Aroma kepentingan di DPRD Kota (Dekot) Ternate, lain dari yang lain. Ini sudah yang kesekian kalinya. Yang terbaru, terjadi satu pekan terakhir. Sesama wakil rakyat saling sikut, demi kepentingan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan rakyat Ternate. Informasinya, insiden itu terjadi karena Badan Kehormatan (BK) Dekot memberikan surat teguran pada Husni Bopeng, dari Fraksi NasDem, lantaran tidak ikut paripurna tujuh kali selama triwulan pertama tahun 2016. Selain dari BK, dipanaskan juga dengan pernyataan Ketua Dekot Merlisa, yang menegaskan, Husni layak di-PAW (Pergantian Antar Waktu). Tidak hanya itu, ‘perang mulut’ antara Ketua BK Anas U. Malik dan Nurlaila Syarif (dari Fraksi NasDem) usai pertemuan di Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (26/9), sudah diketahui secara luas. Banyak pihak berpandangan, insiden itu memalukan.
Tentu saja anggota Dekot tidak dilarang untuk berdebat, tapi harus demi kepentingan rakyat. Boleh saja, termasuk untuk menguatkan fraksinya di DPRD, tapi bukan dianggap lebih utama dibanding rakyat.
Informasi lainnya menyebutkan, anggota Dekot pecah menjadi beberapa kelompok. Dari beberapa kelompok itu, mereka membawa kepentingan masing-masing. Sangat ironis, kalau misi yang mereka perjuangkan bukan untuk rakyat. Kalau situasi di Dekot sudah begitu, tentus saja sudah tidak bertaring di mata eksekutif (Pemkot Ternate).
Dan kalau kualitas wakil rakyat kita hanya seperti itu, apa yang harus kita harapkan lagi. Akankah mereka ini kita pilih kembali pada pemilihan legislatif kedepan?. Terkait dengan ini, Propublik Malut Post mengulasnya dengan menghadirkan komentar lima narasumber dari latar belakang keilmuan. Berikut komentar narasumber yang diramu Irman Saleh, wartawan Malut Post.(*)

Wakil Rakyat Harus Kedepankan Kualitas Moral
Dr Sahril Muhamad
Dosen Unkhair

Dari
beberapa informasi terakhir melalui media massa, terdapat perseteruan sesama anggota DPRD Kota Ternate. Memang ini harus betul-betul setiap wakil rakyat memiliki komitmen yang utuh dan tentunya menegakan nilai-nilai moral serta komitmen bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat. Dengan demikian, kita letakkan aturan dan prosedur yang kita ikuti dan kemudian Badan Kehormatan (BK) dewan juga memilik kekuatan yang normative. Lembaga-lembaga normative seperti ini kita harus legowo, dalam artian bahwa ini adalah kepentingan besar, kepentingan rakyat, bukan masing-masing mempertahankan kepentingannya antara mana yang salah dan mana yang benar. Tetapi kita letakkan ini pada posisi yang proporsional. dimana-mana, saya selalu katakan bahwa jangan membenarkan yang biasa tetapi harus membiasakan yang benar. Artinya, kalau dari sisi nurani kita itu salah, orang-orang sebelumnya melakukan kesalahan dan itu kemudian kita lakukan seperti itu, maka saya selalu katakan jangan selalu membenarkan yang biasa tetapi harus membiasakan yang benar.
Dari pandangan saya selaku akademisi bahwa pihak-pihak yang berseteruan ini janganlah memperlihatkan dan mempertontonkan. karena dewan ini harus memiliki marwah kehormatan tertinggi di mata masyarakat. kalau tidak, kapan lagi kita lakukan. dengan demikian, nilai dan tatanan moral itu kita letakan agar mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dimasa yang akan datang. Kualitas itu bukan hanya kepandaiannya yang dimiliki para anggota dewan, tetapi bagaimana bobot moralnya yang kita letakkan itu menjadi modal dalam rangka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Menyangkut dengan tiga fungsi yang melekat pada DPR, saya kira ini masih lemah dalam pengawasan. Misalnya, pengawasan itu bukan hanya mengawasi penggunaan dana saja tetapi pengawasan secara objektif dan komprehensif agar dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja para anggota dewan juga harus diawasi secara tepat karena ini adalah pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap masyarakat. Kemudian terkait dengan fungsi legislasi, dalam setiap pembuatan perda misalnya, perda-perda yang harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kehidupan masyarakat di Kota Ternate. memang perda ini memakan anggaran yang cukup besar, saya kira anggota dewan harus kerja keras mengkaji dan merumuskan regulasi-regulasi yang dapat digunakan dalam rangka mengembangkan pembangunan di Kota Ternate. Kalau dengan dana yang besar kemudian tidak dimanfaatkan secara baik, maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu harus memanfaatkan dana yang besar tersebut dengan kualitas kerjanya yang bagus, dapat terevaluasi dan dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap pemabangunan, kemaslahatan, dan kemasyarakatan di Kota Ternate.
Intinya dari ketiga fungsi tersebut bagi saya masih lemah dijalankan. Kedepannya perlu ada peningkatan. Tentunya kalau pengawasan itu baik maka tidak akan memunculkan problem-problem yang saat ini diperdebatkan.(*)

