TEROBOSAN: Suasana FGD di Aula BI Malut TEROBOSAN: Suasana FGD di Aula BI Malut

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggagas kegiatan luar biasa pada Kamis (3/8) di Aula Serbaguna Bank Indonesia (BI) Maluku Utara (Malut). Kegiatan dalam bentuk diskusi itu menghadirkan Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perindag, Abdul Razak. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perindag, Catur Bagus. Kepala Bea Cukai, Nyoman Adhi S. Kepala Kantor Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate, Darwis.
Ikut hadir juga Kepala BI Malut Dwi Tugas Waluyanto, Dekan Perikanan Unkhair Surahman serta Kepala Disperindag Malut Asrul Gailea. Fokus Group Discussion (FGD) yang dipandu wartawan senior Ismit Alkatiri itu dihadiri juga utusan instansi terkait lainnya. Gagasan yang diprakasai Asrul Gailea ini mengambil tema “melalui kegiatan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri kita gairahkan ekspor Maluku Utara ”. Ide Disperindag ini lahir setelah milihat begitu banyak potensi Malut yang meski digarap serius. Lihat saja, selain pertambangan, daerah ini kaya dengan potensi perikanan dan pertanian. Jika daerah ini kaya akan sumber daya alam (SDA), kenapa tidak kita bersaing di dunia internasional. Dulu, sekira 15 tahun yang lalu, Malut sempat mengekspor pisang ke luar daerah, bahkan ke luar negeri yakni China dan Korea. Belakang ini ekspor pisang tidak lagi jalan. Semangat Disperindag yang menghadirkan sejumlah instansi terkait dalam FGD tersebut, adalah untuk mencari formula jitu agar Malut kembali muncul ke permukaan perdagangan dunia internasional. Pertemuan Diperindag dengan instansi terkait itu termasuk menyatukan persepsi soal perizinan. Paling tidak, pelaku usaha tidak banyak pusing saat mengurus izin. Tidak perlu lagi harus ke beberapa instansi yang berbeda baru mendapatkan izin. Tapi, sudah saatnya ada kemudahan izin. Sehingga itu, proses izin sudah mesti satu atap saja.
Sekarang ini Malut hanya bisa mengekspor potensi pertambangan. Padahal, potensi perikanan dan pertanian daerah ini tidak kalah dengan daerah lain yang sudah mampu bersaing di dunia internasional. Sudah saatnya persepsi disatukan agar Malut mampu bersaing di perdagangan dunia.
Malut harus mampu melirik Negara mana yang tidak memiliki potensi perikanan dan pertanian. Dengan begitu, Negara-negara tersebut akan menjadi sasaran ekspor Malut. Begitu juga sebaliknya, jika Malut tidak memiliki potensi tertentu, harus siap menerima impor dari Negara yang punya potensi.
Gagasan Kepala Disperindag Malut Asrul Gailea patut diapresiasi. Petinggi di daerah ini harus merespon positif dan memberikan ruang besar kepadanya untuk bereksperimen, dengan tujuan Malut mampu “berkompetisi” pada perdagangan dunia.
Betapa tidak, ketika terobosan Diperindag ini berhasil, dampak positifnya tentu juga untuk daerah ini dan masyarakatnya. Kita harus mendukung dan menaruh harapan besar kepada Disperindag Malut untuk menyukseskan rencana besar tersebut. Pasalnya, pada suatu ketika, kalau niat dan gerakan Disperindag itu berhasil, maka Malut dikenal dunia karena begitu banyaknya potensi daerah yang diekspor.
Pada diskusi di Aula BI, masing-masing narasumber memberikan paparan yang menyentuh tema yang digagas Asrul Gailea ini. Berikut komentar narasumber yang diramu Irman Saleh, wartawan Malut Post.(*)

