DARURAT: Abdul Gani Kasuba dan M Natsir Taib saat dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur. DARURAT: Abdul Gani Kasuba dan M Natsir Taib saat dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Utang Rp 400 Miliar Lebih untuk Siapa

         Masalah satu demi satu terjadi ketika Abdul Gani Kasuba dan M Natsir Taib menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Malut. Ironisnya, masalah yang muncul itu bukan dalam skala kecil, tapi bisa dibilang menggunung. Lihat saja pada penghujung tahun 2016, di mana ada beberapa masalah besar mencuat, dan itu menyita perhatian publik. Tragisnya, tumpukan masalah itu terbawa hingga tahun 2017. Padahal, publik berharap: tahun baru harus ada harapan baru, yakni pembangunan yang merata, korupsi berkurang, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola keuangan yang benar dan lainnya.
Bermula dari tak dibayarnya hak-hak tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie, yang berdampak buruk pada pelayanan dan akibatnya seorang pasien tewas. Disusul utang Pemprov Malut Rp 400 miliar lebih yang muncul ke permukaan. Dua hal itu membuat pusing publik. Tapi, publik tidak tahu apakah orang-orang di Pemprov dan Deprov Malut juga ikut pusing? Bisa saja mereka hanya “bersolek” di atas penderitaan rakyat.
Tidak kalah menyita perhatian adalah lambannya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Publik sangat menyayangkan respon gubernur atas masalah yang terjadi itu. Gubernur bahkan mengatakan utang Pemprov tidak sebesar Rp 400 miliar lebih. Hanya saja ia tidak membuka secara jelas jumlah utang yang sebenarnya, utang itu untuk kegiatan apa dan sumber utangnya dari mana. Inilah yang makin membuat publik geram. Mirisnya lagi gubernur menanggapi datar soal pengunduran seorang dokter ahli jantung di RSUD CB. Bayangkan saja, gubernur begitu gampang mengatakan, kalau dokter itu undur diri, ia akan memerintahkan untuk cari dokter baru. Gubernur tidak sadar, bahwa ternyata dokter tersebut unudr diri karena pengelolaan keuangan di RSUD CB tidak becus, yang berdampak pada lambannya pembayaran hak-hak tenaga medis. Tidak hanya akademisi, wakil rakyat juga naik pitam menanggapi statemen orang nomor satu di Pemprov Malut itu.
Gubernur bahkan disebut tidak memiliki pola komunikasi politik yang baik. Itulah yang berdampak hingga munculnya masalah-masalah besar di daerah ini. Soal utang, akademisi bahkan menduga: gubernur sepertinya tidak tahu jumlah utang, sumber utang dan untuk siapa utang tersebut.
Dari rentetan masalah tersebut, publik menyebut Pemprov dalam kondisi darurat. Komunitas Jarod menyesalkan pihak kampus yang bersikap meski daerah sudah jadi “bubur”. Bahkan ada yang bilang, apakah karena orang-orang kampus sebagian besar sudah jadi staf ahli di Pemprov, Deprov, Pemkot, Dekot, Pemkab, sehingga tidak berani bicara?. Semoga dugaan ini tidak benar. Kalau tidak benar, kenapa kampus tidak pernah bersikap atas nama institusi.
Sedangkan terkait RAPBD, Gubernur Abdul Ghani Kasuba baru menyampaikan RAPBD ke Deprov, dua hari lalu (5/1). Ini berarti Deprov hanya punya waktu kurang lebih empat hari untuk melakukan pembahasan RAPBD sebelum disahkan menjadi APBD  agar tidak melewati deadline yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Negeri), yakni 10 Januari 2017.
Praktis RAPBD dengan rancangan pendapatan daerah sebesar Rp 2,4 triliun lebih itu akan dibahas di parlemen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hitungan hari.
Pemprov sendiri merancang pendapatan daerah 2017 sebesar Rp 2,4 triliun lebih atau naik sebesar 8,4 persen dengan nominal Rp189,62 miliar dibandingkan 2016 yang sebesar Rp 2,2 triliun lebih.  Dari target pendapatan daerah sebesar itu, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 442,70 miliar. Angka ini naik sebesar Rp 159,71 miliar atau 26,44 persen dibandingkan 2016 sebesar Rp 282,99 miliar.  Rancangan  PAD meliputi  pajak daerah sebesar Rp 354,56 miliar, retribusi daerah Rp65,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp871,59 juta dan  lain-lain PAD dirancang sebesar Rp 11,3 miliar.
Sementara rancangan dana perimbangan sebagaimana disampaikan gubernur adalah Rp 1,57 triliun. Angka ini naik 1,78 persen dari 2016 yang sebesar Rp 1,54 triliun. Dana perimbangan ini terdiri dari  Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 106,01 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,21 triliun dan  Dana Alokasi Khusus  Rp 244,77 miliar serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 417,87 miliar.
Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp 2,2 triliun lebih. Merujuk komposisi belanja yang dirancang, APBD pemprov tahun ini terkesan tak propublik.  
Hampir 60 persen belanja daerah tersedot untuk belanja tidak langsung (BTL). BTL yang  notabene lebih untuk belanja aparatur, belanja hibah dan belanja kelembagaan pemerintah itu dirancang sebesar  Rp 1,3 triliun lebih. Angka BTL ini naik sebesar Rp 515,33 miliar atau 61,9 persen. Sementara belanja langsung (BL) yang merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan aset untuk kepentingan publik dirancang sebesar Rp 887,28 miliar lebih.
Komponen pembiayaan daerah dirancang Rp251 miliar, dengan perkiraan anggaran Silpa ( sisa lebih pembiayaan anggaran) Rp 15 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 401,5 miliar.
Gubernur mengakui tingginya belanja tidak langsung. Menurut gubernur, ada beberapa agenda penting yang menyedot anggaran besar yakni pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai implementasi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Salah satu di antaranya adalah pengalihan status guru SMA/SMK dari kabupaten kota ke provinsi. Selain itu,  kata gubernur, prioritas anggaran juga ditujukan untuk pembiayaan   tahapan persiapan pemilihan gubernur dan  penyesuaian perangkat daerah yang baru.
Segudang masalah yang menimpa Pemprov Malut itu menjadi tema Propublik Malut Post hari ini (7/1), dengan menghadirkan komentara narasumber berkompeten. Berikut komentar narasumber yang diramu Irman Saleh, wartawan Malut Post.(*)

