KOMUNITAS JAROD: Suasana diskusi di Jarod, kemarin (7/4). KOMUNITAS JAROD: Suasana diskusi di Jarod, kemarin (7/4).

Gaung pemilihan gubernur (pilgub) Malut tahun 2018 sudah terasa. Wacana hajatan politik tersebut menghiasi setiap ruang di daerah ini. Di setiap ruang itu, polarisasi terbentuk. Realitas wacana akhir-akhir ini menyebutkan, pilgub 2018 masih menjadi panggungnya Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Abdul Gani Kasuba (AGK).
Bukan hanya masyarakat kelas menengah ke bawah, justru persepsi ini mampu mengkonstruk pikiran kalangan elite, termasuk elite politik daerah. Lihat saja faktanya, tidak sedikit tokoh memasang spanduk dan baliho yang tertulis sebagai calon wakil gubernur. Fenomena yang oleh banyak orang menyebut “tidak berani” atau “takut bayangan” ini tentu saja tidak dilihat dari variabel kemampuan. Sebab, jika objektif, tidak sedikit figur di Malut yang memiliki kemampuan di atas AHM dan AGK. Itu artinya, ada variabel lain yang menyebabkan para figur hanya berani pasang badan sebagai cawagub.
Karena panggung pilgub 2018 masih dipandang milik AHM dan AGK, maka belakangan ini muncul wacana mencari figur alternatif. Keinginan masyarakat untuk mencari figur alternatif, tentu saja berdasarkan pembacaan yang objektif, salah satunya setelah melihat rekam jejak AHM dan AGK. AHM pernah menjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dua periode. Ia disebut berlatar belakang pengusaha. AGK yang sementara menjabat Gubernur Malut, bisa dilihat tata kelola pemerintahan dan tata kelola keungannya.
Pertanyaannya, kenapa hampir semua figur bersikap maju bertarung sebagai cawagub. Dalam diskusi Komunitas Jarod menyebutkan, meski memiliki kemampuan yang luar biasa, sejumlah figur di daerah ini menganggap uang menjadi hal penting dalam hajatan politik. Selain uang, ada pula relasi, yang bukan tidak mungkin para figur tidak berani bersikap maju bertarung sebagai cagub karena tidak memiliki relasi hebat di pusat dan internasional.
Komunitas Jarod menaruh harapan besar bahwa figur alternatif yang muncul nanti bukan sekadar figur non AHM dan AGK saja, tapi figur dari kalangan muda. Malut memiliki tokoh muda yang memiliki kompetensi di atas rata-rata. Sudah saatnya mereka “menarik diri” kemudian menyatakan sikap untuk bertarung pada pilgub 2018. sayangnya, nyali figur muda di daerah ini terbilang tidak begitu besar, sehingga begitu mudah diatur figur tua. Padahal, dari sisi kemampuan, begitu jelas dilihat, figur muda masih relatif baik.
Setidaknya, ini menjadi masukan penting untuk partai politik (parpol) dalam mengusung kandidat. Satu hal yang belum dilakukan partai saat hajatan politik di daerah ini adalah gerakan nilai. Akan menjadi indah, menyejukkan, jika parpol melakukan itu.
Tak hanya itu, penyelenggara juga menjadi elemen penting dalam pilgub nanti. Penyelenggara setidaknya berintegritas atas hajatan politik terlaksana dengan baik, demi terciptanya demokrasi yang sesungguhnya. Penyelenggara mestinya tidak mudah dibeli. Jika ini terjadi, demokrasi yang dicita-citakan tak kunjung terwujud.
Setelah melihat proses politik di daerah ini pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk di Halteng dan Morotai belum lama ini, tentu saja pihak kampus tidak mesti duduk diam. Pihak kampus harus keluar kandang untuk memberikan masukan konstruktif. Semua itu tak lain mewujudkan cita-cita besar masyarakat, mewujudkan demokrasi yang baik, melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan dan menuju pembangunan berkelanjutan serta meraih kesejahteraan. Berikut komentar narasumber dalam diskusi digelar Komunitas Jarod yang diramu Irman Saleh, jurnalis Malut Post.(*)

