah tangga. Di tengah masyarakat, masih nampak ada sekat sosial. Ini terjadi lantaran pemerintah tidak ambil pusing. Pemerintah bisa dibilang hanya bersolek di atas beragamnya dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Selain masalah sosial, dinamika politik pun membuat bingung rakyat. Betapa tidak, masih nampak ada sentiment politik rezim baru ke yang lama. Tentu saja itu berdampak buruk untuk rakyat dan pembangunan tidak berkembangan.
Masalah korupsi juga seakan tumbuh subur. Praktik haram ini terjadi hampir di kabupaten dan kota di Malut, termasuk di Pemprov. Tak efek jera atau praktik korupsi terus terjadi, lantaran aparat penegak hukum belum menunjukan keseriusannya membasmi kasus korupsi.
Kalau masalah ekonomi, sosial, politik dan hukum belum teratasi dengan baik, bagaimana mungkin pembangunan di Malut bisa maju. Kalau pembangunan tidak maju, rakyat lah korbannya. Tidak mungkin orang-orang yang berada dalam lingkaran pemerintahan tidak mendapat sesuatu meski rakyat tersiksa.
Masalah kemerdekaan warga Malut menjadi tema pada Propublik edisi hari ini (20/8), dengan menghadirkan komentar narasumber berbagai latar belakangan keilmuan. Berikut komentar narasumber yang diramu Irman Saleh, wartawan Malut Post.(*)

Aparat Penegak Hukum Belum Maksimal

Brigjen (Pol) Zulkarnain Adinegara
Kapolda Malut

Merdeka menurut pandangan kami adalah merdeka dari berbagai bentuk kejahatan. Misalnya merdeka dari korupsi, artinnya negeri kita ini harus betul-betul bebas dari tindak pidana korupsi. Kita terbebas dari narkoba, penyakit masyarakat seperti minuman keras, pencurian, dan prostitusi. Ini tentunya ini menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum di antaranya polisi maupun aparat keamanan yang lain seperti TNI, Kejaksaan, dan Hakim. Kemerdekaan  bukan berarti berperilaku merdeka sebebas-bebasnya dalam melawan hukum, tetapi justru kemerdekaan itu kita maknai bebas perilaku buruk, minum minuman keras, pencurian, prostitusi dan perilaku intimidasi. Penegak hukumnya juga harus betul-betul amanah dalam menjalankan tugas untuk memberikan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan kepada seluruh Indonesia yang merdeka itu.
Evaluasi terhadap kinerja kepolisian di HUT RI yang ke-71 ini, apakah kehadiran polisi selaku penegak hukum betul-betul sudah memberikan akses terbaik melayani masyarakat. Misalnya apakah polisi sudah menggunakan teknologi (IT) dalam melayani masyarakat. Apakah perilaku anggota kepolisian juga sudah betul-betul humanis melayani masyarakat dengan baik. Kalau saya rasakan belum begitu baik. Meski sudah ada perbaikan. Karena yang menilai kinerja polisi itu, masyarakat. Kalau saya bilang baik, tetapi masyarakat bilang belum baik, bagaimana. Namun, kami berikhtiar untuk kebaikan-kebaikan ini. Kemudian perilaku penyelenggara negara yang lain. Apakah memang betul sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apa saja itu, baik itu perizinan, baik itu pengurusan KTP, kalau di Polisi itu pengurusan SIM, pelayanan pajak dan lain sebagainya.
Sementara dilihat dari Kejahatan korupsi di Malut. Kita perlu melihat, apakah perilaku korupsi itu masih terjadi di semua tataran dimulai dari tingkat desa dengan dana desanya, kemudian tingkat SKPD dengan anggarannya. Harapan saya, tentunya dari waktu ke waktu semakin menurun kasus korupsi ini di Malut. Komitmen kami dari Polda akan terus menerus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Walaupun tentu kami sangat terintegrasi dengan lembaga independen yang mengadakan audit yaitu BPK ataupun BPKP. Namun, komitmen kami jelas. Kami akan senantiasa menghajar koruptor-koruptor itu. Walaupun, tentunya kami sangat tidak bisa independen betul. Kami terpengaruh terhadap lembaga audit yaitu BPK maupun BPKP atau dengan jaksa dan hakim. Jaksa yang menuntut, hakim yang mengadili. Tentunya ini membutuhkan sinergitas.
Harapan saya, kehadiran polisi semakin dirasakan oleh masyarakat. Dalam artian betul-betul polisi sudah humanis, betul-betul komplain yang diajukan masyarakat bisa ada perbaikan, begitu juga harapan saya kepada masyarakat agar menghindari penyakit masyarakat, apakah itu mengonsumsi minuman keras, perjudian, dan prostitusi. (*)

