Suasana diskusi Suasana diskusi

Kerjasama Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kota Tidore Kepulauan atau dikenal dengan “Segitiga Emas” HaTTi itu, kini semakin mengerucut. Tiga daerah berdekatan ini sama-sama memiliki keunggulan dan ingin menyatukan power dalam upaya menciptakan akselerasi pembangunan.
Paling urgen dari kerjasama ini adalah mengatasi permasalahan pangan yang selama ini memicu inflasi. Halbar kaya dengan produk pertanian, Tidore memiliki kekuatan perikanan dan Ternate sebagai pasar utama, justru berada pada ”titik singgung” yang sangat ideal. Meski demikian, kebutuhan pangan kita masih bergantung dari luar Maluku Utara.
Untuk menjawab permasalahan itu, melalui diskusi PROPUBLIK, ketiga daerah didukung Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dan Forum MP Cendekia memformulasi skema kerjasama dengan menitikberatkan pada sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Skema ini sangat memungkinkan diwujudkan dalam kebijakan bersama karena masing-masing daerah menetapkan ketiga sektor tersebut sebagai program prioritas dalam RPJM. Artinya, kawasan “segitiga emas” ini sudah berada dalam orbit yang sama. Berikut pandangan narasumber Dwi Tugas Waluyanto (Kepala BI Perwakilan Maluku Utara), Said Assagaf, SH, MM (Kepala Bappeda Kota Ternate), Sayuti Djama (Kepala Bappeda Halbar), Marwan Polisiri (Sekretaris Bappeda Kota Tikep), Dr. Dadang Handayana (Ketua STPK Banau) serta Forum MP-Cendekia (FMP-C) Dr. Muhtar Adam dan Dr. M. Janib Achmad yang diramu Ismit Alkatiri. Sajian ini juga dilengkapi catatan pinggir Faisal Djalaluddin dari FMP-C.

Skema Kerjasama dan Fenomena Permasalahan 

Dwi Tugas Waluyanto dan Dr Muhtar Adam

MENGAWALI diskusi terbatas yang difasilitasi Bappeda Kota Terrnate itu, Dr. Muhtar memberi frame tentang isu sentral yang mesti diskemakan dalam kerjasama “Segitiga Emas” HaTTi. Menurut dia, begitu banyak persoalan bidang ekonomi di daerah ini yang digelisahkan banyak kalangan. Melalui diskusi online medsos misalnya, sering muncul kritik soal ketidakhadiran negara dalam pergerakan ekonomi khusus di daerah ini. Padahal, setiap daerah memiliki keunggulan namun sepertinya kondisi objektif ekonomi itu tidak menjadi satu kekuatan. Sebaliknya, daerah ini menghadapi persoalan high cost dalam memenuhi kebutuhan pangan dan berimplikasi pada tingkat inflasi. Itu sebabnya, meski Maluku Utara kaya potensi sumber daya alam namun masyarakat tidak bisa menabung.
Kegelisahan-kegelisahan yang muncul dalam diskusi online itu kemudian memunculkan semangat forum untuk mendorong kerjasama dalam banyak hal, termasuk pemerintah daerah dalam menyatukan kebijakan bisa mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, infrastruktur dan sebagainya. “Tetapi berbagai persoalan itu tidak mungkin bisa diatasi dalam waktu yang relatif singkat karena keterbatasan energi. Makanya, kita coba memulai dari hal yang sederhana dan terukur, yakni bagaimana membangun kerjasama  dalam memenuhi bahan pokok yang selama ini menjadi persoalan klasik
Semangat mendorong kerjasama banyak hal, multi sektor. Termasuk kerjasama pemerintahan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial, tapi tidak akan mungkin semua itu kita selesaikan dalam 2 tahun karena energi terbatas. Maka, sederhanakan terutama soal bahan pokok. Kita menawarkan skema kerjasama itu terkait pertanian, perikanan, dan pariwisata untuk kawasan Segitiga Emas HaTTi karena ketiga daerah ini memiliki keunggulan masing-masing, keterkaitan program, dan saling terkait dalam praktik pasar keseharian,” tandasnya.