Masih Berkinerja Buruk
Dr. Muhlis Hafel
Pengamat Politik/Dosen UMMU

Pada
dasarnya fungsi DPR itu ada tiga yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Dalam Undang-Undang yang terkait dengan pemerintah daerah, DPRD adalah mitra pemerintah daerah, sehingga DPRD dituntut untuk bekerjasama, dan berkoordinasi dengan pemerintah.  Jika ada konflik internal terjadi di DPR maka akan menganggu kinerja mereka. Apalagi konflik ini sampai terekspos ke publik. Ini membuat citra DPR menjadi distrust di mata rakyat. Padahal, mereka adalah representasi dari rakyat. Secara mendasar, konflik yang terjadi DPR itu karena adanya tidak ikhlasnya fraksi-fraksi dalam membangun sebuah komunikasi politik antara fraksi dan antara fraksi dengan komisi. Kalau konflik ini terjadi secara terus-menerus tentunya akan menunjukan DPR periode ini rusak atau memiliki citra buruk di masyarakat. Kalau lembaga representasi rakyat semacam ini kelakuannya, apa yang bisa kita harapkan dari mereka. Tentunya kinerja DPR ini pasti buruk. Seharusnya komunikasi politik yang dibangun itu lebih baik dan bisa menghasilkan kinerja DPR yang produktif. Untuk itu disarankan agar komunikasi politik ini dilakukan secara intensif. Mereka harus intens melakukan komunikasi politik antara fraksi. Sebab konflik ini muncul antara fraksi. Fraksi ini merupakan perwakilan partai di DPR. Masing-masing fraksi di DPR ini memiliki kepentingan karena DPR sendiri itu memang lembaga kepentingan. Kepentingan yang dimaksud itu adalah kepentingan rakyat bukan kepentingan partai. Jadi mereka anggota dewan menganggap bahwa lembaga legislatif ini milik partai. DPR itu lembaga milik rakyat bukan milik orang per orang. Anggota DPR itu kasarnya adalah pesuruh rakyat karena mewakili rakyat. Jadi, jangan menganggap diri hebat. DPR harus bertanggungjawab menjalankan tugasnya dengan baik karena sudah dipilih rakyat.
Untuk itu, antara fraksi diharapkan tidak ada rasa curiga mencurigai. Kalau sudah curiga yang terjadi adalah konflik. Konflik ini tentunya berefek kepada rakyat. Intinya bangun komunikasi politik yang baik di tingkat internal. Jika komunikasi politik ini sudah kuat di internal maka fungsinya juga dijalankan. Misalnya, dalam komunikasi pengawasan, penguatan Perda, dan lain-lain. DPR dalam menjalankan tiga fungsinya harus dijalankan secara berimbang. Menurut saya, DPR belum maksimal menjalankan ketiga fungsi ini, misalnya, fungsi pengawasan yang masih lemah. Ini menyebabkan pemerintah daerah terkesan berjalan sendiri. Padahal, jelas dalam Undang-Undang, DPR itu menjalankan fungsi ini. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR dituntut untuk memiliki keahlian atau paling tidak memiliki tim ahli untuk melakukan pengawasan di bidang tertentu. Ini membutuhkan tim ahli di bidangnya. Apalagi dari sisi sumber daya manusia, di DPR itu tidak semua memiliki keahlian. Untuk itu, dibutuhkan tenaga ahli untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam hal teknis contohnya, pengerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU). Hal ini membutuhkan pengawasan secara ketat dan melibatkan ahli dalam bidang ini. Kalau tidak DPR akan merasa minder terhadap pemerintah daerah yang memiliki kemampuan dan keahlian profesional. Misalnya di Dinas PU, mereka mempunyai orang yang memiliki keahlian dalam pembangunan jalan dan lain sebagainya. Ada ahli seperti insinyur dan sebagainya. Kalau DPR tidak mempunyai kemampuan, maka saat melakukan pantauan proyek PU hanya melihat-lihat, tidak mengerti. Alasan ini yang menuntut DPR harusnya memiliki tim ahli di bidang-bidang seperti ini. Ini baru bisa mengimbangi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Apalagi kerja DPR terkait dengan keuangan, DPR tidak bisa bicara sembarangan kalau tidak memiliki keahlian dalam hal ini. Dibutuhkan akuntan dan ahli lain-lain yang terkait. Supaya pengawasan terhadap pemerintah itu berjalan bagus atau dikenal dengan balance of power yaitu penyeimbangan kekuasaan dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah. Kalau ada balance maka dua-duanya memiliki mitra kesejajaran. Yang dinamakan mitra disini jika pemerintah melakukan kesalahan maka DPR perlu menegur atau memberikan masukan-masukan dan sebagainya.(*)