Asrul Gailea
Kepala Disperindag Provinsi Malut

Kegiatan ini selain sosialisasi, juga ada paparan materi dari narasumber. Forum ini, seperti Focus Group Discussion (FGD). Dalam kegiatan yang kita selenggerakan ini lebih pada mendudukkan masalah. Kita berbicara perdagangan luar negeri, itu berarti sama halnya kita berbicara perdagangan internasional. Kenapa kita berbicara perdagangan internasional, karena kebutuhan akan suatu Negara tentu akan berbeda dengan Negara lain. Artinya sumber daya alamnya suatu Negara belum tentu sama dengan Negara yang lain. Di sinilah terjadi interaksi yang namanya perdagangan internasional. Ada kebutuhannya suatu Negara membutuhkan Negara yang lain, maka di sinilah terjadi interaksi. Tentunya kita tidak bisa alergi dengan perdagangan internasional, apalagi menyangkut dengan impor. Memang inilah kebutuhan perdagangan internasional, sumber daya alam yang belum ada di kita, bisa kita datangakan di Negara lain. Kemudian juga kekurangan dari Negara lain, maka dari sinilah kita melakukan ekspor.
Sejarah Maluku utara, kurang lebih 15 tahun ini kita hanya bertahan di ekspor pertambangan. Sementara sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian itu sama sekali tidak ada. Ini artinya, dari forum ini kita membuka gambaran-gambaran, kenapa 15 tahun lalu kita bisa ekspor, semntara sekarang kita tidak bisa ekspor lagi. Kita hanya bertumpu pada ekspor pertambangan. Di sinilah kita mendudukkan masalah, apakah persolannya sulit di perizinan, atau kah biaya perizinannya tinggi sehingga tidak menarik animo dari para investor, atau memang komoditi kita ini memang mahal harganya. Ataukah jangan-jangan kita tidak punya sumber daya alam? kita mau ekspor ikan misalnya, sementara data ikan kita berapa, itu tidak ada. Data potensi ikan ini harus jelas, kita harus punya penelitian yang mendalam terhadap potensinya. Ini yang kita harus temukan masalahnya, dari pemateri maupun instansi terkait yang bereksempatan hadir.(*)


Nyoman Adhi S
Kepala Bea dan Cukai.
 
Maluku Utara ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang luar biasa. adanya gagasan dari Disperindag dengan mengangkat tema mendorong ekspor di Maluku Utara, ini menjadi salah satu jalan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber daya alam di wilayah malut.
Setiap Negara tentunya memilik keunggulan-keunggulan salah satunya adalah keunggulan kompetisi. dengan keunggulan tersebut  tentunya dapat memdorong suatu daerah untuk masuk ke pasar daerah lain. Daerah ini memiliki potensi yang besar, yakni Nikel, Ikan, Kopra, Pala dan cengkih. Sebelum melihat lebih jauh lagi, kita  coba melihat potensi  pasarnya, daerah-daerah mana saja yang bayak menghasilkan pasar Nikel dan Ikan di Indonesia. kenapa Nikel dan Ikan paling utama menjadi salah program unggulan pemerintah daerah yaitu ekspor mandiri untuk mengembangkan nilai pasaranya. sebab Nikel dan Ikan ini bersifat kesenambangun, semantara yang lainnya perlu pengolahan dan upaya yang lebih lanjut.
Bea Dan Cukai punya rencana menyediakan pelayanan satu atap. Dari sisi Bea Cukai sudah terintegrasi dengan seluru instansi, dimulai dari perizinan, pembayaran Bank, termasuk dari daerah-daerah bisa mengintegrasi ke sistem Bea Cukai. Perencanaan program tresebut merupakan salah satu langkah meningkatkan ekspor Malut.(*)

Dwi Tugas Waluyanto
Kepala BI Malut

Pertemuan
ini sudah dudukkan prosedur ekspor yang ternyata sudah semakin baik dan ringan. Bahkan kalau produk-produk atau komoditi kita ternyata semakin mudah perizinannya. Ini bagi saya, kabar baik untuk kita semua untuk menambah semangat. Kita juga sudah disampaikan bagaimana agar kedepan bisa melakukan ekspor dengan baik dan prosedurnya sangat jelas. Kedepan kita bukukan sebuah prosedur buku panduan yang berisi semacam alur perizinan yang ada di semua instansi.
Saya ingin menambahkan bagaimana potensi kita. Saya mencontohkan kelapa. Potensi kelapa di Malut sangat luar biasa. Hanya saja memang selama ini yang menikmati dari produk-produk kita itu hanya provinsi lain. Sama halnya dengan potensi perikanan yang juga demikian. Pajak dana bagi hasil juga dinikmati provinsi lain. Komoditi-komoditi kita yang begitu melimpah, ternyata brandnya itu sudah di tempat lain. Seperti halnya Ikan Cakalang yang di Malut ini melimpah, ketimbang di Sulawesi Utara dan Ambon. Kira-kira inilah potensi Maluku Utara yang sangat besar yang kedepan harus kita ekspor lebih jauh demi kesejahteraan masyarakat. Kita mulai dari pemasaran, kalau ekspor ikan ini bisa kita mulai, insya allah ada gairah dari para nelayan, termasuk stakeholder juga. Demikian bukan hanya di perikanan, saya kira produk ini semua harus kita ekspor sehingga bisa membanjiri Negara-negara Eropa, Asia, maupun Arab.(*)