Bagaimana skema kerjasama itu dilakukan dengan melihat pada aspek  kebijakan program yang sesuai RPJM masing-masing daerah, dukungan politik legislatif melalui regulasi dan sebagainya. Kalau ini bisa disamakan, maka kerjasama di tingkat bawah pun dapat digerakkan. Ini sudah kita mulai dengan melakukan pertemuan dengan masing-masing kepala daerah secara terpisah,” tambah dosen Fakultas Ekonomi Unkhair itu.
Menyikapi gambaran tentang bagaimana skema kerjasama tersebut, Kepala BI Perwakilan Maluku Utara Dwi Tugas Waluyanto menyatakan, apa yang menjadi pilihan fokus kerjasama yakni pertanian, perikanan dan pariwisata sangat tepat. Untuk pertanian dan perikanan, dia berpendapat tidak saja pada peningkatan produksi dan distribusi namun mesti juga masuk pada manufaktur. Artinya, sudah harus dipikirkan juga berbagai produk pertanian dan perikanan itu selain ditingkatkan produksinya untuk memenuhi pasar lokal, juga harus disiapkan dalam bentuk makanan kemasan untuk memberi nilai tambah yang lebih. “Pariwisata juga penting karena banyak daerah yang sesungguhnya tidak memiliki produk unggulan namun bisa tumbuh dari sektor pariwisata, seperti Bali, Jogja dan lain-lain. Prinsipnya, ketiga sektor ini sangat tepat dibuat kerjasama di tiga daerah ini,” tandasnya.
Dia memberi apresiasi positif bagi para akademisi dan media yang mau berdedikasi dalam upaya memajukan ekonomi. “Demikian halnya institusi kepolisian yang selama ini lebih terkait dengan keamanan namun sekarang konsen juga pada ekonomi. Karena di level atas, mereka mulai menyadari bahwa hulu dari permasalahan keamanan sebetulnya ada di ekonomi. Sehingga Polri juga memperhatikan masalah inflasi, masalah pertumbuhan dan lain-lain,” tandasnya.
Di Forum TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), pihaknya juga membicarakan soal kerjasama tiga daerah ini. “Ada beberapa hal yang harus realisasikan. Artinya, kita perlu master plan yang mendalam. Membuat kegiatan tanpa dasar analisa akademisi yang baik tentu arahnya bisa tidak jelas. Namun demikian, kita tidak boleh kehilangan momentum,” tambah Dwi.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam kerjasama ini. Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas petani. “Kalau saya menangkap pesan dari penandatanganan MoU tiga pimpinan daerah dalam kerjasama segitiga ini, Halbar dan Tidore berada pada posisi produsen bahan pangan. Sedangkan Kota Ternate sebagai konsumen. Karena itu, Halbar dan Tidore memerlukan kepastian pasar yang kewenangan ada di Ternate. Di sini salah satu dari aspek  yang harus diperhatikan dalam membangun skema kerjasama. Ada beberapa komoditi yang menyumbang inflasi ini bisa dikembangkan dan tentu perlu mengandeng instansi lain untuk masalah teknis. Untuk meningkatkan kualitas petani, kami dari BI siap memfasilitasi,” jelas Dwi.
Selain itu, masalah transportasi untuk distribusi bahan dari pusat produksi ke pusat konsumsi selama ini memicu kemahalan harga produk. Sehingga transportasi menjadi penting untuk dipikirkan.
Yang ketiga, menurut Dwi terkait infrastruktur pasar. “Jadi nanti kalau pusat produksi yang di Halmahera mau mengirim ke Ternate tentu harus ada pasar penampung di Sofifi. Dalam rapat TPID, kita juga sempat membahas soal kebutuhan pasar hewan di Sofifi. Padahal ternak sapi di Halmahera itu cukup banyak. Sesuai sensus ada 59 ribu ekor tapi karena tidak ada pasar, maka tidak jelas mana sapi yang mau dijual. Pedagang jadi sulit karena harus datangi satu demi satu peternak,” ungkapnya.