Abdullah Totona
Mantan Jubir Ali-Yuk
Presidium Jarod

“Memang
daerah ini memiliki banyak figur. Tapi kenapa AHM dan AGK masih dibahas kuat, karena figur lain tidak memiliki relasi ke pusat. Itu dasarnya figur selain AHM dan AGK tidak berani bersikap maju bertarung sebagai cagub. Uang masih menjadi elemen penting dalam hajatan politik, termasuk pada pilgub nanti. Inilah yang hantui figur muda di daerah. Pemetaan basis menjadi penting, dan harus dilakukan segera. Kalau mau lawan AHM dan AGK, figur segera bersikap. Sebenarnya tak selamanya AHM dan AGK mampu bertahan. Kita bisa gunakan faktor rekam jejak untuk menilai keduanya ini.
Selain itu, faktor penyelenggara menjadi penting pada pilgub nanti. Mereka juga masih banyak yang bobrok. Setelah melihat dinamika ini, maka akademisi tidak bisa diam. Kalau politik masih berdasarkan uang, demokrasi kita tetap bobrok. Di sinilah dibutuhkan peran pihak kampus.(*) 

Almun Madi
Mantan Jubir Amin-Jaya
Pengurus KNPI

“Tanpa
sadar kita masih dibayangi dua dinasti besar, AHM dan AGK. Ini menjadi catatan penting untuk kita memunculkan figur alternatif. Figur harus berani menarik diri untuk bersikap maju bertarung pada pilgub nanti. Dalam politik, rekam jejak harus dilihat. Jika begitu, maka sudah saatnya AHM dan AGK dipatahkan. Selain itu, partai politik menjadi elemen penting dalam setiap hajatan politik. Bisa tidak parpol melakukan gerakan nilai. Kalau parpol memulai ini, kualitas demokrasi daerah bisa kita wujudkan. Figur muda kita tidak sedikit, dan mereka memiliki kompetensi dibanding figur tua. Memang, daerah ini sudah saatnya dipimpin figur muda yang progresif.(*) 


Fahrudin Maloko

Advokat/Presidium Jarod

“Yang sementara memasang spanduk dengan tertulis cawagub, itu bisa disebut tokoh. Sayangnya, mereka terlihat pasrah sebatas cawagub. Mereka harus sadar, bahwa wakil gubernur itu memiliki kewenangan terbatas. Kalau mau buat perubahan di daerah, kenapa hanya sebatas cawagub. Sudah banyak figur yang bermunculan, begitu AHM dan AGK. Setidaknya kita melihat rekam jejak mereka. Figur yang bermasalah hukum, paling tidak menjadi catatan publik. Begitu juga kita kondisi yang terjadi di Pemprov belakangan ini, di mana marak terjadi masalah administrasi. Kalau kita jujur, AHM itu pebisnis dan AGK itu berlatarbelakang agama. Itu artinya, sudah saatnya kita usung figur muda yang punya pengalaman. Daerah ini butuh pemimpin yang tegas. Kita harus hindari politik yang tidak memberi efek jera. Penyakit besar di daerah ini adalah korupsi. Politik dinasti harus dibasmi, karena marak KKN. Memang politik identitas masih kental. Masalahnya, orang pintar juga ikut-ikutan mendorong politik identitas.(*) 

Rahmat R Wali
Peneliti/Presidium Jarod

“Wajah lama masih muncul jelang pilgub 2018. sebut saja, AHM dan AGK. Sebenarnya, kita harus lihat juga rekam jejak mereka untuk menjadikan referensi pilgub nanti. Masih banyak figur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, tapi sayangnya mereka mengucilkan diri sendiri. Orang yang punya kemampuan akademik tidak diperhitungkan. Politik dinasti masih kental di daerah ini. Ini tipe politik purba yang mestinya dihilangkan, karena sarat KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sehingga itu, sudah saatnya muncul kesadaran mendorong figur alternatif. Yang paling penting adalah figur yang didorong nanti memiliki kemauan membangun daerah. Masa depan politik daerah ini ada di tangan kaum muda. Tapi sayang, kelompok muda di Malut masih terkotak-kotak. Figur muda harus berani deklarasikan dirinya maju bertarunng.(*)

Rosyidan Arby
Akademisi/Presidium Jarod

“Sudah banyak figur yang muncul jelang pilgub 2018. tapi, hampir rata-rata dari mereka itu bisa kita sebut pecundang. Mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata, tapi tidak berani bersikap bertarung sebagai cagub. Itu sebabanya saya sebut mereka pecundang. Pilgub tahun 2018 ini butuh figur alternatif. Alternatif yang saya maksud adalah kaum muda. Kita bisa lihat begitu banyak figur muda yang memiliki kemampuan. Menghadapi hajatan politik di Malut, tidak mempan dengan teori. Karena daerah ini masih kental dengan saling sikut. Untuk menentukan siapa yang pantas, kembali ke kesadaran masyarakat. Tapi, figur yang dorong itu setidaknya memiliki visi yang tepat demi Malut yang lebih baik.(*)