TKA: Sejumlah TKA saat ditahan di Pelabuhan Bastiong Ternate selatan baru-baru ini. TKA: Sejumlah TKA saat ditahan di Pelabuhan Bastiong Ternate selatan baru-baru ini.

Sikap Pemerintah belum Tegas

Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Maluku Utara (Malut) tak selamanya menguntungkan daerah. Justru, menjamurnya TKA di beberapa perusahaan pertambangan dianggap menutup ruang gerak tenaga kerja lokal. Praktis, jumlah pengangguran bertambah.
Sudah begitu, keberadaan TKA di Malut memunculkan masalah baru. Betapa tidak, rata-rata mereka tidak mengantongi izin. Ironisnya lagi, PT Harita Group, perusahaan pertambangan yang beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), diduga merekayasa dokumen demi memuluskan kedatangan TKA untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut.
Banyak pihak sudah bersuara agar Pemprov Malut ambil sikap tegas. Tapi sayang, kelihatannya Pemprov juga tidak bisa berbuat banyak. Pekan kemarin, pihak Pemprov berkoar bahwa PT Harita masuk daftar hitam. Daftar hitam itu maksudnya, Pemprov kemungkinan mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat agar izin operasi perusahaan itu dihentikan. Tapi, apakah ancaman itu akan terwujud? Ataukah hanya sebatas gertakan yang bermotif lain?. Kita lihat saja aksi Pemprov nanti. Yang jelas, Pemprov akan mengambil langkah tegas jika PT Harita tidak melengkapi izin TKA.
Selain itu, masuknya TKA ke Indonesia, termasuk Malut, ternyata sebagian besar menggunakan visa wisata. Ini sudah terkuak jauh-jauh hari sebelumnya. Hanya saja pemerintah tidak menindaklanjutinya. Semoga segudang masalah yang muncul setelah TKA menjamur di Malut akhir-akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu penyelesaiannya, harus mengurangi pengangguran di Malut. Betapa tidak, untuk mengurangi pengangguran, pemerintah belum bisa menyediakan lapangan kerja lain, selain salah satunya mendistribusi tenaga kerja lokal ke perusahaan pertambangan. Jika alasannya tenaga kerja lokal tidak memiliki kemampuan, setidaknya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengikutkan tenaga kerja lokal pada pelatihan dan kegiatan-kegiatan lain yang mampu mengasah kemampuan anak daerah.(*)