PENDIDIKAN: Suasana diskusi yang digelar Fores Aspirasi DPRD Mal PENDIDIKAN: Suasana diskusi yang digelar Fores Aspirasi DPRD Mal

Dunia pendidikan di Maluku Utara (Malut) masih harus dibahas serius. Banyak kalangan hampir setiap saat membincangkan mutu pendidikan, kualitas guru, sistem pendidikan dan kualitas dunia pendidikan secara umum di daerah ini.
Sistem pendidikan yang dibentuk pemerintah, juga tak luput dari pembahasan sejumlah pihak. Kritik demi kritik terus dilayangkan dan arahnya ke pemerintah. Kritik yang membangun ini terus menggema, setelah realitas menifestasi dari sistem pendidikan itu tidak mendongkrak mutu pendidikan.
Secara praktis, masih terdapat banyak masalah yang hampir setiap ditemukan di sekitar kita. Rata-rata bangunan sekolah terbilang tidak layak digunakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut pernah merilis bahwa hanya 30 persen Kepala Sekolah tingkat SMA sederajat yang tersertifikasi.
Masalah terbaru yang membuat publik tidak habis pikir adalah bantuan operasional sekolah (BOS) yang tak kunjung dicairkan Pemprov Malut. Karena BOS tidak cair, sekolah berutang dan memungut siswa. Pihak sekolah terpaksa melakukan hal ini demi melancarkan ujian sekolah dan ujian nasional tahun 2017.
Pada konteks itu, Pemprov Malut disebut harus bertanggungjawab. Pemprov disarankan lebih menaruh perhatian serius terhadap dunia pendidikan. Sebab, pendidikan yang baik saat ini, tentu akan berdampak hebat untuk pembangunan Malut akan datang.
Penempatan pimpinan Kadikbud Malut juga intens menjadi bahan bahasan di setiap ruang. Dengan berdasarkan fonomena pendidikan dewasa ini, banyak kalangan menganggap Gubernur Abdul Gani Kasuba harus menempatkan orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut. 
Segudang masalah yang melanda dunia pendidikan di Malut ini menjadi tema dalam diskusi yang digelar Fores Aspirasi DPRD Malut. Fores Aspirasi ini digagas Sekretaris Dewan (Sekwan) Malut Abubakar Abdullah. Kegiatan ini dalam rangka Diklat PIM II yang diikuti Abubakar.
Diskusi pekan lalu (3/6) di kafe Upay Kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan yang dipandu Irman Saleh ini menghadirkan narasumber, tokoh pendidikan Dr H Kasman H Ahmad, Wakil Rektor I Unkhiar Dr Ridha Adjam, Wakil Rektor III UMMU Abdulrahim Taib, Wakil Ketua Komisi DPRD Malut Djafar Umar, Sekretaris KNPI Malut Mohdar Bailussy, Kepala Sekolah SMA Islam Ternate Saleh Abubakar dan Wakil Ketua II PGRI Malut Mohtar Usman. Berikut komentar narasumber yang diramu tim wartawan Malut Post.(*)


