MASALAH: suasana aksi di RS CB beberapa hari lalu. MASALAH: suasana aksi di RS CB beberapa hari lalu.

       Perhatian publik Maluku Utara (Malut) akhir-akhir terfokus pada pelayanan di Rumah Sakit (RS) Chasan Boesoirie (CB). Itu menyusul terjadi aksi besar-besar yang dilakukan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malut pekan lalu. KNPI menggelar aksi memprotes petinggi RS dan Gubernur Ghani Kasuba terkait tunjangan tenaga medis yang belum terbayarkan. Betapa tidak, lantaran tunjangan tidak dibayar, tenaga medis RS CB memprotes dengan cara melakukan mogok kerja. Mogok kerja tenaga medis berdampak besar pada pelayanan di RS tersebut. Lihat saja, ada pasien yang meninggal dunia karena pelayanan dihentikan. Tentu saja publik tidak bisa menyalahkan tenaga medis yang mogok kerja. Karena mereka juga memiliki kebutuhan untuk menghidupi keluarganya, sementara hak-hak mereka tidak dibayar. Tidak salah lagi kalau Gubernur Malut dan petinggi RS yang bertangggungjawab. Tunjangan tenaga medis hingga Rp 16 miliar sebenarnya dikemanakan, sehingga tidak tersalurkan ke yang harus memilikinya. Apakah ditilep oleh oknum-oknum tertentu? Apakah disimpan untuk digunakan pada hajatan yang lebih besar kedepan untuk kelompok tertentu, ataukah ada hal lain. ini akan dibongkar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. Tunjangan tenaga medis, bagi aparat penegak hukum, adalah sebuah masalah besar. Pihak Kejati berkeinginan mengungkap masalah itu sehingga bisa menjadi terang. Tidak hanya tenaga medis di RS CB, publik juga berhak tahu dikemanakan uang sebesar Rp 16 miliar itu.
Masalah tunjangan tenag medis sebenarnya sudah lama disuarakan. Tapi tidak direspon cepat oleh petinggi RS dan gubernur. Gubernur dan petinggi RS harus mampu berpikir jauh-jauh hari sebelumnya bahwa kalau tunjangan tenaga medis tidak dibayar, maka akan berdampak fatal seperti sekarang. Petinggi daerah kita yang sekarang ini begitu lamban merespon masalah yang muncul. Misalnya masalah pengibaran bendera Republik Rakyat China (RRC) di Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Bayangkan saja, pada saat publik begitu gelisah dengan keadaan yang ada, gubernur bersama petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan keluarganya bertolak ke Tukey. Abdul Ghani Kasuba baru mau angkat bicara setelah namanya oleh salah satu petinggi PT Wanatiara Persada. Gubernur disebut mengeluarkan izin agar bendera RRC dapat dikibarkan. Tak hanya orang nomor satu di Malut, keponakannya, Bupati Halsel Bahrain Kasuba juga disebut ikut mengamini sikap gubernur sehingga bendera RRC berkibar di Obi.
Kembali ke masalah RS CB. Gubernur harusnya cepat bersikap, bukannya membiarkan masalah hingga menjadi besar, bahkan memunculkan masalah baru. Ironis lagi, gubernur sudah bersikap, tapi belum menjadi solusi. Tunjangan tenaga medis belum juga dibayar. Publik bisa beranggapan, sikap gubernur masih ambigu.
Kesehatan adalah pelayanan dasar, begitu juga pendidikan. Petinggi daerah ini harus menyadari itu. Kalau diabaikan, maka lihat saja apa yang sudah terjadi. Mogok kerja besar-besar di RC CB, baru terjadi ketika Abdul Ghani Kasuba menjabat Gubernur Malut. Masalah seperti ini tidak harus terjadi lagi kedepan, karena dampaknya luar biasa buruk. Tentu saja kita semua berharap agar tunjangan tenaga medis bisa dibayar, sehingga pelayanan di RS CB kembali normal.
Meski begitu, publik harus mendorong ke aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran Rp 16 miliar yang harusnya untuk tunjangan tenaga medis RS CB.
Masalah besar ini menjadi tema Propublik edisi hari ini (17/12) dengan menghadirkan beberapa narasumber. Berikut komentar narasumber yang diramu Irman Saleh, wartawan Malut Post.(*)
 