Pada level pedagang, menurutnya tidak masalah karena sudah ada asosiasi yang dibentuk di zaman Pak Marlison, sampai kini masih ada dan mereka relatif mudah diajak untuk berkoordinasi. “Kalau daerah lain pedagang cenderung menjadi kartel, tapi di sini idealisme pedagang masih cukup baik sehingga kesempatan berikut mereka juga harus kita ajak diskusi,” ujarnya.(*)

Menakar Kebijakan 3 Daerah “Segitiga Emas”

Said Assagaf/Sayuti Djama/Marwan Polisiri

SINERGITAS kebijakan merupakan kunci dari sebuah kerjasama. Dan, tentu terkait kerjasama “Segitiga Emas” HaTTi apakah kebijakan ketiga daerah yang masuk dalam RPJM sudah searah untuk membangun skema kerjasama sekaligus mewujudkan masterplan-nya?
Kepala Bappeda Kota Ternate, Said Assagaf, SH, MM menyatakan, kerjasama ini harus didukung dengan payung hukum yang jelas. “Paling tidak, dalam dokumen perencanaan seperti RPJM sudah harus ada ruang untuk mendukung implementasi kerjasama segitiga emas ini. Dalam RPJM Kota Ternate 2016-2021, salah satu program prioritas adalah mewujudkan konektivitas antarwilayah berbasis ketahanan pangan. Bagi Kota Ternate, ini merupakan dasar dan entry point dalam membangun kerjasama ini,” tukasnya.
Namun demikian, harus juga ditindaklanjuti dengan dokumen yang lebih spesifik sehingga kerjasama ini berada dalam koridor yang jelas. Apakah itu masterplan. Untuk itu, kita sudah akomodir dalam APBD-P. Selain itu, secara jangka panjang kita pun harus pikirkan roadmap atau peta jalan untuk mewujudkan kerjasama ini secara berkelanjutan,” tambahnya.
Ada hal yang mendesak, menurut Assagaf yakni persiapan merampungkan APBD 2017 yang waktunya kurang lebih tiga bulan ke depan. “Untuk Kota Ternate, kita sudah melakukan rapat awal dengan SKPD terkait untuk meletakan kerangka dasar dalam menjamin kerjasama ’Segitiga Emas’ ini,” tukasnya.
Hal urgen menurut dia, adalah rapat koordinasi kebijakan SKPD terkait terutama perikanan, pertanian, dan pariwisata di internal masing-masing daerah.  Kami berharap setelah itu ada rapat koordinasi antardaerah terkait kebijakan SKPD. Dalam skema yang  dibuat Pak Dr Muhtar ini sudah sangat tepat yakni menginginkan rapat SKPD terkait antara ketiga daerah. Kita akan tindaklanjuti hal itu sehingga bisa tergambar program apa baik di tingkat internal maupun antardaerah. Ini bisa menjadi muatan dalam masterplan,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Bappeda Kota Ternate juga menyatakan ada keinginan dari Walikota Ternate untuk pertemuan antara ketiga pimpinan daerah yang masuk dalam kerjasama ini dengan perwakilan Bank Indonesia dalam rangka mengkonkritkan kerjasama terkait peran TPID. Tentu media dan akademisi juga diharapkan ikut memboboti pertemuan tersebut. Kita berharap upaya dan peran pemerintah Maluku Utara dalam mendukung TPID melalui kebijakan-kebijakan. Ini yang dirasakan masih lemah dalam melakukan peran fasilitator kabupaten/kota. Sejalan dengan kebijakan ini, kami berharap Pak Dwi bisa mendorong terbentuknya TPID di Halbar dan Kota Tidore bahkan seluruh kabupaten/kota sehingga ada tanggung jawab bersama mengendalikan inflasi,” tukasnya lagi.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Ternate telah membuat perencanaan tentang promosi pariwisata bersama kawasan Segitiga Emas HaTTi baik dalam bentuk brosur maupun sarana-sarana lainnya di luar daerah, terutama di Jakarta dengan memanfaatkan momen-momen strategis di tingkat nasional maupun internasional dengan melibatkan pejabat pusat. “Ini dimaksudkan agar program yang kita dorong bersama ini memiliki akses sampai ke pengambil kebijakan di tingkat pusat sehingga program daerah bisa juga didanai APBN,” jelasnya.