Deprov Jangan Mandul


Muhlis Hafel
Akademisi

Ketika situasi di Pemprov Malut sudah buruk seperti saat ini, anggota DPRD Provinsi (Deprov) harus memerankan fungsi kontrolnya. Deprov harus memanggil gubernur dan SKPD terkait untuk dimintai keterangan atas sejumlah masalah yang terjadi di Malut akhir-akhir ini. Masalah yang muncul adalah soal utang, lambatnya pengesahan RAPBD dan di RSUD Chasan Boesoirie. DPRD lembaga yang mewakili rakyat, bukan batu, pasir atau gunung. Jadi kalau situasinya sudah seperti sekarang, wajib hukumnya untuk gunakan fungsi kontrol, bukan saling menyalahkan. Kalau DPRD mandul, maka pertama SDM mereka diragukan. Kedua, DPRD mampu tapi bisa jadi karena sudah tergadaikan dengan berbagai kepentingan.
Pernyataan Gubernur Abdul Gani Kasuba bahwa pengunduran diri dokter ahli jantung tidak masalah, juga ditanggapi Muhlis Hafel. Bagi Muhlis, sikap gubernur itu justru lebih memperkeruh suasana. Padahal Pemprov sudah diterpa masalah yang menggunung. 
Ini namanya sikap pemimpin daerah yang apatis dan tidak tanggap masalah. Sikap pemimpin yang tidak akan menyelesaikan masalah, malah menimbulkan maslah baru.
Lanjut Muhlis, solusinya bukan mencari pengganti dokter tersebut, tapi pada pelunasan hak-hak tenaga medis dan harus dibayar tepat waktu. Ini sudah pasti ada kaitan dengan tata kelola anggaran dalam APBD 2017, makanya sampai saat ini belum juga tuntas. Mana ada dokter ahli yang mengabdi gratis. Gubernur harus berpikir agar APBD 2017 secepatnya disahkan dan harus ada anggaran untuk pengalihan status RSUD sehingga kedepan tidak lagi terjadi hal-hal aneh seperti sekarang.(*)