 
Telaah//ft==Aziz Hasyim
 
Pemimpin dan Peristiwa Kemanusian
 
Oleh : Aziz Hasyim
Akademisi/
Anggota Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Maluku Utara
 
Semua orang tentu sepakat bahwa salah satu indikator matinya nurani sang pemimpin adalah ketika mengabaikan persoalan kemanusiaan terjadi didepan mata. Sebab, apapun yang terhampar dipersada bumi jika disandingkan dengan derajat kemuliaan manusia, pastilah mahluk ciptaan yang diberi akal ini (baca; Manusia) menempati nomor wahid yang harus diperhatikan dalam urusan-urusan apapun, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan. Atas urgensi urusan manusia inilah, maka memaksa negara (baca ; pemerintah) untuk tidak pernah berhenti merumuskan strategi dalam menjawab masalah yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup manusia. Oleh karenanya, urusan manusia dalam pemerintahan dinamakan sebagai pelayanan dasar (kesehatan dan Pendidikan). Artinya, negara dalam keadaan apapun dan bagaimanapun harus mendahulukan urusan-urusan pelayanan dasar. Namun, untuk bisa menggerakkan pelayanan dasar, sudah pasti membutuhkan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi memadai karena berkaitan dengan nyawa dan masa depan manusia. Konsekuensi logisnya, negara (baca: pemerintah) harus menjaminkan derajat kesejahteraan para tenaga yang memiliki kompentensi dimaksud.
          Namun, diatas tingginya derajat penempatan urusan pelayanan dasar yang dikumandangkan oleh negara, tampak jelas tujuan mulia dimaksud belum sealur dengan pemikiran pemerintahan di Maluku Utara. Bahkan cenderung, spirit mulia ini direduksi oleh tingginya biaya perjalanan dinas dan makan minum pejabat daerah. alhasil, tunjangan para tenaga medik yang melakanakan tugas-tugas kemanusiaan tak terbayarkan hak-haknya. Fenomena ini seakan menegaskan bahwa ternyata uang dialokasi untuk perjalanan dinas pejabat daerah jauh lebih penting dibanding harus membayar hak para tenaga medik. Pada aras ini, menjadi suatu kewajaran jika para tenaga medik melakukan aksi pemboikotan tidak menerima pasien, sehingga terjadi kelumpuhan pelayanan kesehatan. Memang tidak pantas, untuk menyalahkan mereka (baca: tenaga medik) dengan dalil sumpah dan janjinya. Sebab, sebagai abdi negara antara hak dan kewajiban memiliki derajat kemuliaan yang sama. Lalu siapa yang layak bertanggungjawab? Jawaban pastinya adalah, SANG PEMIMPIN MALUKU UTARA (baca; Gubernur). Tentu, bukan hanya Gubernur tetapi para wakil rakyat (DPRD) Provinsi Maluku Utara harus dimintai pertanggungjawaban kemanusiaannya. Karena mereka (Baca: DPRD) adalah bagian dari rezim pemerintahan daerah. Pada aras ini, gubernur sesungguhnya telah melakukan pelanggaran atas amanat konstitusi, sebab Pak Gubernur tidak mampu menjaminkan kehidupan yang layak pada masyarakatnya. Padahal secara tegas konstitusi mengamanatkan bahwa NEGARA MENJAMIN KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI WARGANYA – lebih kurang demikian penggalan pasalnya (maklum bukan org hukum) -.
          Problem lain yang harus diseriusi dalam urusan pelayanan kesehatan adalah bagaimana menata kembali management pengelolaan kelembagaan dalam segala aspek. Sebab, puncak kemarahan para tenaga medik di RSUD Chasan Boesorie yang berakhir dengan aksi mogok terima pasien salah satunya diduga “salah urus” management kelembagaan RSUD. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya tuntutan yang disuarakan para tenaga medik serta suara KNPI dan Elemen OKP Se-Malut harus menjadi prioritas pengambilan keputusan Sang Gubernur. Karena hanya dengan sikap tegas Pak gubernur untuk mengabulkan beberapa point penting yang disampaikan peserta aksi, maka pada titik itulah Pak Gub masih mungkin dipandang sebagai seorang pemimpin dan bukan seolah menjadi Persona Non Grata (Orang Yang Tidak Dianggap).
 