Kepala Bappeda Halbar, Sayuti Djama menyebut gagasan kerjasama ini sudah diwacanakan sejak 3 tahun lalu. “Dalam beberapa pertemuan dengan Pak Said di forum koordinasi di tingkat provinsi, kita sudah pernah bicara soal konektivitas.  Waktu itu saya bilang kalau masalah produksi pertanian Halbar sudah tidak diragukan. Persoalannya bagaimana soal pasar. Tapi pembicaraan itu mandeg. Yang kedua, teman-teman di DPRD Provinsi pernah membuat seminar tentang ekonomi tapi tidak ada tindak lanjutnya padahal yang dibicarakan itu masalah inflasi, soal potensi pangan masing-masing daerah dan bagaimana strategi distribusinya,” papar Sayuti.
Dia berharap, kali ini kerjasama ini menjadi momen penting dan tidak sekadar wacana. “Bahkan di WA, teman-teman daerah lain juga bilang ingin bergabung. Saya berpikir meski ini tidak daerah namun multiplier effect-nya tetap akan ada ke semua daerah,” tandas Sayuti.
Dalam konteks kebijakan, Halbar sudah searah dengan model kerjasama yang akan dilakukan. Menurutnya, Bupati Halbar yang baru juga menetapkan visi yang terkait dengan 3 sektor; pertanian, perikanan, dan pariwisata. “Ini juga untuk menjawab program Presiden Jokowi di bidang kedaulatan pangan. Kami di Halbar dengan semangat pemimpin baru, sudah menerjemahkan visi dan misi  yang masuk dalam RPJM. Awalnya kita sulit menerjemahkan model kerjasama yang diinginkan pimpinan daerah. Tapi begitu muncul forum ini, saya jadi optimis, ” jelasnya.
Menurut Sayuti, Halbar punya potensi pertanian namun bargaining petani sangat rendah. “Fakta lain adalah produksi dan kualitas Halbar masih rendah. Ternyata ini disebabkan motivasi petani rendah karena masalah pasar. Dalam berbagai forum Musrenbang di Provinsi, saya minta agar Kadis Perindag Provinsi bisa memfasilitasi,” tuturnya.
Yang diharapkan dalam kerjasama ini, masalah krusial petani terutama stabilitas harga produksi juga diseriusi sehingga bisa membangkitkan motivasi petani dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. “Prinsipnya, Halbar siap di bidang pertanian. Dari aspek kebijakan, Pemkab 100 persen mendukung. Dewan juga menyatakan dukungan baik terkait kebijakan anggaran. Kita akan implementasikan rencana ini dalam program kerja SKPD terkait, termasuk perikanan dan pariwisata. Apalagi Halbar punya STPK yang 60 persen orientasi pendidikannya pada tataran praktik. Kami sudah koordinasikan hal-hal kajian dan program sekolah tinggi ini bisa kita manfaatkan,” tambahnya.
Halbar juga telah membentuk TPID untuk menangani masalah inflasi, tinggal bagaimana melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia.
Seirama dengan Ternate dan Halbar, Kota Tidore dalam kebijakan strategisnya juga menetapkan tiga sektor yang jadi fokus kerjasama “Segitiga Emas”. Sekretaris Bappeda Kota Tikep, Marwan Polisiri mengatakan, konsep kerjasama yang ditawarkan dalam forum segayut dengan visi Kota Tidore yang baru, yakni Kota Jasa Berbasis Agro Marine. “Pemerintah Kota Tikep dalam program prioritas telah menetapkan tiga sektor utama perikanan, pertanian, dan pariwisata dengan prime over (penggerak utama) ada pada sektor perhubungan. Jadi, apa yang kita diskusikan ini sudah ada dalam konsep kebijakan Pemerintah Kota Tikep,” tandasnya.
