LEPAS BAJU: Warga tiga desa di Halmahera Selatan melakukan aksi lepas baju di halaman Kantor DPRD sebagai bentuk perlawanan saat menggelar demonstrasi menuntut pelantikan 38 kepala desa terpilih, Rabu (11/1) SAHRIL SAMAD/MALUT POST LEPAS BAJU: Warga tiga desa di Halmahera Selatan melakukan aksi lepas baju di halaman Kantor DPRD sebagai bentuk perlawanan saat menggelar demonstrasi menuntut pelantikan 38 kepala desa terpilih, Rabu (11/1) SAHRIL SAMAD/MALUT POST

LABUHA – Sehari kemarin (11/1), DPRD Halmahera Selatan (Halsel) didemo dua kelompok massa. Selain massa kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ada pula massa dari Desa Tomori, Babang dan Labuha. Warga tiga desa itu menuntut DPRD Halsel mencabut rekomendasi pembatalan SK Bupati Nomor 286 Tahun 2016 tentang Sengketa Pilkades yang ditangani Panitia Kabupaten. Rekomendasi itu oleh mereka dianggap sebagai penghalang Bupati Bahrain Kasuba melantik 38 kepala desa terpilih.
       Ahmad R Adam yang juga juru bicara Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Halsel meminta Ketua DPRD Halsel Umar Hi Soleman secepatnya membuat rekomendasi baru. Mereka juga mendesak Bupati Halsel melantik 38 kepala desa yang belum dilantik. “Kami berikan waktu dua hari, rekomendasi sudah harus keluar dan secepatnya para kepala desa dilantik," ujarnya.
    Salah satu kepala desa yang belum dilantik, Iswadi Ishak (Kades terpilih Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara), mengatakan langkah Bupati Halsel Bahrain Kasuba dengan menerbitkan SK 286 sudah tepat. "SK itu selaras dengan dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 37 ayat 6 yang menyebutkan “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/Wali kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari," terangnya.
Sementara secara institusi, kata dia, DPRD Halsel yang mengeluarkan rekomendasi kepada bupati untuk mengembalikan hasil perselisihan sengketa pemilihan kepala desa kepada panitia desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Sebetulnya sengketa di tingkat bawah/desa jika tidak dapat diselesaikan maka wajib bupati menyelesaikannya," terangnya.
Karena itu, mereka meminta DPRD mendesak bupati agar segera melantik beberapa kades terpilih yang belum dilantik. Sebagai keseriusan akan tuntutan mereka, dalam aksi itu massa juga melepas baju dan bertelanjang dada sebagai simbol perlawanan mereka.(cr-07/kox)