TUNGGAK PAJAK: Petugas BP2RD saat memasang stiker tunggak pajak di rumah mewah Abdurrahman Lahabato di bilangan Jati, Ternate Selatan, Rabu (17/5) IKRAM SALIM/MALUT POST TUNGGAK PAJAK: Petugas BP2RD saat memasang stiker tunggak pajak di rumah mewah Abdurrahman Lahabato di bilangan Jati, Ternate Selatan, Rabu (17/5) IKRAM SALIM/MALUT POST

TERNATE – Ada-ada saja. Di tengah maraknya baliho pencalonan mereka pada Pemilihan Gubernur 2018, anggota DPRD Maluku Utara Ikram Haris dan anggota DPD RI Abdurrahman Lahabato rupanya menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Akibat tunggakan tersebut, rumah mewah Lahabato dan tempat usaha milik Ikram dilabeli stiker oleh petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate.
Penempelan stiker bertuliskan “Rumah ini belum membayar pajak” tersebut dilakukan sejak dua hari belakangan. Petugas menyasar rumah-rumah dan tempat usaha yang tunggakannya tergolong besar. Sejauh ini, ada sembilan properti yang dilabeli, dua diantaranya adalah rumah mewah Lahabato di Kelurahan Jati dan tempat usaha mebel milik Ikram Haris di Kelurahan Kalumata.
Informasi yang dihimpun Malut Post, Lahabato menunggak PBB sejak 2015 hingga 2016. Sementara Ikram Haris menunggak untuk tahun 2016. Rumah-rumah lain yang dipasangi stiker ada yang menunggak sejak 2012. Nilai tunggakannya ada yang mencapai Rp 30 juta.
Kepala BP2RD Ahmad Yani Abdurahman saat dikonfirmasi kemarin (18/5) membenarkan adanya penempelan stiker di rumah pejabat. ”Iya, memang pemasangan kemarin ada rumah dan tempat usaha milik pejabat. Diantaranya rumah Abdurrahman Lahabato, serta tempat usaha milik Ikram Haris di Kalumata. Pemasangan stiker itu lantaran telah menunggak pajak,” jelasnya.
Yani menuturkan, ketetapan pajak untuk rumah Lahabato per tahunnya adalah Rp 6.020.262. Angka tersebut baru pokok pajaknya saja. ”Belum terhitung denda. Kalau denda per bulan itu kan 2 persen, kalau 2 tahun berarti 48 persen denda. Jadi untuk dapat hasil dendanya ya pajak pokoknya kalau dipersenkan 48 berarti dapat hasilnya,” tuturnya.
Sedangkan untuk tempat usaha Ikram Haris pokok pajak per tahunnya adalah Rp 593.650. ”Kan tunggakannya hanya 2016, jadi satu bulan kalau denda hitung 2 persen. Kalau satu tahun berarti denda 12 persen,” sambung Yani.
Hanya saja, kata Yani, nilai denda pajak dua pejabat ini tak begitu tinggi. Sebab wajib pajak lain ada yang dendanya mencapai Rp 30 juta. ”Yang terhitung dari 2012 sampai 2016,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan telah menerima informasi stiker yang dipasang di rumah Lahabato telah dicabut. Yani menegaskan, pencabutan tersebut dilakukan sepihak oleh pihak Lahabato. Pasalnya, stiker baru boleh dicabut bila tunggakan pajak telah dilunasi. ”Tapi dia belum bayar, menurut staf,” akunya.
Menurut Yani, sebelum petugasnya turun melakukan penempelan stiker, pihak BP2RD telah menyampaikan imbauan pembayaran pajak, baik melalui kantor kelurahan maupun selebaran yang diberikan langsung kepada penghuni rumah. "Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan, kalau tidak dibayarkan akan dipasang stiker," ujarnya.
Ahmad Yani juga menyampaikan, pemasangan stiker tersebut hanyalah tahap awal penindakan wajib pajak yang menunggak lama. ”Tindakan yang kami ambil ini kan sudah menyurat tiga kali, namun tak diindahkan. Ya langsung pasang stiker itu,” imbuhnya.
Ia berharap, pemasangan stiker tersebut dapat menjadi peringatan bagi wajib pajak lainnya. "Jadi pemasangan stiker itu agar masyarakat yang menunggak pajak cepat membayarnya,” katanya.

Hitung Ulang
     Terpisah, Abdurrahman Lahabato saat dikonfirmasi menegaskan sebagai warga negara yang baik ia selalu taat pajak. Tunggakan selama dua tahun itu disebabkan pihaknya masih menunggu hasil penghitungan kembali pokok pajak yang ditetapkan kepadanya. "Hitungan pajak itu tidak sesuai. Untuk itu saya juga sudah menyurat ke BP2RD untuk menyampaikan surat pengajuan keberatan terkait dengan perlu menghitung kembali tagihan pajak yang dibayar. Misalkan dari mana kemana hingga mendapat Rp 6 juta lebih itu. Meskipun lebih tetap saya bayar, asalkan saya tahu jelas dari mana hingga mendapat angka Rp 6 juta itu,” tegasnya.
Anggota DPD dua pereiode itu pun meminta BP2RD menghitung ulang beban pajaknya. ”Kalau penetapan pajak itu atas dasar izin mendirikan bangunan melalui sertifikat tanah, itu keliru. Memang di dalam sertifikat luas tanah 1.500 meter persegi tapi rumah yang dibangun itu kurang dari 1.500. Jadi saya minta dihitung ulang, baru saya bayar,” ucapnya.
Sementara itu, Ikram Haris sendiri saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Politisi PDI-P itu hanya mengatakan akan segera menyelesaikannya. "Saya akan menyelesaikanya," katanya singkat.(tr-05/kai)