Pertanian dan perikanan menjadi fokus prioritas Kota  Tikep, menurut Marwan, karena selama 7 tahun belakangan, kedua sektor ini menjadi penyumbang terbesar PDRB Kota Tikep. “Tentu, dalam hal pertanian, kita akan fokus pada beberapa sub sektor saja, misalnya bawang topo yang 10 tahun terakhir tidak dikembangkan. Lewat pemimpin baru dengan visi dan misi yang baru ini, bawang topo juga menjadi bagian dari konsentrasi kebijakan pengembangan sektor pertanian. Selain itu, sub sektor peternakan juga menjadi potensi Kota Tikep. Saat ini ada 150 ekor sapi dan akan ditambah lagi 300 ekor untuk dikembangkan di Oba Tengah. Selain untuk kebutuhan pasar lokal, produk daging sapi ini tentu bisa disuplai ke Kota Ternate,” tambahnya.
Sementara sektor perikanan, Kota Tidore memiliki nelayan yang cukup banyak memproduksi ikan, tapi justru ikan lebih mahal di Tidore ketimbang Ternate. “Ini masalah regulasi soal PPI yang bisa hanya di bawah 5 GT sedangkan di atas itu harus di PPN di Ternate. Jadi, dampaknya meski nelayan 70 persen dari Tikep tapi harga ikan di sana lebih mahal karena harus masuk dulu ke Ternate,” tambahnya. Persoalannya, kebijakan ini harus intervensi dari provinsi,” tukas Marwan.
Sedangkan di sektor pariwisata, Kota Tikep memfokuskan pada wisata sejarah. Meski demikian, ini bukan hal yang mudah sehingga membutuhkan sinergitas dalam kerjasama di sektor pariwisata.
Kalau ditakar dari aspek perencanaan kebijakan, maka ketiga daerah ini memiliki kesamaan untuk bersinergi dalam bingkai kerjasama. Ini merupakan entry point mewujudkan mimpi besar Maluku Utara.(*)

Potensi Kerjasama dalam Perspektif Akademis

Dr. Dadang dan Dr. Janib

SELAIN Dr Muhtar Adam dari perspektif ekonomi yang memberikan gambaran skema kerjasama, forum diskusi PROPUBLIK juga menghadirkan Dr. Dadang Handayana dari STPK Banau dan Dr. M. Janib Achmad dari Unkhair.
Dr Dadang menyebutkan, kehidupan di Maluku Utara ini hampir tidak ada yang salah. “Tidak ada gelandangan, pengemis dan tidak ada yang tak punya rumah. Karena itu, tingkat kemahalan di Malut ini bukan terlalu menjadi masalah. Yang saya lihat sebetulnya banyaknya potensi alam yang belum dioptimalkan. Ini yang sesungguhnya masalah,” paparnya.
Banyak potensi alam yang bisa dioptimalkan. Dominan petani menanam tanaman yang tidak merepotkan, waktu-waktu tertentu kontrol tanaman kelapa, cengkih, pala atau pisang. “Mereka tidak tertarik tanah yang di bawahnya karena dengan hasil tanaman keras saja sudah cukup. Bagi kita yang melihat kondisi itu bisa dioptimalkan menganggap sebagai masalah. Ini yang kemudian didorong oleh sekolah tinggi pertanian kewirausahaan,” tukasnya seraya mencontohkan, petani pala membuang dagingnya, maka STPK mendorong mahasiswa untuk dimanfaatkan sebagai sirup.
Dalam konteks Maluku Utara, ada yang bisa dijual. Keindahan alam merupakan potensi luar biasa. Dari pariwisata ini, menurut Dadang akan mendorong banyak orang untuk datang. “Kalau banyak orang datang, maka apapun yang kita jual bisa laku. Jadi strategi mendatang banyak orang yang harus kita mulai,” tambahnya.
