Foto :  Ilustrasi Foto : Ilustrasi

    JAKARTA– Ini perhatian buat kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan DPRD di Maluku Utara (Malut). Komisi Pemberantasan korupsi mengharamkan kepala dinas atau SKPD memberikan tunjangan hari raya kepada anggota DPRD. Lembaga antirasuah itu tengah mengendus maraknya praktik penyetoran uang kepada anggota DPRD jelang Ramadan.         

 Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Sabtu (17/6) akhir pekan setelah operasi tangkap tangan (OTT)  terhadap kepala dinas dan dan beberapa anggota DPRD  di Mojokerto,  Jawa Timur.
 
Sebanyak enam orang diamankan dari OTT tersebut. Empat diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PDIP), Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq (PAN) dan Abdullah Fanani (PKB) serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Wiwiet Febriyanto.”Tidak ada jaminan bahwa yang seperti ini tidak terjadi di daerah lain,” ujar Saut. Karenanya, dia menyatakan
pihaknya akan memonitor daerah lain yang terindikasi masih melegalkan pemberian setoran ke para dewan. “Tidak tertutup kemungkinan bakal kembali membongkar praktik kotor serupa di daerah lain,” tandasnya.
    Dalam OTT yang dilakukan KPK di Mojokerto, petugas juga mengamankan uang tunai senilai Rp 470 juta dalam OTT ini.
    Uang tersebut diamankan dari 3 orang berbeda. Perinciannya, Rp 140 juta ditemukan di mobil pribadi Wiwiet, Rp 300 juta dari tangan perantara H dan Rp 30 juta diamankan dari perantara.

    ”Dari hasil pemeriksaan sementara, Rp 300 juta untuk pembayaran komitmen Rp 500 juta untuk pengalihan anggaran di Dinas PUPR,” lanjut Basaria.    Terkait komitmen //fee// Rp 500 juta, Basaria menjelaskan bahwa ada kesepakatan antara pimpinan dewan dan kepala dinas tersebut. Suap itu diberikan agar legislatif menyetujui perubahan plot anggaran hibah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan di Dinas PUPR Kota Mojokerto untuk tahun anggaran 2017. Nilainya Rp 13 miliar.

    Bagian dari pembayaran tahap pertama komitmen //fee// itu sebelumnya sudah terealisasi pada 10 Juni lalu. Yakni, sebesar Rp 150 juta. Nah, uang Rp 300 juta yang diamankan dari OTT kemarin merupakan pembayaran tahap kedua dari pembayaran komitmen fee Rp 500 juta yang belum diterima para pimpinan dewan. ”PENS ini tidak bisa (diubah) karena dana dari pusat,” jelasnya.

    Sementara uang Rp 170 juta merupakan bagian dari duit setoran tri wulanan Kadis PUPR untuk pimpinan dewan. Praktik itu hampir sama dengan yang diungkap KPK di DPRD Jatim. Modusnya, Kadis menyetor uang secara rutin untuk ”menutup” fungsi pengawasan tugas dan penggunaan anggaran dinas yang memang melekat di DPRD.

    Sudah 4 tersangka dan 2 orang perantara yang berstatus saksi diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK. Sedangkan, untuk mengamankan barang bukti, KPK menyegel sejumlah ruangan di DPRD Kota Mojokerto dan kantor Dinas PUPR Kota Mojokerto. ”Barang bukti semuanya disegel dan sebagian dibawa ke Jakarta,” imbuh Basaria.
Sementara itu, Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan, suap atau gratifikasi menjelang lebaran jamak terjadi. Anggota DPRD, pejabat eksekutif dan oknum penegak hukum juga sering kali meminta jatah ketika mendekati hari raya. ”Kasus di Kota Mojokerto hanya salah satunya saja, di daerah lain juga seperti itu,” terang dia.

    Anggota DPRD merasa sudah berjasa menyiapkan anggaran, sehingga mereka meminta upah dari pemerintah atau rekanan. Jadi, tutur dia, mereka merasa berhak mendapatkan imbalan. Maka tidak heran jika menagih imbalan itu menjelang lebaran sebagai tunjangan hari raya. Praktik tercela itu sudah lama terjadi.

    Selain anggota dewan, penegak hukum juga seringkali melakukan hal yang serupa. Mereka memanggil seseorang yang berperkara. Dengan modus melakukan pemeriksaan, oknum penegak hukum kemudian meminta sejumlah uang, karena membutuhkan uang untuk hari raya. Jadi, pemeriksaan kasus hanya untuk menakut-nakuti agar orang yang diperiksa itu memberikan uang. “Mereka memberi uang agar aman,” tutur dia.

    Alumnus fakultas hukum Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, budaya meminta tunjangan hari raya harus menjadi perhatian. Tidak hanya KPK, pemerintah juga harus memberikan perhatian serius. Pengawasan internal harus dikuatkan. Selama ini, tutur dia, pengawasan internal sangat lemah dan tidak berjalan efektif. (JPG/fai)