Pengelolaan Kas Daerah tidak Baik
 
Dr. Wahda Zainal Imam
Ketua Komisi I DPRD Malut
 
Pemerintah seharusnya menyiapkan regulasi atau peraturan daerah tentang badan layanan umum daerah (BLUD) untuk menyikapi problema di rumah sakit itu. Karena kompleks wacananya adalah soal pengelolaan anggaran rumah sakit. Rumah sakit perlu ada peraturan daerah yang mengatur secara spesifik. adalah badan layanan umum daerah sehingga pengelolaan anggrannya juga masih sentral di kas daerah. Dengan BLUD maka dia bisa menggunakan sebagian atau sebagian pendapatan dari rumah sakit. Tapi karena aturan ini belum diperaturanderahkan, jadi seharusnya pemerintah daerah cepat mengambil langkah cepat. Sekarang ini, walaupun ketentuannya belum diatur tapi rumah sakit menggunakan sebagian anggaran itu langsung, itu juga salah karena tidak ada dasar hukum. Kalau ini sudah menjadi peraturan daerah, maka dia boleh menggunakan langsung tetapi buat peraturan daerahnya dulu. Jadi kita berharap pemerintah remasuk kepala rumah sakitnya harus proaktif, melihat ketimpangan itu, konsultasikan pemerintah dan dewan untuk mengambil langkah. Ini juga tidak becus mengurus rumah sakit.
Terkait dengan mogok sendiri, kita harus menyikapi dengan bijak karena memang orang tidak dapat tunjangan jasa medis yang dibolehkan undang-undang. Jadi itu hal yang realistis, kita tidak boleh menyikapi itu dengan di luar dari kedewasaan berpikir kita. Saya lihat ini sebenarnya komunikasi terputus, kalau dari awal pemerintah bisa berkomunikasi dengan mereka, itu berarti tidak ada yang mati, tapi karena komunikasi itu tidak dibangun dengan baik akibatnya tidak terbayar, mereka tidak tahu sumber masalahnya. Padahal sumber masalahnya bukan di rumah sakit, sumber masalahnya kompleks termasuk keuangan daerah. Gubernur bertanggungjawab, karena keuangan daerah provinsi kacau.
Oleh karenanya yang pertama harus dilakukan pemerintah adalah pemerintah segera menyiapkan peraturan daerah tentang badan layanan umum daerah (BLUD) supaya rumah sakit itu menggunakan sebagian anggaran juga boleh. pendapatan hari ini yang harus dipakai sebagian tidak harus kas daerah. Yang kedua, cepat harus membayar orang punya jasa medis. Ini yang harus secepatnya dilakukan pemerintah.(*)
 