Tak ada Sistem Alternatif

Dr HKasman H Ahmad
Tokoh Pendidikan

Yang kita garis bawahi terkait dengan problem pendidikan, bisa dilihat dari manajemen dalam sisi makro, meso, dan mikro. Secara makro, kebijakan sistem pendidikan kita secara nasional telah menetukan arah dan kebijakan secara baik dan itu telah dilakukan melalui standarisasi pendidikan nasional.
Kalau secara makro, ini coba dilakukan dengan baik dan sampai kepada proses-proses penyelenggaraan di tingkat nasional, dan itu sudah sedemikian rupa. Sistem pendidikan yang kita punya di negeri ini yang tidak ada alternatif lain, hanya ada ujian nasional. Tarulah itu suatu alat ukur negera ini untuk mengukur secara makro standar mutu pelayanan pendidikan.
Kalau ini yang menjadi ukuran secara makro, maka standar mutu pendidikan dan layanan itu sendiri itu tergambar pada delapan standar. Kebijakan secara makro ini tidak diikuti dengan sebuah konsistensi dalam hal penyelenggaraan pendidikan untuk bagaimana mengontrol pendidikan di tingkat meso. Jadi kalau makro itu kebijakan nasional dan ditingkat meso itu penyelenggaraan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, maka kebijakan pendidikan secara nasional di tingkat makro hingga tingkat meso, itu mengalami problem yang cukup dasar, salah satunya adalah soal tata kelola pendidikan dasar menengah (Dikmen). Kalau kita melihat hal ini secara konteks pendidikan dasar menengah, soal pengambil alih dari kabupaten/kota ke provinsi itu berdasarkan Undang-Undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014.
Seharusnya setelah ini ditetapkan, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota sudah harus mengihktiarkan jauh sebelumnya. Di sini baru efektif Januari kemarin. Ini sebenarnya waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan problem tanggung jawab pendidikan menengah itu mulai dari kabupaten ke provinsi itu.
Memang ada beberapa hal yang janggal, ini belum kita hubungkan antara kebijakan makro dan meso di kabupaten/kota yang kemudian di dalamnya juga terkait dengan tannggung jawab mendorong peningkatan indeks pembangunan manusi (IPM). IPM yang ada itu ada tiga yang paling strategis, di situ adalah pendidikan yang masih ada di kabupaten. Kalau ini dialihkan ke provinsi dalam hal penyelenggaraan SMA/SMK kita, kemudian ukuran untuk mengukur IPM yang ada di kabupaten itu seperti apa, ini hanya akan selesai di pendidikan dasar (Dikdas), sementara di pendidikan menengah ada di provinsi. Problemnya di tingkat meso ini, menurut hemat saya, di Undang-Undang nomor 23, pemerintah daerah tidak mkasimal. Mulai dari personelnya, ini harus dihitung berapa jumlah guru honorer dan berapa jumlah guru kontrak yang ada di kabupaten, itu belum maksimal. Ada sebagian guru yang terlantar dari sisi pembiayaan kesejahteraan mereka. Kemudian dari sisi sarana-prasarana yakni aset, ini juga menjadi hal yang luar biasa belum memadai. Kemudian soal pembiayaan, ini yng saya katakana, Undang-Undangnya ada di 2014 tapi efektifnya pengalihan pada Januari 2017. Kemudian soal dokumentasi, hal inilah yang tidak maksimal hingga berdampak penyelenggaraan kita saat ini.
