GAGASAN: Suasana diskusi di Sekretariat Partai Demokrat, kemarin. GAGASAN: Suasana diskusi di Sekretariat Partai Demokrat, kemarin.

Jelang pemilihan gubernur (pilgub) Maluku Utara (Malut), langkah yang diambil Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Malut, terbilang lain dari partai lainnya. Setidaknya, yang dilakukan Demokrat ini layak disebut sebuah terobosan, yang mestinya mendapat apresiasi banyak kalangan.
Betapa tidak, ketika banyak partai di daerah ini mengambil langkah, termasuk menentukan arah rekomendasinya secara tertutup, Partai Demokrat Malut justru melakukannya dengan cara terbuka. Cara itu dimaksudkan agar DPD Demokrat Malut mendapat masuk semua unsur di daerah ini, termasuk akademisi, LSM, pers dan lainnya. Dengan banyak masukan, Demokrat akan bergerak berdasarkan kebutuhan publik.
Betapa tidak, usulan yang disampaikan orang-orang di luar partai, sudah tentu beragam, setelah merangkumkan persepsinya: bagaimana arah pembangunan daerah kedepan. Publik akan berpersepsi, bahkan skeptis, lantaran menyaksikan dan merasakan pelayanan kepemimpinan kepala daerah yang sekarang. Baik atau tidaknya daerah ini kedepan, bukan tidak mungkin bergantung siapa yang memimpin.
Jika daerah ini mengalami keterpurukan dari sisi pembangunan, mestinya ada langkah antisipasi dini. Figur yang didorong sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, meski memiliki komitmen untuk membangun, membenahi semua sektor yang mana lima tahun sebelumnya tidak berjalan maksimal atau bahkan tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Kalau sebaliknya, yang didorong adalah figur yang komitmennya “abstrak”, sama saja kita membawa daerah ini jurang semula.
Itu sebabnya Partai Demokrat merasa terpanggil untuk membuat curah gagasan jelang pilgub. Curah gagasan ini setelah melihat pembangunan di daerah ini yang prosesnya tidak berbuah maksimal.
Kemarin (14/7), DPD Partai Demokrat Malut menggelar diskusi di sekretariatnya Kelurahan Mangga Dua, Ternate Selatan. Diskusi yang digagas Bappilu Demokrat ini dihadiri sejumlah kalangan, politisi, akademisi, aktivis, LSM, pers dan unsur lainnya. Kader partai di luar Demokrat juga ikut hadir.
Pembahasan tentang tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan Pemprov Malut begitu mengemuka dalam diskusi yang dipandu Marman Hamsah SH itu. Dugaan mafia Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pemprov juga memanaskan suasana diskusi.
Berikut komentar para narasumber yang diramu Irman Saleh, penanggungjawab Propublik Malut Post.(*)  


Fachri K. Sangaji
Sekretaris DPD Partai Demokrat Malut

Gagasan dialog publik ini mucul ketika konstalasi politik Maluku Utara yang saat ini dibicarakan dan sangat sengit didiskusikan di mana-mana.
Partai Demokrat, dalam hal ini melalui Ketua Bidang Bappilu Rahmi Husen merasa terpanggil. Ia kemudian membuat format terbaik, di mana arah diskusi ini untuk mempercepat proses pembangunan di Maluku Utara.
Hari ini adalah curah gagasan yang artinya solusi format untuk menata kembali pembangunan Maluku Utara yang sementara ini lagi stagnan. Untuk itu, bagi para pembicara yang hadir, saya meyakini bahwa ada format dan pemikiran tersendiri dalam rangka mendesain kembali Maluku Utara kedepan agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia.
Kosntalasi politik Maluku Utara harus menjadi tema diskusi semua kalangan, tidak bisa tidak. Sebab, bila semua pihak ikut membahas bagaimana menata daerah ini kedepan, sudah tentu masyarakat Malut merasa terpanggil untuk membenahi daerah. Setidaknya, pilgub tahun 2018 ini harus menjadi perhatian semua kalangan. Dengan begitu, pemimpin yang terpilih nanti benar-benar memiliki komitmen membangun daerah. Saya yakin, kalau kita tidak ambil pusing, orang-orang tertentu yang tidak memiliki niat membangun Malut, akan merebut kekuasaan melalui pilgub.
Sudah tentu Demokrat menginginkan figur alternatif. Figur alternatif yang dimaksud adalah memiliki pemahaman tentang tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan. Betapa tidak, dua hal itu menjadi begitu penting untuk mengarahkan pembangun daerah kedepan lebih baik.
Kalau Maluku Utara dipimpin oleh figur yang memiliki jaringan di pusat, bahkan internasional, maka bukan tidak mungkin lagi daerah kita bisa bersaing dengan provinsi lainnya di Negara ini.(*)