Abdul Razak
Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Filosofi
dari ekspor harus didukung oleh pemerintah. Sebab, dari ekspor ini bisa menghasilkan devisa, dimana devisa adalah perkembangan ekonomi sehingga suatu daerah akan bergerak di bidang ekonominya yang didukung oleh pembanguunan-pembangunan yang nantinya dirasakan oleh masyarakat setempat.
Kebijakan Kementerian Perdaganagan untuk ekspor dan impor, setelah adanya peket kebijakan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, sangat sederhana. Dimana untuk ekspor cukup dengan SIUP, PDP, dan NPWP. Begitu juga impor, yakni hanya dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (AKPI), tetapi bukan barang konsumsi namun barang modal untuk mendukung yang nantinya diekspor kembali.
Dalam Undang-Undang ada ketentuan, dimana hasil bumi atau kekayaan Indonesia ini sangat luar biasa. Kebijakan tersebut diatur memang untuk membatasi sehingga tidak serta-merta untuk diekspor dan mengimpor secar bebas. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 pasal 38 tentang perdagangn, kebijakan dan penegendalian luar negeri adalah pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pegendalian ekspor dan impor. Hal ini menjadi salah satu pegangan bagi pelaku usaha untuk melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Bidang produk industri pertambangan memiliki tujuh barang yang dibatasi ekspornya yaitu produk pertambangan peraturan dalam negeri (Permendag) Nomor 1 tahun 2017, minyak dan gas bumi permendag Nomor 3 tahun 2015, produk batu bara permendag 49 tahun 2014, pupuk korea nonsubsidi permendag Nomor 73 tahun 2013, precusor nonfarmasi permendag Nomor 72, timah batangan permendag nomor 44 tahun 2015, sisa dan sekarat logam permendag Nomor 45, sementara intan kasar permendag nomor 25 tahun 2008. Produk-produk tersebut sudah diatur oleh Direktorat Ekspor  Produk Industri dan Pertambangan.
Sejauh mana potensi sebetulnya yang ada di Malut ini, dengan adanya sosialisasi ini, untuk mendorong ekspor Malut tentunya harus diketahui data potensi  di Kota Ternate yang harus dikemenakan kebijakannya, kemudian diserahkan di Kementerian perdagangan.(*)

Darwis
Kepala Kantor Karantina Ikan wilayah Malut

Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. BKIPM menyelenggarakan fungsi penyususnan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, pelaksanaan perkarantinaan ikan, dan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan kemananan hasil perikanan, serta hayati ikan, serta pelaksanaan administrasi BKIPM dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Layanan karantina ikan ekspor adalah layanan sertifikasi kesehatan ikan/hasil ikan perikanan yang akan diekspor sesuai persyaratan ke oleh Negara tujuan. Sertfikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa ikan atau hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI bebas dari hama penyakit ikan karantina atau penyakit yang dipersyaratkan sesuai jenis dan jumlahnya dengan yang menyertai serta bebas tidak berpotensi sebagai media pembawa penyakit Zoonosis (bersifat menular ke manusia) sesuai Undang-Undang RI nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Dan juga PP nomor 15 tahun 2002 tentang karantina ikan.
Persyaratahn ekspor, ikan hidup jika diekspor harus dilengkapi dengan sertifikasi kesehatahan apabila dipersyaratkan oleh Negara tujuan. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam di atas untuk keperluan tindak karantina. Dilengkapi izin atau rekomendasi SAT-LN dari Direktorat Jenderal PHKA-Kementerian Kehutanan bagi ikan yang dikategorikan dilindungi atau dibatasi sesuai appendix CITTIES.
Persyaratan ekspor ikan non hidup baik segar maupun beku harus dilengkapi sertifikat kesehatan, apabila dipersyaratkan oleh Negara tujuan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud. Begitu pula dengan pakan bahan baku ikan, harus dilengkepai sertifikat kesehatan apabila dipersyaratkan oleh Negara tujuan. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan sebagaimana dimaksud.
Setiap produk perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia wajib disertai dengan sertifikat kesehatan (Healtth Certificate) yang diterbitkan berdasarkan hasil inpeksi dan hasil pengujian selama proses produksi atau In-Process Inspection (IPI). Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diterbitkan terhadap produk perikanan yang berasal dari UPI yang telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan telah mendapatkan sertifikat penerapan Hazard Analysis Critical Control point (HACCP) dan atau sertifikat cara penangan ikan yang baik (CPIB) di kapal. Sertifikat kesehatan dimaksud di atas harus sesuai dengan fotrmat yang ditetapkan oleh otoritas kompeten. Sertifikat kesehatan harus ditandatangani oleh pejabat penandatangan yang ditunjuk oleh kepala badan dan distempel denganmenggunakan stempel badan. Sertifikat kesehatan harus memuat data informasi yang sesuai dengan produk yang disertifikasi. Sertifikat kesehatan harus diterbitkan sebelum produk dipasarkan.
Unit pengolahan ikan (UPI) yang telah bersertifikat HACCP di Malut ada empat yakni PT. Maluku Utara fisheries, PT. Pasific Ocean Fisheries, PT. Sanana Pelangi Indonesia, CV. Santo Alvin Pratam, dan CV. Markindo Raya.(*)


