AWASI: TKA asal Tiongkok saat berada di Pelabuhan Bastiong, Ternate Selatan dua hari lalu. Mereka menuju Halsel untuk bekerja di perusahaan pertambangan. AWASI: TKA asal Tiongkok saat berada di Pelabuhan Bastiong, Ternate Selatan dua hari lalu. Mereka menuju Halsel untuk bekerja di perusahaan pertambangan.

Arus masuk tenaga kerja asing (TKA) di Maluku Utara (Malut) mengundang perhatian tersendiri. Hingga Maret 2017 ini, jumlah  TKA di Malut mencapai 1.266 orang. Sebagian besar berasal dari Tiongkok alias China dan bekerja di sektor pertambangan.
Jumlah TKA ini dipastikan akan bertambah dalam waktu dekat. Ini menyusul rencana PT. Wanatiara Persada, salah satu perusahaan tambang di Obi, Halmahera Selatan ( Halsel) mendatangkan TKA asal Tiongkok terkait pembangunan infrastruktur untuk industri pertambangan.  Informasi seputar rencana PT. Wanatiara Persada itu  diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Malut Umar Sangaji. “Saya mendapat informasi langsung dari pihak  Wanatiara. Hanya saja, sampai saat ini belum bisa dipastikan kedatangan para TKA itu,” ujar Umar.
Sesuai informasi yang diterimanya, Umar mengatakan PT. Wanatiara Persada akan mendatangkan 30 TKA di bulan ini dan 400 TKA pada April mendatang.
Menurut Umar, arus masuk keluar TKA di Malut tergolong tinggi. “Bisa setiap bulan atau bahkan minggu, para TKA berdatangan. Namun yang pulang juga banyak. Januari lalu, jumlah total TKA tinggal 800 lebih dari 1000 orang lebih di 2015. Sekarang jumlahnya menjadi 1.266 orang karena ada penambahan salah satu perusahaan tambang di Taliabu," paparnya.
Berdasarkan data Disnakertrans, tercatat 18 perusahaan atau lembaga di Malut yang menggunakan TKA. Totalnya, 1.266  orang atau 41 persen dari komposisi pekerja di 18 perusahaan tersebut.
 Keberadaan TKA terbanyak berada di Halmahera Selatan (Halsel).  Mereka berkerja di tujuh perusahaan. Yakni    PT. Mega Surya Pratiwi                  111 orang,    PT. Metallugical  Corporation of China 226 orang,  PT. China Machinery Industry Construction 209 orang, PT. Force Join Contractor Indonesia    215 orang, PT. Wanatiara Persada    6 orang dan     PT. Jin Chuan 85 orang    dan    PT. Gelora Mandiri    Kelapa Sawit 7 orang.  Dari tujuh perusahaan tersebut,   tiga di antaranya belum sama sekali merekrut pekerja lokal atau tenaga kerja Indonesia (TKI). Tiga perusahaan itu, PT. Metallugical Corporation of China, PT. China Machinery Industry Construction  dan Force Join Contractor Indonesia.
                   
Umar mengaku pihaknya belum menemukan  TKA yang sejauh ini terlibat masalah hukum. “Hanya kalau saat pemulangan, kebiasaan perusahaan adalah tidak pernah melaporkan,"ujarnya. “Akibatnya data Dinas dan data Imigrasi kadang-kadang berbeda. Seharusnya baik kedatangan TKA maupun  pemulangannya dilaporkan,” imbuhnya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Malut Farida Djama meminta Disnakertrans mengawasi benar-benar penggunaan TKA. “Kami mendapat laporan kalau TKA yang didatangkan oleh beberapa perusahaan lebih banyak tenaga non skill. Artinya, bukan karena alasan keahlian, tapi dipaksakan datang untuk menjadi buruh kasar. Termasuk jadi cleaning service,”ungkap Farida kepada Malut Post. Legislator dari Partai Golkar itu mengaku mendapat laporan kalau banyak TKA yang berpendidikan rendah. “Seperti kalau di kita di sini (Indonesia, Red) cuma tamatan SD dan SMP,” ungkapnya.
 Dia mengatakan penggunaan TKA harus sesuai aturan. Salah satunya adalah TKA hanya diperbolehkan atas pertimbangan keahlian. “Kalau hanya kerja untuk pelayan kantor, kenapa tidak dipakai tenaga kerja lokal saja, " tandasnya.
Menurut Farida, persoalan TKA di Malut sudah harus mendapat perhatian serius karena keberadaannya juga berpotensi menimbulkan masalah sosial."Komisi IV rencana mendorong Perda tentang pengaturan TKA.  Akan dikaji soal aturannya untuk segera diajukan," pungkasnya.(*)