Kepala BPPKAD Malut Ahmad Purbaya Kepala BPPKAD Malut Ahmad Purbaya

SOFIFI – Tradisi jelang hari raya untuk pegawai Pemerintah Provinsi tahun ini sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini, tunjangan hari raya (THR) atau doi ayam besarannya bakal diturunkan 50 persen. Itu berarti, pegawai hanya akan menerima THR sebesar Rp 500 ribu. ”Kalau tahun lalu itu yang didapat Rp 1 juta. Tahun ini hanya bisa diberikan Rp 500 ribu saja," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Malut Ahmad Purbaya kepada Malut Post, Kamis (18/5).
Purbaya mengakui, pemerintah tidak bisa memberikan doi ayam secara full seperti tahun lalu. Pasalnya, tahun ini jumlah pegawai di Pemprov mengalami penambahan signifikan. Penambahan ini seiring pengalihan tenaga guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Ada pula penambahan pegawai di sejumlah SKPD setelah pengalihan kewenangan, seperti Dinas Pertambangan dan Kehutanan. "Jumlah penambahan hampir sama dengan jumlah pegawai tahun sebelumnya atau dua kali lipat. Sementara kebijakan pengalihan tidak diikuti dengan penambahan DAU Provinsi," ungkap Purbaya.
Mantan Kepala Dinas Keuangan Halmahera Selatan itu menyatakan, untuk membayar gaji guru saja Pemprov kekurangan Rp 210 miliar per tahun. Belum termasuk THR, operasional sekolah, dan gaji honorer. ”Atas kondisi itu, THR atau doi ayam diturunkan menjadi Rp 500 ribu saja,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan, pada tahun 2015 THR pegawai diberikan dua kali dengan total besaran Rp 2 juta. Rp 1 juta diberikan jelang puasa, dan sisanya jelang lebaran Idul Fitri. Pada tahun 2016, karena kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, THR hanya diberikan sekali sebesar Rp 1 juta. ”Tahun ini karena penambahan pegawai cukup banyak diturunkan lagi menjadi Rp 500 ribu," tutur mantan Kepala Biro Keuangan Malut tersebut.
Anggaran yang di-plotting, lanjut Purbaya, sebanyak jumlah pegawai yakni 7.559 orang dikalikan Rp 500 ribu atau Rp 3.779.500.000. Sementara untuk gaji 13 dialokasikan Rp 30 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan nyaris dua kali lipat dibanding tahun 2016 yang hanya senilai Rp 17 miliar. "Jadi bulan Juni kalau Peraturan Kementerian Keuangan turun maka belanja gaji dan THR saja mencapai kisaran Rp 64 miliar lebih. Kalau tahun 2016 hanya berkisar Rp 35 miliar," terangnya.
Hal yang sama juga diakui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Muabdin H Radjab. Menurut Muabdin, untuk THR telah di-plotting dalam APBD yang melekat langsung ke SKPD masing-masing. Tinggal menunggu waktunya untuk dibayarkan. ”Hanya saja, besarannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Gaji 13 pun telah dianggarkan jauh-jauh hari. Namun sebelum ada Permenkeu, Pemprov belum bisa melakukan pembayaran. "Kalau hari ini Permenkeu telah ada, hari ini juga langsung dibayarkan," katanya sembari mengatakan doi ayam hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri. Sedangkan untuk honorer tergantung kebijakan masing-masing SKPD.(udy/kai)