Untuk meningkatkan produksi, tentu juga baik. Tetapi kendalanya di bidang transportasi. Contoh nyata, sempat berpikir mengelola usaha sabut kelapa. Bahan bakunya sebetulnya murah, namun biaya angkut dari Jailolo ke Ternate untuk memenuhi 1 konteiner butuh dana 10 juta rupiah. Belum lagi biaya pengiriman ke surabaya. Kalau dihitung-hitung biaya transportasinya sangat mahal dan tidak efisien. Karena itu, kita berpikir datangkan investor, mereka melihat potensi sabut  kelapa di sini, lalu investasi, dan barang jadinya yang dikirim. Meski demikian, investor tidak tertarik karena kembali biaya transportasinya untuk pengiriman bahan jadi jauh lebih mahal ketimbang mereka investasi di Jawa,” paparnya.
Sehingga, menurut dia, kerjasama ketiga daerah ini sangat bagus terutama dalam mengatasi permasalahan termasuk transportasi. “Kerjasama tiga daerah yang akan mendorong komunikasi tiga pengambil kebijakan sangat baik dan efeknya akan lebih fokus dan penekanan langkah apa yang harus dilakukan di setiap daerah. Sebab kalau anggarannya dikeluarkan untuk hal yang sama akan mubajir,” tambahnya.
Untuk Ternate misalnya, dia melihat aspek service excellence harus menjadi prioritas karena Kota Ternate terposisikan sebagai kota jasa dan perdagangan. Orang akan datang melalui Ternate, mereka cari hotel dan barang di Ternate, maka fokus pada pelayanan, termasuk di bandara. 
Untuk Tidore, dia melihat kondisi objektif sebagai kota tenang dan nyaman, maka perlu dikembangkan sebagai pemukiman, jangan seperti Ternate yang mengarah sebagai kota perdagangan. Ini juga bisa menjadi penyokong Kota Ternate yang mengalami keterbatasan lahan untuk pemukiman. Yang harus didorong di Tidore adalah industri kreatif berbasis rumahan. Juga bisa menjadi pusat pelatihan olahraga, seni dan sebagainya.
Sementara Halbar memiliki potensi alam yang sangat besar dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Caranya, bagaimana mendorong masyarakat mengoptimalkan lahan-lahan yang belum tergarap secara ekonomis. “Kami menggenjot mahasiswa ke arah itu. Setiap mahasiswa harus memilih dua komoditi pertanian dan harus kelola minimal 1 hektar lahan,” tandasnya.
Program yang harus sama-sama dipikirkan ketiga daerah ini adalah soal pengendalian stabilitas harga. Kuncinya, ketiga daerah ini harus memikirkan soal subsidi transportasi sehingga harga pun bisa stabil dari tingkat produsen ke tingkat konsumen.
Dr Janib mengawali dari persoalan gizi buruk yang disebabkan harga pangan yang terlalu mahal. Dengan demikian, maka yang harus mejadi perhatian adalah bagaimana meningkatkan keterjangkauan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. “Untuk jangka panjang, kualitas sumber daya manusia bisa meningkat,” tandasnya.
Dia mengungkap data yang dirilis Bappenas tahun 2015. Dalam data itu, Maluku Utara berada di posisi terendah pengasup kalori dan protein. “Dalam standar nasional, 2000 kkal perkapita, sementara Malut hanya 1600 kkal perkapita. Demikian halnya konsumsi protein di desa juga rendah, sehingga banyak kasus gizi buruk ditemukan di desa,” tambahnya.
Di Malut, stok perikanan tangkap dan budidaya sangat tinggi tapi tidak memberi nilai ekonomi yang besar karena problem utamanya infrastruktur. “Selain itu, ada juga masalah ilegal fishing dan data yang sulit ditemukan. Termasuk beberapa regulasi yang menghambat juga harus dihilangkan,” tandasnya.
Yang juga tak kalah penting menurut Janib, soal keseimbangan antara produksi perikanan dan harga yang butuh pengendalian, meski tidak harus melalui tata niaga.(*)