Pemprov Bisa Saja Dipidana

Abdul Kader Bubu
Akademisi/Presidium Komunitas Jarod

Utang Pemprov Malut sampai saat ini belum masuk dalam kualifikasi dalam aspek pidana. Karena itu pemerintah masih menjanjikan untuk melakukan pembayaran terhadap utang. Tetapi satu hal yang ingin saya soroti adalah, kemarin teman-teman kontraktor mendesak Sekprov dengan Karo Keuangan tentang kapan melakukan pembayaran. Mereka melakukan perjanjian dengan kontraktor yang akan melakukan pelunasan pada bulan Februari 2017. Saya tidak tahu apakah mereka menjanjikan itu atas nama jabatan atau atas nama pribadi. Karenanya kalau ada perjanjian semacam itu, kesanggupan membayar ini adalah tugas daerah. Kalau daerah yang berutang, maka daerah pulalah yang membayar. Karena badan umumnya adalah daerah yang berutang. Problem yang muncul kemudian misalnya, dari hal-hal yang diperjanjikan itu kemudian pada tanggal yang ditetapkan jatuh tempo sebagaimana isi pernjanjian kemudian ingkari. Kalau kemudian ini terjadi, maka kapasitas yang harus dikejar adalah Sekprov dan Karo Keuangan, karena mereka yang melakukan perjanjian. Padahal perjanjian itu atas nama daerah dan gubernur yang harus bertanda tangan. DPRD Provinsi seharusnya menggunakan haknya untuk mempertanyakan perjanjian pelunasan utang yang dijanjikan Sekprov dan Karo Keuangan itu atas nama siapa, sehingga menjadi jelas. Kalau tidak, besok-besok mereka ingkar janji. Perjanjian itu jatuh tempo dan pemerintah tidak bisa menyelesaikan apa yang diperjanjikan. Nah, kalau masih ingkar, maka sudah bisa memenuhi unsur pidana, yakni penipuan. Kenapa penipuan, karena sesuatu yang dijanjikan yang ingin didapatkan tidak terpenuhi pada tanggal perjanjian. Oleh karena itu kita menunggu apa yang sesuai mereka perjanjikan, jika tidak maka itu yang kita kejar. Boleh jadi jika itu yang tidak terpenuhi maka ini yang mengandung unsur penipuan, karena apa yang dijanjikan itu tidak terpenuhi. Itu masalah pokoknya. Tetapi secara keseluruhan dari konsep hukum pemerintahan daerah kalau utang daerah yang ada sekarang secara umum belum di kualifikasi sebagai pidana karena itu diperjanjikan, masih sebatas tergantung niat baik pemerintah bagaimana.(*)


Komunikasi Gubernur Lemah, Wakil Rakyat “Sembunyi”

Helmi Alhadaar
Dosen Ilmu Komunikasi UMMU

Helmi Alhadar lebih fokus bicara pada komunikasi politik Gubernur Abdul Gani Kasuba. Kandidat doktor di Universitas Padjadjaran Bandung itu mengatakan, munculnya sejumlah masalah di Malut saat ini adalah dampak dari buruknya pola komunikasi politik gubernur.
Khusus terkait masalah di rumah sakit Chasan Boesoirie, menurut Helmi, gubernur harusnya memposisikan diri sebagai orangtua. Gubernur yang berada pada posisi tengah, bukan muncul di tengah-tengah masalah kemudian membuat masalah baru. Gubernur juga setidaknya intens membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Deprov. Kalau kondisinya sudah begitu, apa yang kita harapkan.       
Buruknya komunikasi politik gubernur, menurut Helmi, Deprov sudah layak menggunakan kewenangannya untuk menginterpelasi orang nomor satu di Pemprov Malut itu. Wakil rakyat harus mengajukan interpelasi untuk memintai keterangan gubernur atas sejumlah masalah yang terjadi belakangan ini, termasuk lemahnya komunikasi politik gubernur.
Helmi menambahkan, Deprov juga tidak harus “lempar batu sembunyi tangan” disaat masalah datang bertubi-tubi. Sebagai wakil rakyat, anggota Deprov harus mengawal tuntutan publik. Sejumlah masalah itu harus diselesaikan, kalau gubernur masih mau dipercaya publik.(*)

 

