DPRD: Suasana paripurna di kantor DPRD Malut belum lama ini. DPRD: Suasana paripurna di kantor DPRD Malut belum lama ini.

AKHIR-akhir ini publik Maluku Utara (Malut) disuguhi masalah izin usaha pertambangan (IUP). Publik geleng-geleng kepala ketika tahu bahwa IUP yang dikeluarkan Pemprov Malut itu tanpa berdasar aturan yang berlaku. Mafia IUP, kira-kira itu pantas dialamatkan kepada oknum-oknum yang terlibat di balik kasus besar ini.
Informasinya, oknum-oknum yang terlibat dalam mafia IUP rata-rata orang dekat Gubernur Abdul Gani Kasuba. Bayangkan saja, tanpa Amdal, Pemprov tiba-tiba mengeluarkan izin produksi.
Tidak hanya publik, beberapa petinggi di Pemprov juga kaget luar biasa ketika masalah 27 IUP ini mengemuka. Betapa tidak, proses 27 itu justru tidak melalui Dinas PTSP. Biro Hukum Pemprov juga tidak tahu.
Gubernur Abdul Gani Kasuba bersumpah bahwa dirinya tidak menerima uang sepersenpun dari 27 IUP tersebut. Izin tanpa melalui prosedur, sudah pasti dilakukan di “ruang gelap”. Artinya, bukan tidak mungkin lagi kalau ada transaksi besar dalam 27 IUP tersebut. Kalau gubernur bersumpah tidak menerima uang, belum tentu 27 IUP gelap itu diproses tanpa ada uang.
Publik bernapas sedikit luas ketika sebagian DPRD Provinsi (Deprov) mewacanakan Pansus Hak Angket. Dengan cara dari wakil rakyat itu, ada harapan besar mafia luar biasa ini terungkap. Sayangnya, tidak semua anggota Deprov bernyali sama. Malah ada sebagian yang kemungkinan bermain lewat “pintu belakang”.
Wakil rakyat harus menyadari bahwa mereka akan menadapat simpati besar dari publik kalau Pansus Hak Angket benar diwujudkan. Mereka juga harus sadar juga, ketika rencana Pansus Hak Angket ini tidak jalan, publik sudah pasti marah besar.
Sementara itu ada kelompok tertentu yang melakukan konsolidasi mendukung Pansus Hak Angket. Kelompok tersebut akan melangkah dengan extreme jika anggota Deprov hanya menggertak Pemprov dan Pansus Hak Angket tidak jalan.
Ada rencana besar, di mana publik akan bersuara secara kolektif tidak lagi percaya kepada seluruh anggota Deprov Malut. Bahkan, ada pula gerakan menolak anggota Deprov yang sekarang untuk tidak maju pada pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019 nanti. Publik hanya bisa berharap wakil rakyat benar-benar menunjukan keseriusannya. Sebab, 27 IUP bermasalah ini ada kaitannya dengan publik.
Publik wajib marah karena penguasa tidak membuktikan komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat. Justru, lihat saja, penguasa hanya bisa mementingkan pribadi dan kelompoknya. Kalau penguasa benar-benar berpihak pada masyarakat, maka 27 IUP ini tidak bermasalah. Masalah IUP ini semoga menjadi bahan evaluasi masyarakat di daerah saat pemilihan gubernur (pilgub) Malut 2018 dan Pileg 2019 nanti.
Selain wakil rakyat, publik patut menaruh harapan besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, kedatangan Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif ke Ternate dua pekan lalu bertepatan dengan menghangatnya wacana IUP bermasalah. Ketika berada di Ternate, La Ode tidak banyak bicara soal 27 IUP tersebut. Tapi, mimik wajahnya jelas bahwa ia marah besar. Lagipula KPK menaruh konsetrasi penuh pada izin pertambangan di Negara ini. Sejumlah pejabat di Indonesia telah ditangkap, gara-gara izin pertambangan yang tanpa melalui prosedur. Semoga kasus 27 IUP ini juga daftar utama KPK.(*)     