Dari tingkat meso, soal koordinasi dan komunikasi. Kita katakan ada tiga, yakni triparti enternal penanggulangan pendidikan yaitu pemerintah daerah di dalamnya gubernur dengan DPRD, kemudian sekolah dan stakeholder. Proses-proses ini tidak tersosialisasi dengan baik akhirnya masyarakat juga menjadi korban dari sebuah kebijakan besar ini.
Problem selanjutnya yakni dari sisi Mikro disatuan pendidikan kita, bagaimana fasilitas mereka yang belum maksimal. Kemdian bagaiamna soal rekrutmen siswa. Ini yang dinamai problem umum pendidikan kita yang itu terakumulasi di seluruh satuan pendidikan kita. Yang pertama saal relevansi, ini terkait dengan rumusan dan kebijakan terkait rumusan kurikulum, itu harus memenuhi kebutuhan personal peserta didik, kemudian keluarga dan masyarakat.
Ini yang belum terjawab dengan tuntutan terbesar soal pendidikan. Yang kedua soal mutu. Mutu ini dua yakni mutu pendidikan dan pemerataan mutu. Dari soal pemerataan, pendidikan kita belum merata. Di Maluku Utara ini tidak semua sekolah mendapat standar yang ditetapkan secara nasional. Kemudian pada standar pemerataan mutu, itu di tingkat nasional, standarnya memang nasional sementara problemnya di lokal kita itu tidak diperhitungkan sementara di nasional itu disamaratakan. Kemudian soal efisiensi pendidikan kita, saya melihat ada tiga pokok yang menjadi problem yakni bagaimana tenaga pendidikan kita itu difungsikan, kemudian bagaimana sarana dan prasarana itu digunakan, dan yang ketiga adalah bagaimana proses dari pendidikan itu menyentuh aspek kebutuhan dalam hal pemerataan.
Menurut saya Maluku Utara ini untuk mengukur probelumnya itu sangat mudah dengan melihat posisi Malut dari bawah secara nasional dalam indeks pembangunan manusia kita.
Kemudian soal penyerahan SMA/SMK di Provinsi. Menurut saya ada dampak yang harus diantisipasi, yakni dampak pelayanan. Dampak ini terlihat dari sebelumnya mereka berurusan denan kabupaten yang rentang kendalinya pendek, sementara kita sudah jauh. Karena itu dari sisi pelayanan sangat tidak maksimal. Dampak berikutunya adalah psikologi. Orang yang tadinya hanya berurusan dengan pemerintah kabupaten, sekarang harus dengan Pemprov. Ini tentunya mempengarihi psikologi mereka. Ini juga yang harus diantisipasi.
Saya sarankan agar di setiap kabupaten kota ada sekolah unggulan yang menjadi band smart. Dengan itu sekolah-sekolah yang lain bisa jadikan standar kaualitas untuk diadopsi di sekolah lainnya.
Selain itu harus ada pendidikan pengembangan para guru dengan menggunakan program induksi. Program ini yang harus dimanfaatkan. Untuk itu dengan diskusi itu harus memberi rekomendasi tegas untuk memberi prioritas pendidikan lebih banyak pada non fisik dari pada fisik. Jadi program pengembangan guru itu harus jadi prioritas. Selain itu harus ada pemetaan pendidikan di Malut. Karena kalau tidak dengan pemetaan kita mau mulai dari mana. Karena itu harus ada pemetaan pendidikan sehingga kita bisa mengukur sejauh mana mutu pendidikan kita. Dan menjadi masalah selama ini juga adalah data non pendidikan yang berkaitan dengan latar belakang sosial, ekonomi masyarakat. Karena itu harus ada data non pendidikan.(*)