Rahmi Husen
Wakil Ketua Partai Demokrat Malut

Saya ingin menegaskan tentang  perpektif politiknya. Politik di Maluku Utara ini berorientasi pada perebutan kekuasaan, belum pada penggunaan kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pasca pilkada beberapa kali dilakukan, itu selalu bermain pada uang dan kemudian berimplikasi pada dunia birokrasi. Birokrasi yang awalnya dicetuskan Max Weber itu rasionalitas, dan tentu menjadi ukuran penting. Kalau itu ukuran yang kita pakai untuk meneropong dunia birokrasi di Maluku Utara, maka kita tidak dapat ujungnya. Sampai-sampai pada ASN itu melalui fit and propert test dan segala macam cara pun selalu menyisahkan masalah, ini problem terbesar kita. Sebuah Negara atau daerah maju, karena profesionalnya birokrasi. Rolling pejabat bukan soal suka dan tidak suka, tapi soal kemampuan dan kapasitas orang yang akan diangkat nanti. Kalau tidak seperti itu, maka saya yakin, siapapun Gubernur Maluku Utara tetap tidak akan berjalan.
Kesenjangan antara wilayah lebih tinggi, kemudian infrastruktur masih jadi problem. Di sisi yang lain adalah soal IPM (indeks pembangunan manusia), seperti yang kita ketahui bersama Maluku Utara berada di posisi nomor dua dari bawah, ini problem serius. Hampir 17 tahun kita semua menjadi saksi dan pelaku bagiamana kondisi Provinsi Maluku Utara. Jadi, politik kita itu masih berputar pada politik perebutan kekuasaan, tidak digunakan kekuasaan itu untuk kepentingan masyarakat. Sementara dunia birokrasi kita masih menjadi paraha.(*)

Dr Hendra Karianga
Wakil Ketua DPD Demokrat

Kita ini Negara demokrasi yang dalam periodenya pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Karena dipilih oleh rakyat, maka harus mengabdi pada rakyat. Dulu di zaman saya masih DPRD, masih berlaku Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Begitu pemimpin tidak melayani rakyat, kita ajukan impeachment. Sekarang tidak bisa lagi. Jadi ini juga berkaitan dengan aspek ketatanegaraan kita. Kalau dulu, bupati atau wali kota tidak melayani rakyat, paripurna LPJ dilakukan, berhentikan yang bersangkutan. Sekarang rezim sudah berubah. Kalau kita bicara soal memilih pemimpin, mulai dari seleksi. Makanya partai politik itu bertanggungjawab penuh, sebab partailah yang melakukan seleksi dan mengusungnya.
Maluku Utara dibandingkan dengan Papua, justru Papua lebih maju. Karena itu siapapun yang nantinya terpilih dan melanjutkan kepemimpinan setelah AGK (Abdul Gani Kasuba), harus betul-betul merasa punya tanggung jawab untuk membawa daerah ini lebih baik kedepan.
APBD itu adalah jantung pembangunan. Jadi kalau APBD itu dikelola dengan baik, maka citra pemerintah akan baik. Begitu juga sebaliknya, kalau dikelola dengan buruk, maka citra pemerintahan juga akan buruk.
Karena itu sekali lagi saya sampaikan, marilah kita meneropong secara baik dan tepat untuk kita jadikan pemimpin yang baik. Saya pikir kalau pemimpin salah mengelola daerah, itu salah partai politik Partai politik punya tanggung jawab untuk seleksi pemimpin yang baik.
Maluku Utara itu ciri khas. Ketika Pilgub, riak-riaknya lebih besar. Tapi esensi dasarnya adalah kita akan memilih pemimpin. Oleh sebab itu partai politik secara ketatanegaraan, punya tanggung jawab besar untuk bisa memilih pemimpin yang benar-benar kredibel, kapabel, punya visi dan misi yang jelas untuk membangun Maluku Utara. Kalau partai salah memilih, yang rugi adalah rakyat dan partai bisa kehilangan kepercayaan dari rakyat.
Sebagian figur yang bermunculan saat ini bermasalah dengan hukum. Sebenarnya dalam Undang-Undang Pilkada itu sudah jelas.  Kalau yang bersangkutan hanya berstatus tersangka dan terdakwa, belum terpidana, dia punya hak demokrasi, hak konstitusional itu tidak bisa dianulir terkecuali dia sudah terpidana.
Kalau kasus AHM kan masih Kasasi. Jadi azas praduga tak bersalah itu masih dipegang. Apa lagi Wali Kota Ternate yang baru penetapan tersangka, sidangnya saja belum. Pak Muhammad Kasuba juga belum. Jadi kita kembali ke Undang-undanglah. Kalau putusan itu sudah ingkrah, dan terpidana baru bisa dicabut hak politiknya.
Masing-masing partai politik punyak hak penuh untuk menetapkan calon. Dan partai punya kriteria atau standar tersendiri untuk mengukur figur yang diusung. Kalau kita di Partai Demokrat, yang jelas figur yang punya kapasitas, kapabilitas dan berintegritas. Tiga hal ini yang menjadi acuan dan saya pikir tidak jauh beda dengan partai yang lain.
Terkait dengan kasus IUP, tata kelola pemerintahan kita, pelayanan kesehatan dan pendidikan, ini riskan. Kita punya pengalaman Maluku Utara 16 tahun di mana semuanya masih terabaikan. Perjalanan pemerintahan ini belum membuahkan hasil yang menggembicarakan. Misalnya, IUP disalahgunakan. Nah, sekarang dengan rezim Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, perizinan tambang semuanya di bawah kewengan Provinsi. Tidak ada lagi domain di kabupaten-kota. Karena apa, status gubernur itu adalah wakil pemerintahan pusat. Makanya, gubernur kedepan ini punya tanggung jawab yang besar. Karena itu harus dilakukan supervisi pada semua pertambangan. Sehingga betul-betul tambang itu punya rakyat. Kalau tidak, rakyat lingkar tambang akan tetap miskin. Itu tanggung jawab gebernur kedepan. Terkait tata kelola keuangan. Uang daerah itu adalah uang rakyat. Dinas Keuangan itu jangtung pemerintahan. Kalau salah kelola, citra pemerintah juga rusak. Karena keuangan itu bobrok, bagaimana kita bicara tentang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik, jika tidak ditunjang dengan uang. Oleh karena itu, siapapun gubernur kedepan, alokasikan anggaran infrastruktur itu lebih diproritaskan. Kalau pendidikan 20 persen maka paling tidak kesehatan juga 20 persen.(*)


