BATAL PRAPERADILAN: Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10). Rita ditahan terkait kasus dugaan menerima suap dan gratifi kasi sebesar enam miliar rupiah dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (PT SGP) Hery Susanto Gun IMAM HUSEIN/JAWA POS BATAL PRAPERADILAN: Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10). Rita ditahan terkait kasus dugaan menerima suap dan gratifi kasi sebesar enam miliar rupiah dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (PT SGP) Hery Susanto Gun IMAM HUSEIN/JAWA POS

JAKARTA – Maraknya kepala daerah yang menjadi tahanan KPK membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) angkat bicara. Ketua BPK Moermahadi mengingatkan bahwa tidak ada korelasi antara opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap potensi korupsi. Termasuk dalam hal ini pemerintah daerah. 

’’Kemarin banyak tangkap tangan, ada nggak hubungannya dengan laporan keuangan? Itu mesti kita lihat,’’ terangnya usai menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I kepada Presiden di Istana Merdeka kemarin (10/10).

Dia menjelaskan, ada sejumlah kasus korupsi yang tidak berkaitan langsung dengan laporan keuangan. Contohnya adalah suap. ’’Sehingga, Tidak bisa otomatis kalau di sana korupsi maka laporannya tidak bisa WTP,’’ lanjut Moermahadi.

Dalam kesempatan yang sama, Moermahadi juga menjelaskan mengenai banyaknya temuan BPK yang mengindikasikan ada perbuatan pidana. Sejak periode 2003 hingga akhir Juni lalu, BPK telah menyerahkan edikitnya 447 temuan berindikasi pidana kepada aparat penegak hukum. Baik KPK, Polri, maupun Kejaksaan. Nilai total dalam laporan itu mencapai Rp 44,74 triliun.

Dari jumlah tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 425 temuan senilai Rp 43,22 triliun atau 97 persen. Dia menuturkan, BPK tidak memiliki instrumen untuk mengeksekusi temuan tersebut. Karena itulah, semua tetmuan yang ada langsung diserahkan ke penegak hukum. ’’Masalah tindak lanjutnya, kita tinggal menanyakan,’’ tuturnya.

Apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan harapan BPK, Moermahadi tidak menjawab secara tegas. Sebab, kewenangannya hanya sampai ranah audit. ’’Jadi kalau ada perbedaan antara (BPK dan APH), kok nggak ditindaklanjuti, itu kita tidak bisa (berbuat banyak). BPK hanya bisa sebatas mempertanyakan mengapa tidak ditindaklanjuti.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mengupas lapis demi lapis indikasi suap dan gratifikasi yang menyeret Terpisah, Bupati Kutai Kartanegara (nonaktif) Rita Widyasari. Rita kemarin (10/10) diperiksa perdana sejak ditahan KPK. ”Pemeriksaan masih awal-awal saja,” ujar Rita usai diperiksa penyidik KPK.

Rita mengaku dimintai keterangan terkait proses perizinan kebun kelapa sawit dan tambang batu bara di wilayah Kukar. Kader Partai Golkar tersebut juga ditanya tentang indikasi penerimaan suap dan gratifikasi yang diterima bersama Khairuddin, tersangka lainnya. Total, ada 12 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada anak Syaukani Hasan Rais.

Penasehat hukum (PH) Rita Widyasari, Noval El Farveisa menegaskan pihaknya urung mengajukan praperadilan terkait dengan tindakan hukum bupati dua periode tersebut. Pihaknya memilih mengikuti proses hukum di KPK. ”Ikuti proses pokok perkara saja yang masuk pokok perkara. Jadi nggak (mengajukan) sidang praperadilan,” paparnya. (jpg/kai)