MENUJU PILGUB: Suasana diskusi di Rumah Aspirasi FS, Kelurahan Tanah Tinggi, Ternate Selatan. MENUJU PILGUB: Suasana diskusi di Rumah Aspirasi FS, Kelurahan Tanah Tinggi, Ternate Selatan.

Sebagai wujud kepedulian agar pemilihan gubernur (pilgub) Malut tahun 2018 berkualitas dan melahirkan pemimpin yang berkompeten, pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Malut membahasnya sejak dini. Senin (27/3), sejumlah pengurus PD berkumpul di Rumah Bacarita FS, Kelurahan Tanah Tinggi, Ternate Selatan guna berdiskusi meneropong pilgub. Selain membahas kondisi daerah akhir-akhir ini, pengurus juga membedah figur. Dalam diskusi itu muncul sejumlah nama yang tentu saja dianggap layak memimpin Malut. 

Malut butuh perubahan. Kalimat itu menjadi pembuka diskusi di Rumah Aspirasi FS. Perubahan yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur harus merata. Akses jalan raya yang menghubungan desa ke desa, kecamatan ke kecamatan dan kabupaten, harus direalisasikan. Fasilitas pendidikan dan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas sudah tidak harus dikeluhkan. Betapa tidak, akibat pengelolaan sistem pendidikan dan kesehatan yang belum begitu baik, tidak secara massif dinikmati masyarakat. Jumlah anak putus sekolah di Malut terbilang masih tinggi. Jumlah penderita penyakit kusta dan lainnya di daerah ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dari pemerintah. Soal akses jalan, andai saja diseriusi pemerintah, hasil pertanian dan perkebunan di desa setidaknya akan bernilai. Karena petani diberi akses untuk membawa hasil pertaniannya ke pasar. Kesejahteraan nelayan daerah juga terbilang masih jauh dari harapan. Alat tangkap yang mereka miliki kalah jauh dari nelayan luar daerah. Belum lagi bertarung dengan nelayan Negara asing yang masuk ke perairan Malut secara illegal. Ini harus menjadi perhatian pemerintah.
Selain itu, daerah yang memiliki segudang potensi budaya, wisata, kelautan, kehutanan, pertambangan dan masih banyak lagi, belum tergarap dengan baik. Ini tentu saja berdampak buruk pula untuk daerah. Potensi pertambangan justru tidak memberikan sumbangan besar kepada pendapatan asli daerah. Padahal, lihat saja jumlah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Malut.
Tidak sekadar itu, tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan harus dibenahi. Kedepan, pemimpin daerah ini harus memahami betul dua hal itu. Jika tidak, maka birokrasi selalu saja diterpa masalah keuangan. Buruknya tata kelola keuangan sudah pasti memunculkan kacau balau. Contoh nyata adalah utang Pemprov Malut senilai Rp 400 miliar. Dan, masalah yang muncul dalam pelantikan pejabat eselon III Pemprov Malut beberapa waktu itu kemungkinan adalah dampak dari tidak baiknya tata kelola pemerintahan.

Figur
     Pengurus PD merindukan sosok Thaib Armaiyn. Gubernur Malut dua periode itu harusnya diteladani figur di daerah ini. Pemahamannya tentang tata kelola keuangan dan tata kelola pemerintahan, terbilang di atas rata-rata. Thaib mampu memosisikan dirinya dengan begitu luar biasa pada setiap ruang. Kadang, ia menjadi orangtua untuk masyarakat dan pada kondisi lain ia menjadi kakak serta lainnya.
Pada diskusi pengurus DPD PD Malut, nama seperti Abdul Gani Kasuba (AGK) Gubernur Malut, Ahmad Hidayat Mus (AHM) politisi Golkar, Wali Kota Tikep Capt Ali Ibrahim dan Ketua DPD PD Malut Hasan Doa, Bupati Kepsul Hendrata Thes dan Wali Kota Burhan Abdurahman, dimunculkan.
Di Malut, posisi PD terbilang strategis. Partai ini memiliki Bupati Kepsul dan Wakil Wali Kota Ternate. Dengan mengusai dua wilayah ini, PD menjadi penentu pilgub tahun 2018 nanti. Meski begitu, partai yang memiliki tiga kursi di DPRD Provinsi (Deprov) Malut ini harus berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain. PDIP dan Golkar mencuat dalam diskusi tersebut. “Demokrat memiliki jalur perjuangan yang hampir sama dengan dua partai ini. Demokrat harus berkoalisi dengan partai PDIP dan Golkar,”tutur Sekretaris DPD PD Malut, Fahri Sangaji.
Arah diskusi PD ini hingga pada wacana pemaketan. Burhan Abdurahman-Suryati Armaiyn, diwacanakan sebagai pasangan pas untuk Malut tahun 2018 nanti.
Tak hanya itu saja, masing-masing pengurus PD menawarkan banyak ide untuk menciptakan pilgub yang berkualitas dan figur mana yang dianggap pantas memimpin Malut nanti. Berikut komentar pengurus PD dalam diskusi Pro Publik yang diramu Irman Saleh, jurnalis Malut Post.(*)
  