 
Gubernur dan DPRD Bertanggungjawab
 
Dr Ridha Ajam
Wakil Rektor I Unkhair
 
Saya sangat prihatin dan kecewa dengan teman-teman dokter dan paramedis yang memutuskan untuk tidak melakukan pelayanan kepada pasien, namun saya bersimpati ke mereka juga yang unjuk rasa. Sebagai PNS aparatur sipil Negara (ASN) kita mendapat gaji bulanan dan sejauh ini gaji tidak pernah tertunda atau terlambat. Artinya kewajiban mereka melayani menjadi wajib, sayangnya mereka tuntut adalah insentif atau jasa medik yang diperoleh karena melakukan bantuan pelayanan saat pasien akan ditangani, artinya jasa medik itu diperoleh dari orang sakit.
Saya juga melihat unjuk rasa salah sasaran dan sudah keluar dari tujuan awal. Harusnya kita berterima kasih kepada Direktur yang dengan jujur menyetor seluruh dana yang diperoleh di rumah sakit ke kas daerah. Artinya yang bersangkutan tidak menyalahgunakan anggaran. Persoalannya Biro Keuangan Provinsi tidak mencairkan dana yang sudah disetor, karena itu menuntut dicopotnya Direktur kurang tepat. Oleh karena itu dokter yang PNS (ASN) yang tidak melaksanakan pelayanan selain melanggar etika profesi dapat diberi sanksi tegas, sebab gaji yang diperoleh mewajibkan mereka melakukan pelayanan. Harusnya mereka protes ke gubernur dan DRPD kita.
Pemprov harus dan wajib membayar hak teman-teman dokter dan paramedis, darimana dan bagaimana pun caranya. Dan saya percaya seratus persen pasti dibayar, karena dananya sudah disetorkan ke kas daerah oleh pihak manajemen RS Cahasan Boesoirie. Kita berharap teman-teman dokter dan paramedis khususnya PNS (ASN) karena mereka tetap mendapat gaji bulanan maka harus tetap melakukan pelayanan kepada pasien.(*)
 
 
Angkat Pimpinan SKPD yang Tepat
 
Ikram Haris
Wakil Ketua DPRD Malut
 
Terkait masalah di Rumah sakit Umum Daerah Chasan Boesiorie beberapa minggu ini, baik dari tunjangan tenaga medis yang sempat tidak dibayar sehingga protes para tenaga medis dengan cara mogok kerja, ini menjadi cerminan bagi pemerintahan kita. Karena aksi tersebut berdampak fatal bagi para pasien di rumah sakit itu sendiri. Meski tunjangan tenaga medis sudah dibayar, namun ini harus jadi pelajaran berharga bagi Pemprov untuk tidak terulang lagi kejadian yang sama.
Tata kelola pemerintahan, berupa manajemen keuangan dan manajemen kepemimpinan pada setiap unit SKPD belum terlalu maksimal, sehingga ini perlu dibenahi dan ditingkatkan demi pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Selain itu, selaku kepala daerah, Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajaran pimpinan SKPD nya. Tempatkanlah pimpinan SKPD sesuai keahliannya di bidang masing-bidang agar bisa mengelola instansinya secara baik dan benar.
Dengan begitu, kinerja pemerintahan dapat terpacu untuk menggerakan roda perekonomian dan pembangunan masyarakat hususnya di Maluku Utara.
Hingga Malut bisa kedepan lebih maju lagi dan tidak kalah dengan daerah lain, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya, hal yang sudah terjadi, kita semua tidak menginginkannya terulang kembali.(*)

