MUHAMMAD Konoras MUHAMMAD Konoras

TERNATE – Muhammad Konoras, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Ahmad Hidayat Mus (AHM), menanggapi positif keterangan dua saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Selasa (18/4) lalu.
Menurutnya, keterangan mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Malut Amus Nusi dan ahli pengadaan barang dan jasa Ade Kristiawan, justru menguntungkan klien mereka, AHM.
Bagaimana tidak, saat memberikan keterangan terkait perhitungan kerugian Negara proyek Masjid Raya Sanana di depan persidangan, ahli Amus Nusi hanya menggunakan keterangan ahli konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Malut atas permintaan penyidik Polda Malut yang menangani perkara tersebut.
”Tentu saja keterangan Amus ini tidak memiliki kapasitas sebagai ahli dalam menilai konstruksi. Untuk menjadi seorang auditor konstruksi bangunan, harus memiliki beberapa persyaratan berdasarkan Undang-Undang (UU). Dan ternyata ahli dari penyidik Polda tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang ahli sesuai perintah Undang-Undang,”kata Konoras, Rabu (19/4).
Ia mengatakan, dalam melaksanakan audit konstruksi Masjid Raya Sanana, ahli menyalahi beberapa syarat yang diatur dalam UU, yakni tidak melakukan klarifikasi kepada pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Rekanan sebagai pihak yang menangani proyek multiyears itu, juga tidak dimintai klarifikasi. “Ahli juga hanya menggunakan perkiraan tanpa ada standar audit yang harus dipenuhi seorang ahli konstruksi.  Karena itu, ahli tersebut sengaja menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya dari konstruksi bangunan Masjid raya,”ujarnya.
Konoras menuturkan, dari aspek UU konstruksi, bangunan yang masih dalam tahap pelaksanaan belum bisa diaudit konstruksinya. ”Ini perintah UU, tapi penyidik bernafsu untuk mengauditnya sehingga hasil audit tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut aturan,”tegasnya.
Selain menyoroti keterangan ahli Amus, PH AHM ini juga menilai keterangan Ade Kristiawan sebagai ahli pengadaan barang dan jasa, malah meringankan AHM. ”Meskipun Jaksa Penuntut Umum dalam pertanyaannya terkesan  sengaja mengarahkan  saksi untuk melibatkan AHM dalam proyek Masjid Raya Sanana. Tapi atas dasar keadilan, justru ahli berpendapat bahwa dalam ketentuan Kepres 80 bupati tidak bisa dilibatkan dalam organisasi pengadaan barang dan jasa jika nilai proyeknya di bawah Rp 50 miliar. Kan proyek Masjid Raya ini nilainya hanya Rp 15 miliar. Dan faktanya AHM tidak terlibat atau berperan mengatur proyek itu. Sehingga menurut ahli dalam sidang, ketika kewenangan pengelolaan proyek itu diserahkan kepada SKPD atau kepala dinas selaku Pengguna Anggaran, maka seluruh tanggungjawabnya beralih kepada PA atau Kepala Dinas,”kata Konoras.
Keterangan Ade Kristiawan, lanjut Konoras, juga mendukung dan bersesuaian dengan keterangan ahli pidana Prof. DR. Panca Astama yang dihadirkan pihak terdakwa pada sidang sebelumnya. Betapa tidak, dalam keterangannya lalu, Panca Astama menjelaskan terkait pengelolaan keuangan daerah, dan bupati disebut memiliki kewenangan untuk melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan kepada SKPD atau Kepala Dinas. ”Jika sudah dilimpahkan kepada Kepala Dinas, maka bupati tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kewenangan itu disalahgunakan oleh Kepala Dinas atau SKPD,”katanya.
Sementara seputar audit, ahli Panca Asrama juga berpendapat bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengaudit kerugian keuangan negara. Sementara dalam kasus pembangunan Masjid Raya Sanana, perhitungan kerugian negara dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Malut. ”Jadi, menurut Prof Panca Astama, hasil audit BPKP tidak bisa digunakan untuk menentukan kerugian Negara, bahkan ahli sedikit lantang dan tegas kepada majelis hakim jika masih mau jadi hakim, maka jangan coba-coba menggunakan hasil audit BPKP untuk menghukum terdakwa. Ahli pidana Dr Muzakir pun berpendapat demikian,”tutup Konoras.(cr-02/lex)

kirim Komentar