Gubernur Abdul Ghani Kasuba Gubernur Abdul Ghani Kasuba

SOFIFI – Pengajuan hak angket DPRD Provinsi (Deprov)  Maluku Utara (Malut)  untuk mengusut dugaan mafia 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) kian menguat. Ini setelah Fraksi PDI-P dengan tegas memberikan dukungan terhadap Komisi I dan Komisi III yang menginisiasi hak angket tersebut.
Ketua Fraksi PDI-P Junaidi Djafar yang didampingi Sekretaris Fraksi Djersey Roba menyampaikan, kasus dugaan mafia IUP tersebut jelas-jelas merugikan daerah dan berdampak pada kepentingan masyarakat umum. Karena itu, PDI-P sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan dan hak masyarakat siap mendorong masalah ini ke panitia khusus (pansus). ”Agar bisa dibuktikan secara jelas pelanggarannya dan Gubernur selaku kepala daerah dapat mempertanggungjawabkan permasalahannya,” ungkapny kepada Malut Post di Royal Restaurant, Sabtu (15/7).
Anggota Komisi II itu menegaskan, adanya pansus bukanlah upaya untuk menjegal kepala daerah. Sebaliknya, keberadaan pansus akan membantu pemerintah belajar dari pelanggaran yang dilakukan tersebut. ”Agar ke depan bisa lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Terutama gubernur selaku kepala daerah," ujarnya.
Sementara itu, bergulirnya gagasan hak angket DPRD tampaknya ditanggapi serius Gubernur Abdul Ghani Kasuba. Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Malut ini bahkan bersumpah tidak pernah menikmati sedikit pun uang yang didapatkan sebagai timbale balik dari diterbitkannya 27 IUP bermasalah tersebut. ”Dari 27 IUP yang saya tandatangani itu, demi Allah satu rupiah pun tidak saya terima. Karena disodorkan, jadi saya tanda tangan," tegasnya usai melakukan pelantikan pejabat eselon II, Jumat (14/7).
Gubernur juga mengatakan, jika IUP yang dikeluarkan itu bermasalah, maka Pemprov siap bertanggungjawab. Namun jika tidak bermasalah, maka segera dilakukan perbaikan. "Saya serahkan kepada tim untuk segera lakukan penyelesaian masalahnya. Sebab masalah pertambangan ini sangat mengganggu stabilitas politik," tukasnya.(udy/kai)