Politik Pengaruhi Pendidikan

Dr Ridha Ajam
Wakil Rektor I Unkhair

Kalau rujukan regulasi secara nasional, maka pertanyaan: kenapa yang lain bisa, kita tidak bisa. Padahal rujukan kita sama. Selanjutnya, orang akan bertanya kalau kita tidak bisa bekerjasama, maka apa yang menjadi problem kita. Saya kira ini yang menjadi kegelisahan kita selama ini. Saya menduga di internal dinas ada soal yang terpecah dan itu menjadi duri di dalam pengelolaan manajerial pimpinan di sana. Untuk itu, bagaimana penempatan rekrutmen, staf-staf pendukung di dinas itu menjadi problem besar. Seorang pemimpin meski pandai sekalipun kalau tidak didukung dengan staf-staf yang baik. Kalau tidak, maka kita tidak bisa berharap banyak, dan seprtinya yang di dinas pendidikan kita ini menjadi problem utama. Ini dari apsek politik yang selalu mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Problem kita sebenarnya adalah problem di internal dinas pendidikan itu sendiri, ini yang menjadi suatu hal serius.
Selanjutnya, berkaitan dengan SDM. SDM yang ada dinas pendidikan kita itu sebagian adalah orang-orang yang memang selama ini ditempatkan di sana dan sebagiannya diambil dari guru-guru. Ada fonomena guru masuk birokrasi. Karena guru ini dari sekolah, maka mereka lebih tahu dan paham kondisi sekolah, kondisi guru, kondisi proses belajar mengajar, fasilitas dan lain-lain. Kita berharap mereka ini, akan tetapi ternyata harapan itu berbeda ketika mereka masuk. Minset mereka berbeda karena disana program orientik bergeser ke proyek-proyek. Ini yang terjadi di internal Dikbud, sehingga berakibat kepada program-program mutu yang diususlkan teman-teman di sekolah melalui program disekolahnya itu tidak terakomodir. Yang ada adalah semua ditentukan dinas pendidikan.
Yang ketiga adalah soal leadership. Inilah yang saya katakana, sepandai papapun seseorang kalau lingkungan kepemimpinannya tidak mendukung maka kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu. Soal manajemen struktural, jika kita berbicara soal pengalihan yang baru dilaksanakan, maka kita berbicara soal tupoksi UPTD-UPTD ini sejauh mana kewenangannya. Apa yang dia lakukan agar supaya bisa meyakinkan kepada para kepala sekolah maupun guru-guru bahwa dia memiliki kekuasaan untuk mengawasi ataupun mengukur serta melakukan evaluasi.
Karena itu, memang hubungan komunikasi antara sekolah dan UPTD itu harus maksimal. Para kepala sekolah lebih suka berkomunikasi dengan gubernur, bahkan kepala dinas pun kadang-kadang mereka tidak percaya.
Kemudian soal komunikasi antara tataran dikbuddan UPTD dengan teman-teman kepala sekolah itu juga harus ditata betul. Siapa yang berkewenangan betul-betul sehingga kepala sekolah ini tahu sehingga bisa komunikasikan. Ini sistem manajerial juga sangat sentralisitik sehingga orang-orang di bawahnya juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa kreatif, tidak bisa inovatif, dan tidak bisa melakukan langkah apapun kecuali ada perintah atau informasi dari sana.
Kemudian soal programnya. Apa program terobosan yang kita bisa lihat. Di Malut, khusunya bidang pendidikan, semuanya berjalan seolah-olah tidak ada apa-apa, karena memang di dinas juga menganggap ini tidak berjalan. Program-program ini tidak terlihat di publik, sebagai program terobosan yang baik terkecuali mutu. Sudah bertahun-tahun Malut hanya berada pada posisi 31 atau 32 secara nasional, dan kita anehnya terima ini sesuatu yang biasa. Pertanyaannya kondisi yang berulang-ulang terjadi ini apa terobosannya, program apa yang kita lihat.
Menurut saya, para kepala-kepala sekolah ini bingung soal penerimaan siswa baru, caranya seperti apa. Pada waktu yang sama, sekolah-sekolah sudah siap, tenaganya sudah siap, anggranya sudah jelas, kemudian strukturnya, bagaimana model rekrutmennya, kemudian bagaimana soal pembinaan dan pengawasan baik kepala sekolah maupun guru. Memang ini baru berjalan baru beberapa bulan, akan tetapi yang kita harus lihat apakah infrastruktur untuk melakukan itu sudah ada. Saya kasih contoh sekarang teman-teman pengawas sekolah itu tidak tahu harus buat apa, padahal ini fungsi strategis untuk membuat laporan kepada kepala dinas sehingga dengan laporan itu kepala dinas bisa membuat program-program terobosan peningkatan mutu. Ini yang menjadi problem besar.
Kita tidak bisa biarkan pemerintah berjalan sendiri. Karena itu harus sinergis.(*)