Hamid Usman
Sekretaris DPD I Golkar Malut

Ibukota Provinsi Maluku Utara saat ini tidak diketahui di mana definitifnya. Hal ini menjadi salah satu problem hukum, dan Undang-Undang nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara. Dalam perintah Undang-Undang, lima tahun lamanya ibukota sementara di Ternate. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Ibukota definitif Provinsi Malut? Apakah di Ternate atau Sofifi. Oleh karena itu, hal ini menjadi evaluasi siapapun yang menjadi gubernur kedepan. Jika tidak mendefinitifkan Ibukota Provinsi, maka selama ini jelas melanggar hukum dan Undang-Undang 46. Ibukota di Sofifi sebenarnya tidak perlu buat pemekaran lagi, itu dijelaskan dalam amandemen pasal 20 UU 46 revisi. Sebelumnya, telah dibuat, namun tidak mneyebutnya. Seharusnya hanya ditambah satu ayat, tidak perlu melakukan pemekaran. Akhirnya, mau tidak mau harus mengikuti syarat-syarat yakni mengusul dari bawah dan Sultan Tidore menolak, hingga sekarang Sofifi belum dimekarkan. Sebenarnya, ketika Sofifi ditetapkan lewat UU 46 menjadi ibukota, maka statusnya sudah 50 persen. Dalam UU, apabila membangun infrastruktur di Sofifi dan ibukota semntara ke Sofifi, maka sah menjadi Ibukota Provinsi dan tingkatan tersebut menjadi kota madya Sofifi. Oleh karena itu, siapa yang sah menjadi gubernur terpilih, langkah yang paling pertama harus diambil adalah pindah ibukota secara definitif.
Ada dua hal mendasar ketika lahirnya reformasi. Pertama, ketika orde baru itu dibentuk oleh pemerintah dan menggiring masyarakat untuk masuk pada partai politik, Golkar yang mendominasi seluruh pemerintahan. Kemudian dimaksud dengan pemenang pemilu orde baru, pemenangnya adalah golkar dibanding PDI dan PPP. Ketika lahirnya era reformasi, partai politik yang membentuk pemerintahan adalah format politik yang disepakati. Nah, ini yang menjadi trend politik di era  reformasi betapa tidak semua konstitusi berubah dan sekarang tidak bisa dirubah konstitusi itu lagi. Semntara itu arah pembangunan, tidak lagi berdasarkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah dihapus era reformasi. Dan kemudian ditentukan oleh visi misi partai politik yang memenangkan kandidat calon tersebut yakni Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Ketika ini disepakati, maka arah pembangunan tidak mengikat seluruh rakyat Indonesia, tetapi arah pembanguanan hanya mengikat partai-partai politik yang mengusung calon pemenang pemilu.(*)