Jauh dari Harapan
Dr Syahrir Ibnu
Sosiolog/Dosen Unkhair

Secara
konteks analisa sosial, manusia itu memang sering berkonflik, karena perbedaan sudut pandang dan paham. Tetapi konflik di DPR ini adalah konflik yang didorong oleh kepentingan pribadi dan kelompok atau karena pesan sponsor. Ini menyebabkan konflik tersebut menjadi konflik yang tidak produktif. Seharusnya konflik ini menjadi dinamika tersendiri dalam membangun pembobotan pencerdasan, kreativitas ide, dan pembobotan kualitas kerja. Lembaga legislatif itu adalah lembaga politik sehingga konflik yang terjadi di internal itu berdasar kepentingan. Sehingga seringkali membuat DPR tidak dewasa dalam menata sebuah perbedaan. Perbedaan memang tidak bisa dihilangkan namun bisa ditata. Perbedaan ini memerlukan komunikasi politik yang baik sehingga dapat mendorong kesejahteraan rakyat. Perbedaan itu harus bisa digiring ke hal yang produktif, sehingga perbedaan itu melahirkan ide baru, melahirkan sebuah penguatan untuk membangun kecerdasan.  Kemudian perbedaan itu akan melahirkan kebersamaan. Jangan sampai perbedaan justru diarahkan untuk pribadi dan kelompok yang mengakibatkan konflik karena berisi pesan sponsor, siapa dapat berapa dan sebagainya. Ini menyebabkan perbedaan itu menimbulkan konflik dan tidak produktif. Konflik yang dibangun adalah konflik mekanik atau sementara, mestinya konflik yang dibangun itu konflik organik sehingga membawa sebuah perubahan baru.
Kedua, persepsi yang dibangun bahwa anggota dewan adalah perwakilan rakyat, maka aspirasi rakyat harus didorong agar tercapai kesejahteraan. Jadi, tidak lagi bicara dukungan per dapil dan lain-lain. Anggota dewan harus bisa membangun sebuah perubahan dengan sebuah kebijakan yang holistic yakni satu mata rantai kebijakan tidak bisa terpisah dengan kebijakan lain. Kalau konflik internal dewan ini dibiarkan akan memberikan dampak buruk terhadap tatanan sosial masyarakat. Karena pemahaman masyarakat bahwa orang yang dipercaya mewakilinya tidak bisa menata konfliknya. Mestinya harus ada kemampuan menata tatakelola manajemen sekaligus ada komunikasi politik baik yang dibangun. Ruang-ruang komunikasi itu harus dibuka.
Ini merupakan bentuk kematangan nurani dan kedewaaaan anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.
Tugas anggota dewan antara lain, menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi. Saya melihat DPRD Kota Ternate dalam menjalankan fungsinya masih jauh dari harapan. Ukurannya adalah masih banyak pekerjaan perda yang tidak tuntas. Kemudian pendapatan daerah yang belum maksimal. Masih banyak kebijakan-kebijakan di daerah yang perlu disikapi. Sehingga ketika kita bicara kinerja DPR maka kita harus mengatakan bahwa mereka sudah bekerja tetapi belum optimal. Perlu lebih professional agar mendorong kesejahteraan rakyat. Jadi, kita harapkan, anggota dewan membuat perda-perda, mengawal anggaran yang membengkak besar.(*)