Situasi ini Sudah Darurat
 
Aslan Hasan
Akademisi
 
Bagi saya, ini persoalan manajemen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie yang memang pada ujungnya soal kebijakan. Di sini, saya melihat pemerintah provinsi tidak punya kepedulian serius terhadap sektor penting seperti Rumah Sakit yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemprov juga melihat itu sebagai sesuatu kebutuhan yang tidak penting dikedepankan dalam pelayanan publik. Tapi Pemprov justru melihat hal lain yang bagi mereka ada keuntungan dari aspek lain. Padahal Rumah Sakit adalah sentral pelayanan hajat masyarakat yang sangat penting. Akar masalah ini pada hak-hak tenaga medis yang tidak terbayar rumah sakit, ini menandakan buruknya pengelolaan keuangan di Provinsi. Ini perlu diselesaikan secara cepat karena ini mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat, terutama masyarakat kecil.
Bagi saya ini situasi darurat yang butuh penanganan secara cepat dari pemerintah. Penanganannya adalah bagaimana langkah pemerintah Provinsi untuk memulihkan serta membayar hak-hak tenaga medis yang tertunggak serta melakukan pergantian manajemen dengan cara mengganti unsur manajemen di RS CB seperti Direkturnya, bendahara atau dengan mereka yang berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran di Rumah Sakit. Bagi saya, ini sangat disayangkan. Karena Rumah Sakit ini sektor yang sangat krusial karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat Malut. harapan masyarakat Malut kalangan menengah ke bawah itu agar bisa mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Chasan Boesoirie. Kalau pelayanannya lumpuh akibat buruknya pengelolaan pemerintah, maka ini sangat disayangkan. Ini merupakan tragedi kemanusiaan akibat kelalaian Pemprov yang tidak peduli terhadap sektor pelayanan publik yang berkaitan dengan kesehatan.
Benang merah masalah ini juga ada pada instansi yang mewadahi Rumah Sakit Chasan Boesoirie seperti Dinas Kesehatan termasuk mereka yang diberi otoritas menangani masalah keuangan. Karena itu sektor-sektor penting yang mesti diperhatikan dan diprioritaskan sehingga tidak berdampak pada apa yang kita lihat sekarang ini.
Di balik masalah yang hari ini kita saksikan itu ada masalah yang berindikasi pada pelanggaran-pelanggaran hukum di mana mungkin ada penyelewengan anggaran yang diperuntukan untuk memenuhi hak-hak para tenaga medis Rumah Sakit. Ini juga menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk mengusut.
Jadi solusi untuk memperbaiki kondisi ini adalah Pemprov harus mengganti pimpinan Rumah Sakit dengan menunjuk orang yang berkompeten dan memiliki kepemimpinan serta manajemen yang baik dalam mengelola Rumah Sakit termasuk juga mereka yang ditugaskan dalam menangani masalah keuangan di Pemprov. Dan untuk mempertanggungjawabkan hal ini, bagi saya harus diselesaikan lewat proses hukum.
Kindisi seperti ini bisa digugat, karena akar masalahnya ada di manajemen dan kesalahan ini tidak bisa dialamatkan ke pekerja. Dalam konteks ini, upaya mengajukan gugatan terhadap Pemprov atau terhadap pihak Rumah Sakit atas kerugian yang dialami oleh konsumen atau pihak yang membutuhkan jasa medis itu adalah hal lumrah yang bisa digugat baik itu melalui class action bila mencakup masyarakat luas namun bila hanya orang perorang bisa mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dialami.
Bila ini ada indikasi pelanggaran konsumen maka bisa juga dimohonkan gugatannya ke pengadilan karena dirugikan dalam pelayanan atau hak-hak dia sebagai seorang pasien atau konsumen.
Dimensi perdatanya berdasarkan hak-hak pasien yang diabaikan kalau dimensi pidananya itu berkaitan dengan indikasi kerugian atau penyelewengan anggaran di Rumah Sakit.(*)
 
Segera Dimediasi Wakil Rakyat
 
Muhammad Konoras
Ketua Peradi Malut
 
Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah berikrar untuk siap di tempatkan dimana saja termasuk menerima besaran gajinya oleh UU. tugas yang paling pokok dan utama adalah pelayanan terhadap masyarakat, apalagi PNS yang bertugas di Rumah sakit.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh Pegawai RSUD Chasan Boesoirie termasuk tenaga medis yang menuntut hak insentif dan lainnya sangat disayangkan bahkan menurut saya sudah melanggar UU ASN.
Sebab akibat dari aksi tersebut banyak pasien yang tidak terlayani secara baik, padahal gaji yang diterimanya sebagaian diperoleh dari biaya yang dikeluarkan oleh orang sakit. Ini sangat berbahaya karena di dalam UU tentang menyampaikan pendapat di muka umum juga dilarang dilakukan di Rumah Sakit.
Semestinya PNS dan tenaga medis di RSUD jangan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan rakyat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara prima, dan jika hanya tunjangan di luar gaji yang belum dibayar, maka ada sarana untuk menyampaikan itu melalui mekanisme seperti harus ke DPRD, atau menggunakan tenaga tenaga mediator lainnya, jangan malah mogok pelayanan kepada masyarakat yang ujung ujungnya merugikan masyarakat sendiri.
Saya berharap bahwa Gubernur dan DPRD harus serius menyikapi hal ini, baik tunjangan-tunjangan PNS di RSUD maupun oknum-oknum yang menggerakan PNS untuk mogok kerja.(*)
 