Surahman
Dekan Fakultas Perikanan Unkhair

Yang
pertama kita harus tahu dulu rencanan pembangunan Maluku Utara. Yang kedua,  kita harus tahu isu strategis pembangunan di Maluku Utara dan arah kebijakan program pembangunan daerah. Kita bebicara bagaimana Maluku Utara kita desain kaluar negeri dalam konteks ekspor ikan, pertanian dan sebagainya. kalau kita melihat RPJMD Malut, kita memang belum koneksi dengan RPJM Nasional. Sekarang kita bicara soal sektor kelautan, berbicara soal sektor kelautan berarti di dalamnya bukan hanya perikanan, akan tetapi ada pariwisata, industri maritim dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan RPJMD provinsi, ternyata apa yang kita bicarakan hari ini, masudnya pada urusan pilihan. Itu bukan urusan wajib, karena dalam urusan wajib itu ada pendidikan dasar dan sebagainya. ada urusan wajib tapi bukan urusan dasar, di RPJM kita itu masuk urusan pilihan, baik itu perikanan, pariwisata, pertanian, industri dan lain-lainnya. Kita berfikir sekarang apakah ini bisa masuk urusan wajib. Pertama, kita sudah sampaikan bahwa daerah punya industri perikanan yang luar biasa, sektor pertanian juga demikian. Tapi pendapatan di sektor perikanan kita turun, kita berada di bawah 16 angka produksi nasional. Ambon, Maluku, itu berada di urutan satu, tapi sampai detik ini belum pernah dan tidak ada Perpres yang keluar bahwa Ambon adalah lumbung ikan nasional. Analoginya sederhana, mungkin ibu-ibu pergi ke pasar bawa uang 100 ribu beli ikan, belum tentu cukup. Terus bagaimana kita berbicara tentang lumbung ikan nasional. Yang kita bicarakan sekarang bagaimana meningkatkan produksi, minimal kita berada di urutan kelima besar. Caranya dengan membangun infrastruktur, baik yang di darat maupun yang di laut. Ini yang harus kita telusuri bersama-sama dan memproses kedalam.(*)


Catur Bagus
Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Kurang
digarapnya potensi pertanian dan kehutanan yang ada di Malut, patut menjadi perhatian serius. Produk dari sektor tersebut sangatlah terkenal ketika pada jaman dahulu kala yakni pertanian dan kehutanan yang di dalamnya ada rempah rempah.
Direktorat Pertanian dan Kehutanan terus mengedepankan dan memperhatikan apa yang menjadi kendala yaitu nilai ekspor. Mekanisme yang dilakukan Kementerian Perdagangan untuk memfasilitasi dan mempersempit waktu proses dan perizinan agar lebih efektif. Dari Undang-Undang Nomor 7, yakni produk hukum yang mengacu pada Undang-Undang tersebut.
Terkait dengan perdagangan, tentunya ada ekspor dan impornya, hal tersebut harus dilakukan agar ada perimbangan terhadap ekspor produk yang ada di Kota Ternate. Pemerintah mengatur perdagangan luar negeri itu, ada kebijakan dan pegendalian. Sebab itu hal ini tetap diusulkan pada instansi yang berwenang dengan memperhatikan keinginan daerah dan masyarakat setempat. Seharusnya ada satu kebijakan yang komperensif, usulan atau masukan dari stakeholder dan instansi terkait maupun masyarakat kemudian digodok oleh Kementerian dan menjadi permendag. Baik itu permendag yang diatur maupun dilarang. Dalam Kementerian, permendeg tersebut terdapat ada tujuh bagian yaitu beras, hewan, tanaman tumbuhan dan satwa liar TTHSL, serta produk kehutanan, sarang burung Walet (SBW), dan laporan sawit. Inilah produk permendag yang diterbitkan oleh direktorat ekspor produk pertanian dan kehutanan.(*)