 
Fokus Kualitas Guru

Djafar Umar
Wakil Ketua Komisi IV Deprov

Kalau kita bicara pendidikan berangkat secara makro, ada tiga hal yakni kebijakan nasional, peningkatan mutu dan perluasan akses. Tiga kebijakan ini ternyata masih sangat relavan.
Problem hari ini, kalau kita  memandang pendidikan sebagai satu sistem, di dalam satu sistem itukan ada komponen-komponennya, salah satu problem pendidikan di Malut yakni terkait dengan kurikulum dan mutu. Penerapan kurikulum selalu saja berganti-ganti. Di satu sisi, kita menggunakan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kemudian digantikan lagi dengan kurikulum 2013 (K13). Kurikulum ini belum dipahami secara baik. Nah, kalau sudah begini, bagaimana dengan aplikasinya. inilah masalahnya. Kalau kita bicara delapan standar pendidikan, mulai dari kompotensi lulusan, kompotensi visi, proses, sarana prasarana, tenaga pendidikan, semua itukan harus kita penuhi. 
Selain itu, persoalan mutu pendidikan, ya, pentingkan juga mutu guru. Sementara mutu guru kita tidak bisa ambil dari ouputnya.
Karena itu harus mulai dengan seleksi input pada guru. Kita harus mulai dari input. Karena kalau inputnya tidak besar, maka berpengaruh pada ouputnya. Kalau inputnya tidak besar, maka dipastikan menghasilkan murid yang tidak berkualitas.
Kita ingat, kalau kebijakan pemerintah saja soal peningkatan kualitas guru, saya mau katakan, setiap tahun hanya lima persen peningkatakan kualitas guru. Itu melalui prakarsa institusi atau lembaga. Jadi memang pekerjaan kita itu tidak mudah. Soal sarana, kalau kita lihat saat ini kondisinya agak membaik dibandingkan dengan tahun kemarin.
Coba kita bayangkan, kalau sertifikasi online itu, guru itu tidak ada yang lulus. Kebijakan pemerintah, kalau sertifikasi guru 2016 mestinya sudah selesai. Tapi sudah 2017 wacara di LPMP masih bayak sekian guru yang belum bersertifikasi padahal untuk memenuhi Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang kaulifikasi guru.
Kaitan dengan pengelolaan, saya tidak setuju dengan kebijakan Gubernur Malut untuk menempatkan jabatan personil di struktural. Ini juga memengaruhi kinerja. Jadi kenapa selalu saja “kekurangan”, ini karena salah menempatkan orang yang bukan ahlinya di bidang yang dia tempati. Ini kan namanya jebijakan yang tidak taat asas.
Saya mau katakan bahwa sekolah masih kekurangan guru. mestinya di SD harus satu berbanting delapan. Bagaimana murid bisa cerdas kalau satu sekolah grunya hanya dua. Ini yang membuat delapan standar nilai itu tidak terpenuhi.(*)


Butuh Komitmen Pemerintah

Abdurahim Thalib
Wakil Rektor III UMMU

Berangkat dari peroalan pendidikan baik makro maupun mikro, sesuai dengan data yang saya peroleh, anggaran pendidikan di Malut sejak tahun 2015 berkisar 6,4 persen. Tahun 2016 9,2. Anggaran secara umum di Malut untuk tahun 2016 itu sebesar 2,300 triliun sekian. Realisasi anggaran untuk pendidikan kurang lebih Rp 180 miliar.
Selain anggaran, persoalan lain adalah kompetensi guru di Malut. Untuk kompetensi tenaga pendidikan dan lembaga kependidikan di Malut di tahun 2016, itu uturan terakhir dari 34 provinsi di Indonesia bahwa uji kompotensi kepala sekolah dan pengawas sekolah 2016, kita berada di urutan terakhir. ini sangat miris. Selain itu, SD kita yang belum terakreditasi kurang lebih 60 persen, SMP itu 70 persen sekian dan SMA di atas 70 persen. Di PAUD pun demikian.
Problem mendasarnya adalah komitmen, baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi agar bqagimana melihat bidang-bidang pendidikan secara baik sehingga bisa mendorong mutu dan kualitas pengguna jasa pendidikan.
Kucuran dana untuk akreditasi juga penting. Lembaga akreditasi ini kan independen dan anggarannya langsung dari pusat. Namun, di situ amanahnya harus mendapat support dari pemerintah Provinsi. Saya lihat di sekolah-sekolah Madrasah, semuanya mengeluh terkait dengan itu. Komitmen kita dalam pengembangan pendidikan sangat rendah.
Selain itu, tingkat kerusakan gedung-gedung sekolah juga miris. Kalau gedung sekolah di desa itu sekitar 1000 gedung rusak, SMP mendekati 1000 juga dan SMA/SMK mencapai ratusan gedung sekolah yang rusak.
Pendidikan di Malut, tidak menggunakan skala prioritas. Apakah infrastruktur atau suprastruktur yang diutamakan. Salama ini pemerintah tidak mendesain system pendidikan yang jelas, sehingga program berjalan apa adanya. Atas dasar itu, semua pihak harus bahu-membahu untuk menata pendidikan kita. Jika tidak, sampai kapapun pendidikan kita jalan di tempat. Padahal, daerah-daerah lain sudah begitu maju dari sisi pendidikan.(*) 