Ekonomi Masih Terpuruk

Dr Abdul Wahab Hasyim
Wakil Rektor II Unkhair

Indonesia sudah berusia ke 71, tapi Provinsi Malut baru berusia 18 tahun. Tentunya, kalau dilihat dari usia orang itu sudah dewasa, namun sebuah wilayah usianya relatif masih sangat mudah. Saya sangat optimis bahwa ekonomi Malut berada pada posisi ekonomi yang cukup baik. Namun, kemerdekaan ekonomi di Malut belum capai pada puncaknya. Malut sedang menuju ke puncak kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi itu dilihat dalam transaksi ekonomi, masyarakat masih bisa merasakan keadilan, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Kemudian seluruh kegiatan transaksi ekonomi bersifat perlabaan yang menguntungkan daerah dan masyarakat. Sementara di Maluku Utara, perlabaan kita banyak mengalami kebocoran. Ini dilihat dari persentase perputaran uang di Malut kebanyakan mengalir ke provinsi lain. Karena kebutuhan di Malut kebanyakan masih dikirim dari luar. Tentunya, sebagian pendapatan daerah kebanyakan dibawa keluar.   Perlabaan atau keuntungan di Malut juga banyak yang keluar Malut. Selain itu, kita juga mengalami kebocoran dari sisi perekrutan tenaga kerja di wilayah Malut. Banyak tenaga kerja dari luar yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Malut. Bahkan tenaga kerja dari luar negeri juga dipekerjakan di Malut.
Aspek yang harus diperhatikan di Malut adalah keberlanjutan sumber-sumber ekonomi. Saya melihat, Malut sangat terbuka akan meningkatkan tensi euforia yang berlebihan sehingga akan menghancurkan tatanan sumber daya alam. Contohnya, kemerdekaan ekonomi di daerah ini memberikan ruang untuk eksploitasi sumber daya alam yang secara brutal dan masiv akibatnya menghancurkan lingkungan ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat di Malut.
Bagaimana memacu Malut menjadi merdeka secara ekonomi, maka seluruh stakeholder dan pranata harus siap dan aktif. Pertama yang dilakukan mempersiapkan SDM. Orang Malut harus meningkatkan etos kerja. Jangan malas. Sehingga di zaman serba terbuka ini, tenaga kerja kita bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar dan kita bisa bersaing. Karena ingat investor hanya mempekerjakan orang yang memiliki kompetensi. Jika dari sisi pendidikan, manajerial lemah maka akan kalah dari tenaga kerja dari luar.
Saya melihat sejauh ini pemerintah bekerja maksimal. Program pemerintah selalu baik. Kalaupun ada error di lapangan itu karena oknum. Perlu diingat keberhasilan dalam pembangunan itu tidak hanya ditentukan pemerintah. Namun, tergantung pada pemerintah, masyarakat dan swasta harus siap. Misalnya program pemberdayaan ekonomi yang dananya menggunakan dana pemerintah. Petugas melaksanakan, tetapi masyarakat mau tidak bekerjasama dan melaksanakan program pemberdayaaan tersebut. Saat ada uluran tangan dan ada yang menyambut maka tujuan program tersebut akan tercapai.(*)