Harus Jelas dan Sistematis

Aziz Hasyim
Akademisi

Menyimak postur RAPBD tahun 2017 yang dirancang Rp 2,4 triliun, saya menyarankan agar asumsi itu dijadikan indicator penyusunan harus jelas dan sistematis. Sehingga ekspektasi yang begitu tinggi ini dapat diwujudkan, agar tidak lagi membebani postur APBDP atau APBD pada tahun berikutnya akibat utang yang meningkat.
Sebab, jika membaca data Pansus (Panitia Khusus) Utang tahun 2015, salah satu sumber utang APBD adalah karena ekspektasi yang tinggi, sementara realisasi pendapatan atau penerimaan daerah rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa penyusunan RAPBD belum menggunakan asumsi-asumsi yang tepat. Oleh karena itu, dengan waktu yang semakin mepet ini, diharapkan DPRD Provinsi (Deprov) dan TAPD harus secara brilian dan sistematis membaca dokumen RAPBD yang telah disampaikan sehingga dapat melahirkan APBD yang berkualitas.
Memang utang dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sesuatu yang wajar terjadi. Bahkan, bangka ini juga memiliki utang yang cukup besar. Tapi, alangkah eloknya jika minset ini tidak dijadikan sebagai ukuran utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Pasalnya, akan lebih elok jika penyelenggaraan pemerintah tidak menyisahkan utang. Sederhananya jika bisa didesain tidak menyisahkan utang, kenapa harus ada utang. Kondisi ini dapat tercipta manakala proyeksi penerimaan daerah dilakukan secara objektif dan realistis. Artinya, penyusunan maupun pembahasan RAPBD yang akan disahkan menjadi APBD didasari dengan asumsi-asusmi yang terukur. Saya percaya para wakil rakyat dan TAPD adalah orang-orang yang memiliki kapasitas mempuni, sehingga publik menaruh harapan besar untuk menjawab masalah yang sedang melilit Pemprov Malut saat ini.
Terkait dengan masalah yang terjadi saat ini, bukan karena Deprov dan SKPD tidak memiliki kapasitas yang mempuni. Tapi dengan waktu yang singkat ini, bukan tidak mungkin kalau kualitas APBD rendah.
Hemat saya, pernyataan gubernur ini memberi indikasi bahwa ia belum tahu pasti jumlah utang Pemprov. Dengan demikian kita bisa menduga gubernur tidak mengetahui secara pasti penyebab hutang itu. Bahkan alasan Pemprov berhutang ratusan miliar itu gubernur pun tidak tahu.(*)

 

Pengelolaan Keuangan Buruk

Dr. Mukhtar Adam
Dosen Ekonom Unkhair

Pemprov telah mengalami masalah akut pengelolaan keuangan sehingga terjadi keterlambatan pengesahan APBD. Lambatnya pengesahan bukan hanya karena penyesuaian OPD. Kalau mendesak begini, potensi kecurangan Pemprov dengan Deprov sangat besar dalam melumpuhkan keuangan daerah. Kualitas pembangunan kedepan akan rendah.
Soal utang ini ada dua hal berbeda yakni defisit dan utang. Kalau utang itu diakibatkan dari ketidaktersediaan sumber-sumber pembiayaan pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah pada satu tahun anggaran, itu yang mengakibatkan utang ataukah utang yang diakibatkan dari pinjaman pemerintah. Secara nasional, utang pemerintah pusat itu bersumber dari pinjaman untuk memenuhi pembiayaan devisit. Tetapi fenomena menarik pada Pemprov bukan karena sumber pinjaman tapi karena ketidakmampuan pengelolaan keuangan meredesain keuangan, mengatur kas yang mengakibatkan keterpurukan. Keterpurukan itu dimulai sejak kepemimpinan AGK, dan setidaknya ada fenomena menarik dari peristiwa Pilkada Halmahera Selatan (Halsel) sehingga penumpukan pembiayaan itu yang mengakibatkan lanjutan berutang sampai saat ini dan diprediksi pola pengajuan RAPBD tahun 2017 masih pola yang sama sampai tamat akhir riwayatnya pemerintahan AGK itu akan terjadi akumulasi utang yang berkepanjangan. Utang pemerintahan sampai saat ini sumbernya lebih kepada utang belanja modal, tetapi utang ini diakibatkan dari program yang belum dilaksanakan. Program yang belum dilaksanakan tetapi sudah dibiayakan dalam APBD yang dimasukan sebagai komponen utang. Ada program yang sudah dibiayakan tetapi masuk dalam DPAL, problem ini yang menjadi utang. Utang sesungguhnya kewajiban pemerintah jika proyek itu sudah selesai dilaksanakan. Jika belum selesai dilaksanakan maka dia bukan merupakan utang, itu merupakan tidak terealisasinya belanja tahun anggaran, ini yang mestinya dibedakan.
Eksekusi terhadap utang mestinya didasari pada hasil pemeriksaan, siapa yang berkewajiban memeriksa?. Yang pertama adalah Inspektorat sebagai internal control, yang kedua ekternal control pemerintah, BPK.
Apa dampak perekonomian kita? Perekonomian kita adalah pertumbuhan ekonomi yang bergerak didorong oleh konsumsi, pemerintah tidak mendriver perekonomian kita untuk bertumbuh untuk mengatasi dua prinsip utama yaitu kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena pemerintah tidak bisa menstimulasikan viskal itu sebagai instrument kebijakan untuk mengatasi hal itu.
Pemerintah harusnya melakukan efisiensi. Kajian saya adalah pemerintah harusnya melakukan pemangkasan terhadap belanja operasional pemerintah, belanja administrasi kepegawaian, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan jasa di kantor, listrik, air, itu tidak terkenadali, hampir di setiap SKPD, angkanya berbeda-beda.(*)