Kantor Bupati Halmahera Barat Kantor Bupati Halmahera Barat

JAILOLO – Perebutan enam desa di perbatasan Kebupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), kembali memanas. Ini menyusul langkah Pemkab Halbar yang mengalokasikan ADD tahun 2017 sebesar Rp 1,4 miliar ke enam desa tersebut. Padahal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan berbagai macam pertimbangan, memutuskan enam desa masuk wilayah Halut. Enam desa yang ngotot direbut Pemkab Halbar adalah Desa Pasir Putih, Bobaneigo, Dum-Dum, Akelamo Kao, Akesahu Gamsungi dan Tetewang.
Wakil Bupati Halbar, Ahmad Zakir Mando menganggap alokasi ADD ke enam desa itu tidak akan bermasalah. Pasalnya, dasar Pemkab Halbar memploting Rp 1,4 miliar itu demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
Ditambahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Halbar Asnath Sowo, alokasi ADD ke enam desa dilakukan Pemkab Halbar secara profesional. “Anggaran Rp 1,4 miliar nanti dibagi-bagi sesuai jumlah penduduk di masing-masing desa,” katanya. 
Langkah Pemkab Halbar ini mengundang reaksi Pemkab Halut. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Halut Fredy Tjandua menyebut Pemkab Halbar bersikap berlebihan. Sekkab dengan lantang menilai Pemkab Halbar melanggar edaran Kemendagri yang menyebutkan, baik Pemkab Halut atau Pemkab Halbar tidak dibolehkan melakukan kegiatan apapun untuk enam desa tersebut sebelum dilakukan verifikasi faktual di enam desa ini.
Sekkab mengaku yakin alokasi ADD Rp 1,4 miliar oleh Pemkab Halbar itu akan menjadi temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Sebab, kata Fredy, Pemkab Halbar telah menabrak aturan.
Menurut Fredy, Pemkab Halut sudah mengalokasikan ADD ke enam desa tersebut sejak tahun 2013. Ketika itu, masing-masing desa mendapatkan paling sedikit Rp 100 juta dalam sekali pembahasan. Setelah tahun 2013, atau pada tahun-tahun berikutnya, masing-masing desa medapatkan ADD Rp 500 juta. Sedangkan Dana Desa (DD) dialokasikan tahun 2015-2016, di mana masing-masing desa mendapatkan Rp 330 juta. Untuk tahun 2017, DD di enam desa ini menerima bervariasi, paling kecil Rp 346 juta. ”Jadi, Pemkab Halut menganggarkan ADD sejak 2013 dan DD sejak 2015 itu karena dasar hukumnya jelas bahwa enam desa ini milik Halut. Dan, itu berdasarkan keputusan Mendagri. Buktinya sampai saat ini tidak ada temuan. Tapi kalau Pemkab Halbar memaksakan tahun ini anggarkan ADD di enam desa ini, maka saya yakin menjadi temuan BPK, karena di pemerintah pusat kode penerima DD enam desa masuk Halut bukan Halbar,” tegas Fredy.
Camat Kao Teluk, Halut, Alfarid Sadik mengatakan, pemerintah enam desa tersebut tetap berkomitmen menggunakan ADD dan DD sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama ini, enam desa tersebut menerima kucuran ADD dan DD atas nama Pemkab Halut. “Kenapa baru tahun 2017 ini Pemkab Halbar alokasikan ADD. Saya tegaskan, pemerintah desa sudah berkomitmen untuk taat aturan,” tegasnya. Pernyataan Camat Kao Teluk ini diamini enam Kepala Desa tersebut.
Ketika situasi memanas seperti itu, Pemprov justru mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Ini diakui Kabag Pengelolaan Perbatasan dan Penataan Kawasan Aldhy Ali. Meski begitu, ia berjanji akan turun ke lokasi untuk memastikan kebenaran alokasi ADD Rp 1,4 miliar dari Pemkab Halbar tersebut. “Enam desa ini masuk wilayah Halut. Ini berdasarkan keputusan Mendagri. Tapi, saat ini masih ada upaya verifikasi faktual, karena tampak masih ada tarik menarik kepentingan antara Pemkab Halbar dan Halut. Proses verifikasi sementara berlangsung dan melibatkan Pemkab Halbar dan Pemkab Halut. Padahal baik Halbar maupun Halut sudah berkomitmen untuk menjaga situasi keamanan selama verifikasi faktual berlangsung,” ujarnya.
Aldhy mengungkapkan, bukan hanya tahun 2017 saja Pemkab Halbar mengalokasikan ADD di enam tersebut. Karena tahun-tahun sebelumnya Pemkab Halbar ngotot mengalokasikan ADD di enama desa itu, maka menjadi temuan BPK, karena dianggap melanggar aturan. “Karena Mendagri masih berupaya melakukan verifikasi faktual, maka kami harap semua pihak untuk menahan diri agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat,” harapnya.

Patuhi Hukum
    Sikap keras kepala Pemkab Halbar itu juga mendapat tanggapan dari Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Dosen Hukum Unkhair ini meminta Pemkab Halbar agar mematuhi keputusan Mendagri. Apalagi Mendagri meminta agar Pemkab Halbar dan Halut tidak melakukan kegiatan apapun selama dilakukan verifikasi faktual. Bagi Margarito, keputusan Kemendagri begitu bijaksana, maka wajib ditaati. "Masalah ini sudah cukup lama. Kita tidak mau ini akan menimbulkan kegaduhan bagi warga masyarakat enam desa itu. Untuk itu, Pemkab Halbar harus patuhi kebijakan Mendagri yang cukup bijaksana itu," harapnya.
Secara hukum, Margarito menjelaskan, tindakan Pemkab Halbar yang mengalokasikan ADD di enam desa tersebut, salah besar. Pasalnya, berdasarkan keputusan Kemendagri, enam desa itu masuk wilayah Pemkab Halut. "Pemkab Halbar boleh saja alokasikan ADD ke enam desa itu kalau secara administrasi diputuskan enam desa ini masuk wilayah Halbar. Tapi, kalau putusannya enam desa tersebut masuk wilayah Halut, maka alokasi ADD Pemkab Halbar salah secara hukum,” tutup Margarito.(tim/lex)