Butuh Aksi Menolak
Dr Herman Usman
Pengamat Sosial/Dosen UMMU

Konflik
internal di tubuh DPRD Kota Ternate bukan hal baru.  Bagi saya,  mungkin saja konflik internal itu sengaja diciptakan untuk meminta perhatian publik. Institusi DPRD adalah representasi partai politik melalui wakil yang telah dipilih, jadi wajar saja pertarungan kepentingan secara politis lebih mengemuka ketimbang pertarungan gagasan.  Karena itu,  konflik internal itu dapat dicegah kalau para anggota DPRD Kota Ternate mampu merubah konflik internal menjadi kompetisi yang sehat,  kaitannya dengan fungsi yang melekat di dalamnya. Sepanjang konflik internal itu tidak diubah menjadi nilai yang produktif, maka konflik internal itu akan tetap ada,  karena orientasinya pada kepentingan kekuasaan. Dilihat dari kinerjanya, DPRD Kota Ternate belum bisa dinilai baik buruknya, karena selama ini belum ada riset tentang kinerja mereka.  Kalau pun ada, belum diketahui atau tersosialisasi secara baik kepada publik. Karenanya, pada satu sisi,  anggota DPRD Kota Ternate telah bekerja secara maksimal, namun pada sisi lain, tentu masyarakat konstituen yang bisa menilainya. Masyarakat membutuhkan suatu catatan penting, terutama dari parpol di mana terdapat wakil-wakilnya. Saran saya, beranikah parpol mengeluarkan semacam progressive report terhadap wakil-wakilnya di DPRD Kota Ternate,  termasuk soal kinerja mereka,  biar masyarakat tahu,  bagaimana berperannya parpol untuk menilai kinerja anggotanya. Parpol juga tidak serta merta pada saat melakukan PAW anggotanya di DPRD baru disampaikan ke publik. Satu-satunya cara untuk memberi efek jera bagi anggota DPRD, ketika tanggapan publik diabaikan adalah tidak memilih wakil rakyat yang kedua kalinya,  namun masyarakat kita memiliki memori yang pendek,  kadang dengan berlalunya waktu,  masyarakat kembali memilih orang sama.  Kalau demikian,  sekalian tidak memilih partai politik yang ada.  Di Kota Ternate, aksi menolak partai politik dan wakil rakyat belum pernah ada secara massif, masyarakat kita masih memiliki ikatan emosional dan masih mempertahankan nilai-nilai kekerabatan, sehingga hal-hal seperti memberi saksi sosial kurang direspon.(*)

Publik Masih Kecewa
Dr Ridha Adjam
Dosen Unkhair

Terkait
dengan konflik di DPRD Kota Ternate, terlepas dari siapa benar dan siapa yang salah, sebagai masyarakat atau publik, kita berharap dan mengimbau agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka dengan mengedepankan dialog, tanpa tendensi mendominasi atau mendiskreditkan pihak lain. Dengan demikian, masing-masing anggota memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap kepentingan publik. apa yang dipertontonkan oleh teman-teman anggota dan BK, mereka lebih peduli pada kelompok dari pada tanggung jawab kepada publik. Gedung DPRD yang megah dan dibangun dengan uang rakyat itu esensinya diperuntukan bagi wakil rakyat yang terhormat untuk membicarakan segala sesuatu secara terhormat dan bermartabat. Artinya, antara mereka sendiri harus menjaga agar martabat lembaga terhormat itu dan individu yang dipilih rakyat untuk menghuni gedung tersebut.
Terkait dengan kinerja dewan, yakni salah satu dari parameternya adalah seberapa banyak Perda yang sudah diproduk, dan seberapa efektif perda tersebut diawasi pelaksanaannya. Dari aspek ini kita kecewa karena tidak sebanding dengan fasilitas yang dinikmati. Selain itu banyak banyak stuban dan hasil reses yang mereka lakukan tidak terlihat dalam program pemerintah. Oleh karena itu kesannya hanya menggugurkan kewajiban dengan menggunakan anggaran yang sudah diputuskan.
Untuk itu sebagai akademisi berharap kepada teman-teman anggota DPRD lebih mengutamakan kepentingan publik,  dengan cara mengawal, bila perlu memaksa eksekutif, mendesain program dan kegiatan yang berakibat langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya yang sederhana seprti air bersih yang terus menjadi masalah bagi sebagian warga Kota Ternate.(*)