Pelayanan Kesehatan itu Hal Vital
 
Tamrin Ali Ibrahim
Ketua KNPI Malut
 
Pelayanan kesehatan menjadi hal vital dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu pelayanan kesehatan digolongkan sebagai hak dasar setiap manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Dalam arus pembangunan nasional, pelayanan kesehatan merupakan indikator penting dalam kemajuan bangsa.  Hal tersebut dapat terjewantahkan dalam porsentase 10% APBD DAN 5% pada APBN dalam setiap alokasi anggaranya. Akan tetapi selama ini dalam implementasinya tidak seperti pada isyarat konstitusi di atas.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penilaian prestasi Kerja PNS dan juga Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS menjadi jelas jika Direktur Rumah Sakit Umum Hasan Boesoirie Provinsi Maluku Utara dr. Syamsul Bahri telah gagal dan dinilai tidak berprestasi. sistem penilaian kinerja dalam ASN mengharuskan penilaian kinerja PNS berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi sehingga terlihat bahwa Direktur Utama tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan Rumah Sakit.
Selain itu dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Komponen utama dalam gaji PNS adalah gaji, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kemahalan. Kondisi inilah yang bagi kami DPD KNPI Provinsi Maluku Utara menilai bahwa kelalaian Direktur Rumah Sakit Umum tidak lagi layak dan harus dicopot.
Mengingat manajemen rumah sakit tidak menyelesaikan hak mereka berupa pembayaran jasa umum 3 bulan, jasa BPJS 4 bulan, gaji tenaga kontrak 5 bulan dan insentive dokter selama 5 bulan. Bahkan Hasil Investigasi ke Kantor Cabang BPJS, bahwa Jasa BPJS sudah membayarkan ke Rumah Sakit untuk jasa tiga bulan (Juli, Agustus, September), dan untuk bulan Oktober menunggu klem RSUD dr. Chasan Boesoerie Ternate masukan ke Kantor BPJS.
Pihak rumah sakit lebih mengutamakan bisnis orang sakit ketimbang melayani orang sakit di Maluku Utara. Hal ini juga tidak terlepas dengan terindikasi terciumnya BAU KORUPSI yang dilakukan pihak menejemen RSUD dr. Chasan Boesoerie Ternate, sampai tidak membayarkan gaji dan tunjangan tenaga medis. Aksi yang yang dilakukan oleh DPD I KNPI Maluku Utara dengan menduduki kediaman Gubernur berlangsung damai. Aksi tersebut berlangsung khidmat dengan adanya pembakaran lilin sebagai wujud berkabungnya nurani pemerintah provinsi terhadap kondisi yang terjadi di RSUD dr. Chasan Boesoerie Ternate.
Aksi DPD I KNPI ini juga direspon oleh DPRD Provinsi Maluku Utara dengan melakukan rapat evaluasi terhadap kinerja RSUD dr. Chasan Boesoerie Ternate namun Direktur Umum tidak mengindahkan pemanggilan tersebut. Sampai saat risalah ini disampaikan kepada pihak terkait aksi lanjutan DPD I KNPI Provinsi Maluku Utara bersama Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Maluku Utara (PPNI) Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Maluku Utara (IBI) dan seluruh oraganisasi kemahasiswa dan kepemudaan di Provinsi Maluku Utara.(*)