Ahmad Purbaya Ahmad Purbaya

SOFIFI – Pendapatan Pemprov Malut tahun 2017 ini terbilang jauh dari harapan. Bayangkan saja, pada triwulan I ini, pendapatan Pemprov baru 19 persen atau dengan angka Rp 549.534.018.588.51 dari target Rp 2.864.175.974.702.00.
Data yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan keuangan dan Aset daerah (BPPKAD) menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 486,709,146,169.00 baru terealisasi Rp52,155,394,403.51. PAD yang sudah masuk itu terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 35.216.035.624.18. pendapatan pajak daerah yang ditargetkan Pemprov sebesar Rp 364.562.246.169.00. Selanjutnya pendapatan sektor retribusi daerah Rp 35.216.035.624.18 dari target Rp 66.388.300.000.00.
Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang tergetnya  Rp 871.595.000.00 baru tercapai Rp 14.187.959.330.00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang ditargetkan Rp 54.887.005,000.00, justru satu rupiah pun belum didapat Pemprov. "Untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ini memang belum ada realisasi. Sebab masih harus menunggu hasil pemeriksaan dari BPK. Pendapatan dipungut dari ganti rugi temuan dari masing-masing kegiatan, yang nanti disetorkan ke inspektorat,"kata Kepala BPPKAD Malut, Ahmad Purbaya, Rabu (19/4).
Ia mengakui bahwa pendapatan Pemprov pada triwulan I tahun 2017 ini begitu rendah. Purbaya mengatakan, hal itu bisa terjadi karena dampak dari beberapa rancangan peraturan daerah (ranperda) yang belum disahkan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Malut. "Rencanannya besok (hari ini) baru akan disahkan. Kalau ranperda itu sudah disahkan, saya yakin triwulan II nanti pendapatan Pemprov naik signifikan. Karena selama ini masih banyak instansi yang belum melakukan pungutan, karena menunggu ranperda disahkan menjadi Perda,”katanya.
Selain dampak dari lambannya pengesahan ranperda, kata Purbaya, dualisme kepemimpinan di Samsat kabupaten dan kota akibat perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga berpengaruh besar terhadap minimnya pendapatan daerah. “Ada pejabat yang sudah dilantik, justru SK nya kemudian dicabut, karena ada perubahan. Ini berdampak pada kinerja. Tapi, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, trend pendapatan tahun ini justru meningkat,”katanya.
Purbaya menuturkan, perusahaan yang beroperasi di Malut, satupun belum memenuhi kewajibannya untuk berpartisipasi pembangunan daerah. Padahal, dalam aturan penyebutkan, satu persen dari pendapatan perusahaan, harus disetorkan ke daerah sebagai wujud kontribusi pembangunan.
Sementara pendapatan transfer telah mencapai 25,31 persen. Pendapatan transfer yang ditargetkan Rp 1.907.792.409,000.00, realisasi Rp 2.751.399.449.33. Itu terdiri dari, Dana Perimbangan Rp 482.777.459.324.00 dari target Rp 54.444.545.000.00. kemudian dana bagi hasil pajak dari target Rp 51.567.258.000.00, terealisasi Rp 9.252.655.873.00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dari target Rp 1.219.425.902.000.00, terealisasi Rp 11.550.257.651.00. Dana Alokasi Umum (DAU) telah terealisasi Rp 386.151.519.800.00 dari target Rp 582.354.704.000.00. Dana Alokasi Khusus (DAK) dari target Rp 469.674.419.533.00, realisasi baru mencapai Rp 75.823.026.000.00.
Sementara lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah yang ditargetkan Rp 274.053.373.653.00 baru terealisasi Rp 14.601.164.861.00. sedangkan pendapatan lainnya yang ditargetkan Rp 195.621.045.880.00, belum terealisasi satu rupiah pun.(udy/lex)