Hasby Yusuf
Sekretaris Majelis Wilayah KAHMI Malut

Terkuak kasus mafia 27 izin usaha tambang (IUP) di Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah bentuk penjarahan dan perampokan terstruktur atas sumberdya daya alam khususnya sektor pertambangan. Apa yang terjadi dalam kasus mafia 27 IUP adalah bentuk parade kerakusan dan ketamakan oleh para pejabat di provinsi Maluku Utara.
Terbitnya IUP tanpa mengikuti prosedur sebagaimana ketentuan Undang-Undang menunjukan ada transaksi ekonomi besar yang hanya menguntungkan investor tambang dan pejabat dan elite di provinsi Maluku Utara. Padahal selayaknya setiap proses izin usaha tambang harus memperhatikan banyak aspek seperti analisa dampak lingkungan, kepentingan masyarakat adat, tapal batas dan kajian lainnya merepresentasi kepentingan daerah.
Keluarnya IUP dengan mengangkangi mekanisme yang seharusnya layak disebut sebuah kejahatan dan dalam tataran pemerintahan ini menunjukan sedang terjadi "Malpraktek Pemerintahan" yang massif dan terstuktur. Karena itu solusi masalah ini tidak sekedar menggantikan kadis pertambangan tetapi Gubernur harus membentuk tim khusus yg dipercaya bisa menelusuri kejahatan ini mengingat mafia IUP ini melibat Biro Hukum, Badan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan.
Keluarnya izin tambang (IUP) tanpa proses perizinan yang transparan adalah bentuk lain dari kegagalan Gubernur mendorong proses transparansi dan tata kelola perizinan yang cepat, murah dan efisien. Gubernur telah membentuk Badan Pengurusan Izin Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) karena sebaiknya setiap proses perizinan usaha menggunakan satu pintu. Karena proses keluarnya 27 IUP tanpa melalui PTSP maka aroma mafia semakin nyata.
Sumpah Gubernur bahwa beliau tidak menerima uang suap dari mafia IUP tambang justru menunjukan Gubernur tahu siapa yang bermain. Saya mungkin percaya Gubernur tidak terima dana suap dari proses izin tapi saya sungguh yakin anak buah gubernur menerima aliran dana dalam proses ini. Karena itu pihak penegak Hukum harus memproses kasus ini sejelas jelasnya.
Secara hukum saya berharap kasus ini bisa dilaporkan ke KPK karena sektor pertambangan khususnya terkait IUP di Maluku Utara telah mendapatkan lampu merah dari KPK melalui Kordinasi dan supervisi (Korsup). Kasus Mafia izin tambang menurut saya adalah mega skandal korupsi paling vulgar di sektor pertambangan. Sektor pertambangan yang seharusnya memberikan nilai kesejahteraan bagi rakyat tetapi ditangan elite yang rakus akan berubah menjadi malapetaka dan sekarang kita saksikan di Maluku Utara.
Kepada DPRD Provinsi Maluku Utara agar melakukan langkah langkah politik yang serius. Rencana penggunaan Hak Angket DPRD harus didorong dan didukung untuk kepentingan penataan izin tambang dan mampu mengubah kebijakan di sektor pertambangan yang lebih menguntungkañ rakyat. Saya berharap kawan-kawan DPRD Provinsi serius mendorong Hak Angket sebagai bagian dari proses politik yang sehat dan konstruktif dalam membenahi tata kelola sektor pertambangan.(*)



M Thahrim Imam
Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair

UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 tentang cabang-canang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada ayat 3 juga jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut adalah kunci dari perekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya maluku utara, sekaligus menjadi landasan konstitusi negara. UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba secara jelas menyatakan bahwa pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan karenanya bentuk pengelolaan harus dapat mensejahterakan rakyat di Maluku Utara. Pemerintah pusat telah memberi kewenangan pada daerah yakni Pemprov Maluku Utara agar dapat memanfaatkan pertambangan untuk kesejahteraan rakyat. Kita tahu bahwa izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur Malut selaku Kepala Daerah seyogyanya memperhatikan asas manfaat dan mudaratnya. Mengingat dampaknya juga sangat besar bagi masyarakat sekitar maka imbal balik pun harus seimbang dengan manfaat yang didapat masyarakat sekitar. Terkait dengan hal tersebut, kami memandang bahwa hal ini sangat penting untuk disoroti. Kasus IUP di Maluku Utara yang sedang santer ini kiranya harus dapat dibuka agar semua orang tahu tentang manfaat dan dampak yang ditimbulkan nanti. Mengingat landasan konstitusi diatas, maka pertama, DPRD Malut harus berani mengambil sikap untuk meminta pengkajian secara matang melalui instansi berwenang, apakah Amdal, Andal, Dokumen lingkungan lainnya yang menjadi prasyarat terpenuhi atau tidak. Kedua, Jika IUP tersebut dianggap bermasalah DPRD Malut pun harus melakukan Pengawasan secara ketat, turun lapangan. Ketiga, jika masalah ini sudah merugikan Daerah DPRD Malut jangan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Ikhtiar kami kedepan lingkungan kita yang dieksplorasi oleh usaha pertambangan sudah menjadi masalah serius, karena itu kita berkewajiban menjaga lingkungan kita tetap lestari demi anak cucu Maluku Utara kedepan. Semua elemen harus dikerahkan untuk menseriusi dan menuntaskan kasus IUP ini, kita tidak boleh anggap remeh masalah SDA dan Lingkungan. DPRD Malut jangan hanya gertak sambal, ayo berani tuntaskan kasus IUP.(*)