Pendidikan Masih Digiring ke Politik

Dr. Sahril Muhammad
Dosen FKIP Unkhair

Pada hari kemrdekaan Indonesia yang ke 71 ini perlu kita tengok kembali berbagai persoalan yang belum bisa teratasi, khusunya di Maluku Utara. Salah satunya mengenai pendidikan. Problem yang paling mendasar adalah rentan kendali pelayanan pendidikan antar pulau. Selain dari itu pula penempatan kepemimpinan dalam hal ini kepala sekolah (kepsek) belum sesuai dengan ketentuan, selalu berdasarkan faktor kedekatan kepentingan politik ditambah lagi infrasturuktur penunjang pendidikan yang belum terpenuhi secara merata.
Pemerintah seharusnya mampu mengatasi problem dasar pendidikan yang terjadi di Provinsi ini melalui kebijakan-kebijakan dengan melihat problem tersebut. Oleh karena itu, saran saya agar pemerintah mengambil langkah-langkah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan itu dengan cara pemerintah daerah harus menata pendidikan terluar antar pulau melalui pembuatan regulasi. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan peningkatan kompetensi guru antar pulau. Desain wilayah pendidikan melalui konsep pendidikan berbasis pulau. Penyediaan anggaran pendidikan antar pulau, pengawasan kinerja guru dengan memaksimalkan peran UPTD. Pemerintah juga harus membuat aturan tentang perpindahan guru antar pulau, tingkatkan sarana dan prasarana pendidikan antar pulau. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah ini demi kemajuan mutu pendidikan di Maluku Utara.
Pemerintah juga harus bersikap objektif dengan tidak menempatkan pimpinan baik dalam struktur dinas pendidikan ataupun kepala sekolah dengan berdasarkan faktor kedekatan kepentingan dan politik.(*)

Kebijakan tak Pro Rakyat

Dr Muhlis Hafel
Pengamat Politik

Makna kemerdekaan itu kebebasan. Yakni bebas dari berbagai belenggu. Makna awalnya, bebas dari belenggu penjajah. Sekarang, dilihat adalah implementasi dari kemerdekaan itu, misalnya kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Ini yang belum berjalan dengan baik. Kalaupun ini berjalan maka harus didukung oleh kebijakan yang pro rakyat. Dalam konteks kenegaraan, Presiden sebagai penyelenggara negara harus memiliki kebijakan yang pro rakyat. Dalam konteks ke daerahan berarti kepala daerah yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan untuk melepaskan masyarakat di wilayah ini dari belenggu kemiskinan menuju kepada kesejahteraan itu yang belum dilakukan oleh kepala daerah. Kemiskinan ini dialami terutama pada rakyat jelata. Mereka sampai saat ini belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Pemberantasan terhadap kemiskinan belum merata di seluruh Indonesia. Apalagi di Malut, kita belum menemukan kesejahteraan rakyat itu betul-betul komperhensif.
Saat ini, kebijakan politik kepala daerah hanya menguntungkan segelintir orang. Bisa dipahami bahwa tirani minoritas dari penguasa belum bisa membuat suatu kebijakan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan rakyat. Contoh kasus banyak terjadi yang bisa kita lihat secara nyata. Misalnya, pedagang dari Halbar (Halmahera Barat) yang tidak mendapat tempat di belakang Jatiland Mall, terpaksa tidur di atas tumpukan jualannya. Padahal, mereka ini sebenarnya adalah sokoguru ekonomi yang bisa memberi kehidupan kepada kita. Sehingga seharusnya ada kebijakan dari pemerintah yang pro terhadap mereka. Selama ini belum berjalan. Kemerdekaan masih bisa dianggap sebagai sebuah tirani minoritas yang pada akhirnya menguasai mayoritas. Penguasa diberikan kenikmatan dengan berbagai fasilitas, namun belum bisa kerja maksimal membuat kebijakan yang pro rakyat menengah kebawa. Kedua, ada pelayanan birokrasi yang tidak mampu menyentuh kepada rakyat yang berada di daerah terpencil. Kita ini sudah merdeka hingga 71 tahun tetapi ada daerah yang belum memiliki listrik. Informasi juga masuk di desa dan lain-lain.
Masyarakat di Malut tersebar, berada di kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan. Sehingga gubernur sebagai top leader atau wakil pemerintahan pusat di daerah seharusnya selalu membangun komunikasi politik dengan para bupati dan wali kota, sehingga kebijakan-kebijakannya bisa lebih baik dan berimplikasi sampai tingkat desa dan kelurahan sehingga bisa dirasakan oleh rakyat di tingkat bawah. Jangan sampai, kebijakan yang dibuat tidak dirasakan oleh rakyat di tingkat bawah tetapi hanya dinikmati oleh pejabat-pejabat tertentu.(*)