Abdurahman Lahabato
Anggota DPD RI

Hampir seluruh pimpinan partai di pusat menggunakan survei sebagai variable utama. Kalau survei sebagai variable utama hanya pada elektabilitas dan popularitas, dan itu menjadi alat ukur utama untuk merekomendasikan seseorang untuk dicalonkan gubernur, maka perlu ada pemikiran banding yang disepakati seluruh pimpinan partai di Maluku Utara bahwa jangan hanya menggunakan variable itu, karena ada sekian variable yang cocok untuk di daerah ini. Karena mereka (petinggi partai di pusat) tidak memiliki data yang update tentang bagaimana Maluku Utara ini. Mau Setya Novanto, SBY, atau siapa saja, semua itu tidak memiliki data update tentang kondisi yang dibutuhkan rakyat Maluku Utara. Di sana, survei sebagai alat ukur utama. Kalau survei itu kalau dibuat oleh PoolMark, mungkin iya. Karena surveinya digiring pada bagaiamana masyarakat menginginkan pemimpin yang akan datang adalah orang yang baik, jujur dan tidak korupsi. Nah, pimpinan partai harus membuat naskah banding untuk dibawa ke seluruh pimpinan partai di Jakarta dan harus katakan ke pimpinan partai di pusat bahwa kita punya naskah banding tentang kondisi Maluku Utara yang menginginkan seorang pemimpin yang berkualifikasi seperti ini.
Soal bagaimana distribusi pembangunan yang merata. Sebagai seorang pemimpin daerah itu punya kewajiban utama adalah mendistribusi pembangunan secara merata dan paling utama adalah melaksanakan enam urusan wajibnya.(*)


Asrul Gailea
Kepala Disperidag Malut

Meneropong politik birokrasi seakan-akan memang sudah amat lumayan bagus. Dan, coba bila kita ingin balikan judulnya bahwa meneropong partai politik. Saya melihat, apakah parpol itu sudah berbuat banyak?. apapun juga, kepala daerah itu parpol yang melahirkan. Undang-Undang pilkada sudah membatasi PNS untuk menjadi kepala daerah, begitu TNI-Polri untuk menjadi kepala daerah. Di sini sudah mengurangi kualitas kepemimpinan kita.
Kalau boleh jujur, apakah PNS itu tidak punya kualitas untuk menjadi pemimpin? dan TNI serta Polri tidak punya kualitas untuk menjadi pemimpin?. saya patut ragukan itu. Coba kita bandingkan, anda meneropong saya, tapi saya juga harus meneropong anda. Jadi kita harus membuat keseimbangan politik di Negara ini.
Bagi saya, Undang-Undang ini terlalu mendiskriminasi, tapi begitulah, karena kepala daerah, Presiden hingga Wali Kota dan Bupati, sudah ranah politik. Jadi kita mau berbuat apa. Karena kita PNS ini hanya menerima, artinya partai politik yang mengusulkan orang tapi segala resiko itu PNS yang tanggung, jadi seakan-akan tata kelola pemerintahan itu kami PNS yang hancurkan. Tapi coba partai politik itu lihat dulu pemimpin yang diusulkan itu sudah punya gagasan dan memiliki kwalitas?
Contoh, kriteria pengangkatan kepala daerah itu ada 19 item, tapi kenapa sekarang tes kepala daerah tidak ada tes kompetensi padahal anak SD sampai SMA saja dites kompetensinya. Coba kepala daerah itu dites akuntansi dan matematikanya agar kepala daerah tahu keuangan dan ekonomi kita. Saya yakin kepala daerah di Indonesia ini palingan hanya 5 persen yang tahu tentang tata kelola keuangan.
Kebanyakan kepala daerah ini hanya tahu bahwa DAK dan DAU itu sekian, tapi mereka tidak tahu komponen-komponen DAK dan DAU seperti apa.
Olehnya itu, partai politik juga harus merasa diri bahwa apakah perlu Undang-Undang parpol dan Pilkada ini diubah, supaya memberikan kebebasan kepada seluruh warga Negara untuk memberi hak yang sama. Jangan PNS, TNI dan Polri seakan-akan orang kelas dua di Negara ini.
PNS juga memiliki kualitas tentang tata kelola keuangan dan tata kelola pemerintahan, dan itu minimal PNS sudah kuasai. Olehnya itu bila pemimpin dari partai politik, maka paling tidak wakil pemimpin harus dari PNS. Jangan yang diusung itu dari parpol semua, akhirnya satu periode saja sudah cerai karena hanya kepentingan parpol saja, sehingga ada tarik menarik kepentingan.(*)