Muhlis Ibrahim
Ketua KATAM Malut

Masyarakat Maluku Utara pada umumnya menaruh harapan besar kepada para wakil rakyatnya untuk bisa menuntaskan kasus 27 IUP prematur yang lahir dari perselingkuhan anatara birokrasi dan investor.
Dan jika para wakil rakyat ini tidak bisa menyelasikan kasus 27 IUP ini maka akan lahirnya mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat. Gerakan politis munafik harus berdampak pada pada momentum pileg 2019 nanti.
Dan sangat ironis jika kasus 27 IUP dijadikan sebagai media kompromi untuk kepentingan jangka pendek. Sebab kasus tersebut sudah pada titik terangnya, dimana beberapa perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 39 ayat 1 dan 2.
Dalam proses penerbitan IUP, ada sejumlah mekanisme dan prosedur yang harus dilewati oleh para investor. Semua ketentuan telah diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, serta permen ESDM Nomor 15 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara.
Namun yang terjadi adalah, pemerintah Provinsi Maluku Utara lebih cenderung pada kesewenang-wenangan, yang melampui kewenangan sebagai mana peraturan yang berlaku.(*)


Rahmat R Wali
Sekretaris Institut Marimabati/Peneliti

Menyangkut dengan simpang siur 27 IUP yang ada di Maluku Utara, bagi saya semacam fenomena gunung es. Jadi yang muncul dipermukaan hanya 27 IUP tersebut, akan tetapi masih banyak lagi IUP di Maluku Utara ini, mungkin sudah hampir 300-an lebih IUP.
Jika IUP yang ratusan tersebut, kita hitung luasan konsesinya bisa jadi Maluku Utara ini dipenuhi dengan tambang dengan luasan wilayah Maluku Utara yang kira-kira hanya 27% daratannya.
Nah, simpang siur menyangkut dengan 27 IUP yang konon bermasalah ini mendapat respon dari wakil rakyat kita di tingkat provinsi yaitu DPRD Maluku Utara. Respon wakil rakyat ini menyangkut dengan hak angket. Namun sampai saat ini Pansus Hak Angket tersebut semacam respon sesaat atau katakanlah "gertak sambal". Sebab isu Hak Angket ini tiba-tiba tidak terdengar lagi. Padahal DPRD Provinsi punya peran penting untuk dapat mencari tahu dimana hulu masalah 27 IUP ini.
Yang berikut, dengan adanya sejumlah IUP yang ada di Maluku Utara sebenarnya kita di Maluku Utara sudah masuk dalam kategori awas, dalam artian genting. Sebab eksploitasi tambang yang besar-besaran menyebabkan daya dukung lingkungan semakin menurun. Lihat saja beberapa waktu lalu ketika terjadi hujan deras beberap daerah di Maluku Utara terjadi banjir. Sebut saja Oba, Weda, Obi, Bacan dan juga Taliabu.
Masalah yang demikian genting ini, harusnya pemerintah kita berpikir bagaimana cara menanganinya bukan malah menambah IUP. Ini samahal pemerintah Maluku Utara makin merusak daerah bukan memperbaikinya.(*)

Sulfi Majid
Pengacara

Sejak usulan pembentukan Pansus Hak Angket mengemuka di DPRD Provinsi Maluku Utara dengan maksud untuk mengevaluasi 27 IUP yang saat ini diduga bermasalah, kini terkesan tidak ada tindak lanjut yang seakan-akan kepentingan rakyat diabaikan.
Perlu diketahui bahwa Hak Angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Deprov harus membuktikan ke publik bahwa mereka benar-benar serius mengajukan Hak Angket  Sebab masyarakat saat ini justru bertanya-tanya sejauh mana fokus wakil rakyat terhadap 27 IUP yang diduga bermasalah itu. DPRD harus serius sehingga tidak dianggap ada kepentingan kelompok atau individu.
Kita semua tahu bahwa Hak Angket itu lahir sebagai akibat dari adanya dugaan 27 IUP yang bermasalah.  Rakyat mengharapkan ada transparan dari DPRD,  bukan  sistem yang gelap dalam persoalan 27 IUP.
Pansus Hak Angket DPRD harus fokus dan konsisten. Sebab tugas Pansus Hak Angket adalah untuk membuktikan apakah 27 IUP itu benar-benar bermasalah atau tidak. 
Untuk itu Pansus harus cepat terbentuk dan kemudian surat kepada gubernur serta jajaran terkait untuk dimintai keterangannya terkait dengan dugaan 27 IUP yang bermasalah tersebut.
Kalau saja usulan Pansus Hak Angket ini tidak terealisasi, wakil rakyat meski mendapat mosi tidak percaya dari masyarakat. Masyarakat harus buktikan untuk tidak memilih anggota DPRD Malut yang sekarang ini pada pemilihan legislatif tahun 2019.(*)





Yang Lain di Kategori ini : « Malut Bidik Perdagangan Dunia