di Luar Akademik Mesti Diperhatikan

Mohdar Bailussy
Sekretaris KNPI Malut/Anggota DPRD Kota Ternate

Tidak semua siswa kita harapkan untuk mendapatkan nilai tertinggi, tapi paling tidak mereka memiliki skil yang memadai. Ini juga tergantung bagaimana pemerintah menata system pendidikan.
Sisi akademik memang rensah, tapi hal-hal lain tidak harus rendah. Sehingga itu, mari kita bahas agar kita fokus mengejar akademik saja. Sekolah-sekolah lain hampir tidak bisa bersaing dengan SMAN 1 dan SMAN 8 kalau bicara akademik. Tapi, kalau kita lihat dari sisi lain, SMAN 3 Ternate selalu unggul dari bidang olahraga. Mereka selalu juara volley ketika lomba tingkat SMA. System pendidikan harus mengatur menataan di luar akademik ini.
Sehingga penilaian tidak hanya terfokus pada akademik semata. Tapi soal olahraga dan lainnya juga menjadi perhatian serius. Kalau berbicara sekolah unggulan arahnya harus ke sana, karena ternyata ada juga dalam soal nilai yang bisa digenjot. Ketika guru itu konsisten soal nilai, orang tua juga harus mendukung demi mengubah mutu anak didik. Jadi mungkin ini harus segera dipikirkan, mulai dari guru, pengelola dalam hal ini pemerintah secara umum harus punya inovasi-inovasi baru untuk membuat pendidikan kita lebih berkembang.
Memang dari sisi akademis, Maluku Utara memang tidak bisa bersaing dengan daerah lain. Tetapi dari sisi yang lain, Maluku Utara bisa unggul, saya kira ini yang harus dipikirkan dengan baik.(*)

Gaji Guru Belum Dibayar Tepat Waktu

Mohtar Usman
Wakil Sekretaris PGRI Malut

Setelah SMA/SMK dialihkan ke provinsi, ada kegelisahan tersendiri dari kami, guru. Sebelumnya kami sudah melakukan diskusi bersama Malut Post, dan saat itu Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga hadir. Ada harapan besar saat itu karena Kadis sendiri menyampaikan bahwa “kalau di kabupaten kota mendapat ikan kecil, maka di provinsi akan mendapat ikan besar,”. Mungkin ini sebuah lelucon, tapi bagi kami ini adalah sebuah harapan besar yang ditawarkan Kadis. Nah, setelah Desember 2016 SMA/SMK dialihkan ke provinsi sampai saat ini harapan kami itu seakan tidak terjawab.
Kami merasa ada hal yang beda dalam ujian nasional kali ini dengan sebelumnya. PGRI pun melakukan terobosan-terobosan tertentu, bahkan kami mendatangi gubernur meminta agar agenda nasional ini tolong diperhatikan secara baik. Namun gubernur sendiri terkesan tidak terlalu proaktif.
Selain itu, masalah gaji. Teman-teman guru di SMA/SMK di kabupaten kota, misanya di Halmahera Utara waktu dan Halmahera Barat. Mestinya gaji itu setiap bulan harus diterima, namun guru SMA/SMK di kedua kabupaten ini sampai bulan ke dua baru gajinya diterima.
Oleh karena itu PRGI sebagai organisasi yang menampung aspirasi guru, kami melakukan negosiasi dengan pemerintah Provinsi dan akhir dibayar.
Masalah yang sama, juga dijumpai pada soal sertifikasi guru, tunjangan profesi. Jadi pengalaman kami di kota, pada triwulan I itu, paling terlambat di bulan ke empat itu harus sudah terbayar. Namun kita pahami itu, karena mungkin baru sehingga ada penyesuain- penyesuaian tertentu dari kota. Namun masalah ini harus diperhatikan secara serius karena masalah ini sehingga pihak sekolah khusus di kota Ternate melakukan demonstrasi.
Jadi sebenarnya bukan sebuah luapan kemarahan, tapi karena ada uang untuk sekolah melakukan kegiatan dan membiayai operasional sekolah saja.     Oleh karena itu, kami meminta ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini Kadikbud serta DPRD Komisi IV agar masalah pendidikan di Maluku Utara harus diatasi secara baik.(*) 