Hasbi Yusuf
Sekretaris KAHMI Malut

Kekuasaan harus didapat dari koalisi-koalisi yang berkualitas. Dalam tema yang digagas Partai Demokrat ini, apabila kita bicara tentang meneropong, tentu itu hanya soal Hisab dan Rukyat. Pertemuan ini seperti sidang Isbat yang disepakati bersama sehingga melahirkan sebuah koalisi kebaikan yang bisa membuat negeri ini menjadi lebih baik.
Dalam forum ini, saya yakin partai Demokrat bisa menyatakan koalisi kebaikan demi negeri ini. Kedua, euforia politik sering kali menutup akal sehat kita. Event politik seperti ini terkadang membuat kita semangat untuk mendiskusikan hal-hal semacam ini dan kadang kita akan mulai lupa pasca momen politik. Karena euforia kemenangan akan membungkam kita untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi pasca politik.
Bagi saya, kita butuh kesadaran bersama agar keberlanjutan untuk memahami dinamika politik terus menerus, tidak nanti tiba saat dan tiba akal. Dalam relasi sosial, kita juga mengenal hubungan relasi Negara, pemerintah dan swasta atau pasar. Sering kali rakyat berada pada posisi yang sangat termarjinal. Negara selalu menkooptasi rakyat dan pasar kemudian membungkam rakyat dengan cara-caranya.
Seharusnya, partai politik merepresentasi rakyat harus mampu mendorong dan mengubah keadaan, atau paling tidak kedua lembaga itu bisa mengawasi jalan pemerintahan yang lebih serius.
Perspektif politik, dari amatan saya bahwa belum ada kesadaran partai politik untuk mengubah paradigma politik dari pemerintahan kita. Belakangan ini, muncul masalah 27 IZIN Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, gubernur kemudian meminta maaf dan menyadari dirinya. Problemnya adalah carut marut pemerintahan ini bukan soal minta maaf, tapi ini sebuah sistem pemerintahan yang keliru. Saya melihat bahwa partai politik harus mengusung orang terbaik agar dalam kontekstasi politik ini melahirkan tokoh-tokoh yang bisa mengubah keadaan. Bila tidak, maka ini hanya sebuah proses sirkulasi yang mengulang. Olehnya, partai harus mampu menumbuhkan kesadaran bahwa ini bagianya partai politik, karena itu demokrasi yang menjadi bersahaja dari penguasa hari ini oleh karena partai politik tidak mampu melakukan teropong gagasan yang berkualitas.
Saya tidak menjamin, sosok calon yang dimunculkan nanti akan sukses memimpin Malut kedepan bila proses rekrutmen itu tidak berkualitas.(*)

Heny Sutan Muda
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Ternate

Pra dan pasca pemilihan gubernur (pilgub) Malut tahun 2018, tentu menarik untuk dibahas. Semua orang memiliki cara untuk meneropong, termasuk saya dan kita di ruangan ini. Dalam diskusi kali ini, kita belum bicara soal kampanye politik, karena pertemuan ini sebagai protektif politik birokrasi.
Enam belas tahun pemerintahan ini dibentuk, yang menonjol ke permukaan rata-rata kelemahan. Kelemahan kita di daerah ini termasuk dalam tata kelola keuangan.
Dalam meneropong curah gagasan ini apakah hanya sekadar wacana, atau sekadar memberikan pendapat atau hanya sebagai pengamat? alangkah baiknya peran kita tidak hanya sampai di situ.
Pandangan apapun tentang pemerintahan politik birokrasi bahwa semua yang dibangun ini melalui rekayasa politik, baik pengelolaan keuangan maupun birokrasi pemerintahan. Kita mestinya tidak hanya berdiam diri, atau hanya menjadi pengamat dalam setiap masalah, termasuk masalah pelayanan publik yang begitu buruk. Bila kita mau membentuk suatu pemerintahan yang berjalan sesuai dengan ekspektasi, maka mari kita bersama-sama bekerja dan tidak hanya sekadar wacana.(*)