Amran Mustari Amran Mustari

JAKARTA – Kuasa hukum mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX Maluku–Maluku Utara Amran Mustari, Hendra Karianga, meyakini kliennya tak terlibat kasus suap terhadap sejumlah anggota Komisi V DRP RI dan pejabat Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Keyakinan ini bukannya tanpa dasar. Menurut Hendra, dalam lanjutan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi kemarin (11/1), sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa KPK tidak menyebut keterlibatan Amran. ”Ada 16 saksi yang diperiksa. 10 dari Kementerian PUPR. Dalam kesaksian mereka tidak menyebut keterlibatan terdakwa,” ujar Hendra saat dihubungi usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (11/1).   
Dia mengatakan, perencanaan tentang suap diatur dari atas (top down). Atas yang dimaksud Hendra adalah Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR. ”Balai sama sekali tidak dilibatkan,” kata Dosen Pascasarjana Universitas Samratulangi Manado itu.
Hendra mengungkapkan, sejumlah pengusaha, yakni Hengky Polisar cs yang juga menjadi saksi di persidangan kemarin mengumpulkan uang bukan atas inisiatif Amran. Bukan pula berdasarkan perintah dari Amran yang kini berstatus terdakwa. ”Karena Amran baru dilantik sebagai Kepala Balai pada 10 Juni 2015. Sementara peristiwa mengumpulkan uang yang diakomodir pengusaha Abdul Khoir terjadi pada tanggal 13 Juni. Atau tiga hari setelah dilantik. Jadi sama sekali tidak ada janji proyek dari Amran,” bebernya.
Begitu pula soal tender proyek. Hendra menyebut Amran tak punya kewenangan. Sebab yang mengatur masalah itu adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berada pada pokja yang berada di Satker. “Dan Amran bukan Kuasa Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran ada sama Satker,” sambungnya.
Karena itu, mantan anggota DPRD Provinsi Malut itu yakin kliennya bukan otak yang merencanakan penyuapan kepada sejumlah Anggota Komisi V DPR RI dan beberapa pejabat di Kementerian PUPR. ”Sebab perencanaannya top down (dari atas ke bawah, Red). Dari perencaan bukan urusan balai,” ujarnya.
Persidangan Amran sendiri, kata Hendra, akan dilanjutkan pada Senin (16/1) pekan depan. ”JPU dari KPK akan menghadirkan enam saksi lagi. Nama-namanya belum ada,” ujarnya sembari mengatakan rusaknya tata kelola keuangan dana aspirasi berawal dari atas.(kai)