Figur Alternatif Bisa Jawab Tantangan
 
Marwan Hamzah
Divisi Hukum DPD Demokrat

Wacana politik ini sangat seksi dan menarik perhatian publik. Politik dianggap sebagai salah satu kebutuhan dan karena memang itu kebutuhan. Tapi ada ruang yang harus dilihat secara formal seperti partai politik. Partai politik adalah pilar politik itu sendiri.
Masyarakat di satu sisi dan elite politik di sisi lain, harus ada sinergitas. Ada semangat yang harus diperjuangkan oleh personal dan bukan lembaga atau partai politik semata. Dia harus sejalan dengan gagasan awal partai atau dasar pikir partai. harus ada alasan-alasan alternatif yang bisa menjawab tantangan jaman. Sebab dalam teori sosial yang hingga kini belum terbantahkan yakni waktu berubah dan manusia berubah seiring dengan waktu. Tapi di Maluku Utara dalam hemat saya terjadi stagnasi. Kita hanya saling mengkanter isu, baik di ruang publik atau tempat lainnya.
Karena itu, Demokrat Maluku Utara harus berfikir untuk mencari alasan yang mendasari semangat yang kita bicarakan ini. Jadi bukan sekadar menjual partai untuk menjadi kenderaan politik namun tidak bermolar, tidak sejalan dengan ideologi partai. Nah, ini yang harus dipikirkan kenapa harus ada figur alternatif.
Saya tidak menyebut nama-nama calon alternatif. Prinsipnya, nama itu adalah kewajiban partai untuk menjaringnya. Tentunya dengan pertimbangan kondisi di internal Partai.(*)

Lihat Apa yang Dirasakan Masyarakat

Junaidi Baharudin
Pengurus PD/Anggota DPRD Kota Ternate
 
Wacana terkait Pilgub tahun 2018 dan Figur alternatif in menjadi cacatan kami bahwa ini aspirasi dari konstituen Demokrat yang menginginkan adanya angin perubahan di pucuk pemerintahan di Malut. Pada kesempatan ini saya cenderung bicara spesifik pada figur. Terkait sosok Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, indikator kemampuannya bisa dilihat dengan nyata. Bisa saja kita lihat atau mengukur kesuksesan kenerja dalam menjalankan program yang dituangkan dalam RPJMD. Jika demikian indikatornya, maka Burhan sangat layak untuk diusung Demokrat. Pada periode pertama, sebagaian besar program bisa dilaksanakan dengan baik. Karena masyarakat akan bertanya bahwa bukan apa yang dibuatnya, tapi apa dirasakan masyarakat dari yang buatnya itu. Rekam jejak Burhan Abdurahman memenuhi indikator itu.(*)

Perjelas Keberpihakan

Jasman Nasir
Pengursa DPD Demokrat

Thaib Armaiyn dan Syamsir Andili, saya anggap figur terbaik di Malut. Karena dua figur bergitu berpihak pada semua kalangan, termasuk wirausaha lokal. Setelah masa kepemimpinan dua figur ini, sudah tidak ada lagi figur yang berpihak ke wirausaha lokal. Kita lihat saja di Ternate, apa yang maju kalau kita lihat dari sisi ekonomi? Bisa saja orang bilang tidak ada sama sekali. Secara fisik memang berhasil dilakukan oleh Burhan Abdurrahman, tapi non fisiknya tidak ada yang maju. Saya melihat kalau tingkat pendapatan masyarakat Kota Ternate ini sangat menurun atau bisa dibilang masih miskin. Beda dengan Thaib dan Syamsir. Figur alternatif yang kita diskusikan ini, Burhan Abddurahman memang tidak begitu buruk. Hanya saja, saya ingin menyampaikan ke Burhan dan AGK, agar keberpihakan keduanya harus jelas. Misalnya sekarang, anggota DPRD membahas tentang keberhasilan daerah, itu sangat betul dikatakan karena DPRD berada pada posisi yang aman. Tapi yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh oejabat daerah. Saat ini jangan salahkan kepemimpinan AGK, tapi yang disalahkan adalah partai yang sudah mendukung AGK. Sebab tidak ada pengawalan yang baik dari partai, jadi  jangan salahkan gubernur. Tapi tanggung jawab sebagai politisi harus mengawal. Tentu Demokrat utamakan kadernya, tapi harus dilihat lagi pengalamannya. Pengalaman terkait dengan pemerintahan dengan birokrasi itu tidak gampang. Akademisi selalu mengkritik, kenapa tidak membantu pemerintahan untuk memberikan sumbangsih pikiran terhadap gubernur. Siapa saja yang maju pada pilgub 2018 itu adalah hak pribadi. Bagi saya sendiri figur alternatif untuk Burhan Abdurahman dan AGK juga masih bagus. Karena kinerja dua figur ini masih baik dan perlu untuk dibenahi agar kedepan lebih baik lagi. Saat ini hasil survei AGK masih unggul, itu pilihan rakyat, bukan pilihan partai politik. Intinya, setiap figur harus ada keberpihakan kepada rakyat, jangan dibiarkan terus-menerus merasa miskin.(*)