Membangun dan Bergerak Bersama

Syawal Abdullajid
Dekan Fakultas Hukum Unkhair

Sebagai warga negara Indonesia, kita tetap menjunjung tinggi kemerdekaan itu dan mendukung upaya pemerintah untuk membangun bangsa ini dengan sejahtera. Sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga dengan Negara yang besar dengan banyak kepulauan. Harus memahami bagamana perjuangan yang dilakukan oleh pendahulu kita untuk membebaskan bangsa ini dari penjajah, maka tugas generasi mudah adalah bagaimana komitmen kita terhadap bangsa ini bersama pemerintah untuk mendukung kemerdekaan ini dengan usahanya masing-masing. Dalam usaha di berbagai bidang dan sektor sebagai mana ujung-ujungnya adalah kita bersama secara kolektif harus bahu membahu  dan menguatkan hal tersebut dengan tali kebihnekaan tunggal ika, tali keberagaman kita sebagai satu tujuan. Kerena ini untuk menjadi modal dan kekuatan generasi mudah untuk membangun bangsa kita. Kemudian harus ditanamkan persatuan dan kesatuan di lubuk hati setiap gerakan. Setiap tindakan dan setiap ucapan agar tidak terpecah belah dengan berbagai isu yang mau memecah belahkan bangsa ini. Kemudian sebagai anak bangsa bahwa jangan muda terprofokasi oleh isu-isu disintegrasi namun dengan kekuatan kegeberagamanlah yang mengukuhkan kembali persatuan terhadap bangsa dan membebaskan diri dari kemiskinan dan sama-sama menujuh arah kesejahteraan.
Di dalam proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Republik Indonesia dengan istilah perdesasi bahwa bangsa ini dengan tujuan kesejahteraan itu sebagai idaman bangsa maka harus melewati berbagai aspek. Salah satu yang diamanahkan dalam pembukaan UUD adalah kita ini mau menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Hal ini tentunya perlu adanya persiapan-persiapan yang matang untuk mencapai kemerdekaan itu. Masyarakat yang adil dan makmur, yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. untuk itu setiap program pemerintah yang mendorong untuk mencerdaskan kedua bangsa misalnya dalam aspek pendidikan, maka hal ini kita mendorong upaya-upaya pencapaian tersebut walaupun masih ada kekurangan dan ini harus dipahami dan maklumi. Karena program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Tapi bagaimana upaya-upaya itu kita dorong bersama agar program tersebut ada wujud pencapaiannya yang bisa dievaluasi.
Kalau untuk skala Maluku Utara terkait dengan arah perbaikan mutu pendidikan dan mutu kehidupan masyarakat ini sudah terlihat terarah, dan hal itu sudah menjadi visi-misi kesejahteraan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota. Maka harus mendukung sektor dan kebijakan apapun mengarah kesejahteraan baik itu aspek pendidikan, ekonomi dan sosial budaya meski dengan kekurangan tersebut tidak menjadi alasan untuk membangun kesejahteraan. Jika dilahat dari indikator ekonomi maka belum bisa melihat hal itu sebagai satu batu loncatan tetapi dari pandangan sosial kemasyarakatan maka Malut harus bangga bahwa Sumberdaya alam (SDA) yang cukup besar. Kemudian masyarakatnya adalah pertanian, maka dengan dua kekuatan yang dimiliki oleh masyrakat Malut ini adalah keberhasilan bahwa bisa melewati standar kehidupan yang layak karena skala ekonomi sudah mencapai titik tersebut.
Terkait dengan hal demikian disarankan bahwa pemerintah harus mempunyai komitmen untuk membangun kesejahteraan. Upaya-upaya tersebut tentunya lewat satuan-satuan kerja yang melekat pada setiap institusi pemerintah baik itu provinsi maupun kabupaten-kota. Dengan harapan agar supaya program tersebut menyentuh dan berpihak ke  rakyat. Apabila hal itu sudah meletakkan bahwa dalam program pemerintah itu memihak ke rakyat, ini adalah satu langkah yang maju untuk mencapai kesejahteraan, maka hal ini apabila ada sektor-sektor yang dianggap masih ada kekurangan misalnya infrastruktur, saran dan prasarana yang ada di desa, kalaupun belum memenuhi syarat dan standar pembangunan maka harus didorong agar memenuhinya.(*)