Dikbud Harus Serius

Saleh Abubakar
Kepala Sekolah SMA Islam

Program yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud), baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, yang paling menonjol adalah fisiknya. Non fisik, memang ada, tapi kita hanya berharap anggaran dari pusat. Sudah begitu, tidak tepat sasaran atau tidak terukur.
Dilaksanakan satu minggu selesai, bagaimana kita bisa cernah secara baik. Dengan demikian, kita berharap kepala dinas pendidikan agar membuat kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru. Ini harus dilakukan efektif dari spek waktunya maupun bobotan kegiatannya.
Persoalan ini berkaiatan gaya kepemimpinan yang terkesan sepihak. Kalau kepala dinas orang Patani, maka sekolah di Patani yang diutamakan. Tapi jangan kira saling menyalahkan, tapi mari kita secara sama-sama membahas soal peningkatan kualitas guru ini.
Tidak semua guru di Malut itu bodoh, ada juga yang pintar. Buktinya, ada guru yang nilai uji kompetensi gurunya (UKG) di atas 8.
Persoalan lainnya adalah masalah anggaran pendidikan. Contohnya ongkos pengawas sekolah. Bagaimana mungkin pengawas bisa mengawasi semua sekolah di Maluku Utara kalau biaya pengawasannya hanya 4 juta. Uang ini baru sampai di Morotai saja sudah habis.
Sekarang kita ramai pada masalah pungutan sekolah. Kalau pihak sekolah memungut, DPRD tidak mau. Padahal itu tidak melanggar aturan karena itu untuk kebaikan siswa. Bagaimana sekolah tidak meminta pada orang tua wali kalau sekolah saja tidak punya buku.    
Selain itu, hal yang bagi saya tidak terlalu penting adalah DPRD juga ikut mengaudit keuangan sekolah. Bagi saya biar saja Kadis Pendidikan dan timnya saya yang mengaudit dan DPRD pikirkan yang lain.
Begitu juga dengan pengalihan SMA/SMK Januari 2017 lalu sampai sekarang Pemprov bari cairkan anggaran rutin triwulan I hanya sekali. Padahal anggaran tersebut sangat penting untuk sekolah, untuk persiapan ujian dan biaya oprasional lainnya. Karena itu kami meminta agar pos anggaran ujian kali ini dinaikkan 50 persen, karena ujian dilakukan tiga kali.
Saya jujur,  kami masih tertunggak ke pihak ke tiga sebanyak Rp 67,500.000. itu untuk biaya transportasi dengan biaya konsumsi. Memang di provinsi ini berbelit-belit.
Kemudian ada isu bahwa sejumlah sekolah belum masukkan RKS sehingga tidak bisa dilakukan pencairan dan BOS. Ternanya semua sekolah sudah masukkan RKS. Namun, Dikbud mengatakan tercecer. Ini sangat tidak masuk akal. 
Kami berharap agar Pemprov, dalam hal ini Dikbud Malut dapat kucurkan anggaran pendidikan yang secukupnya. Misalnya, sekarang ini anggaran akreditasi yang terbatas. Karena itu kita berharap anggaran akreditasi untuk SMP ditanggulangi oleh Pemkab, sementara SMA/SMK ditanggulagi oleh Pemprov.(*)