TUMPAK H Simanjuntak TUMPAK H Simanjuntak

TOBELO – Pemerintah Kabupaten Halamahera Barat-Halmahera Utara beserta para warga tampaknya masih harus bersabar menunggu penyelesaian sengketa tapal batas kedua kabupaten. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan sengketa tersebut akan dituntaskan paling cepat November mendatang. Hal ini disampaikan Direktur Direktorat Toponimi dan Batas Antar Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Tumpak H Simanjuntak dalam kunjungannya di Tobelo, Halut, kemarin (10/10).
Dalam kunjungan kemarin, Tumpak menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Bupati Halut. Selain membahas soal enam desa –Bobane Igo, Tetewang, Pasir Putih, Ake Lamo, Dum-Dum, dan Gamsungi, dibahas pula masalah perbatasan Halbar-Halut di Desa Roko dan Tuakara.
Dalam upaya penyelesaian sengketa tapal batas, tim Kemendagri kemarin juga meminta Pemkab Halbar dan Halut memasukkan kembali dokumen-dokumen berkaitan dengan kondisi enam desa yang sudah diverifikasi. ”Karena dokumen itu akan diperiksa oleh Kemendagri untuk menyelesaikan masalah enam desa yang ada. Dokumen itu nantinya akan diverifikasi lagi dan dikaji," katanya kepada awak media.
Menurut Tumpak, menetapkan tapal batas secara teoritis bukanlah pekerjaan yang sulit. Hanya saja, fakta lapangan berupa keinginan masyarakat harus dijadikan referensi pendukung dalam penyelesaian. ”Jadi dalam hal proses penyelesaian enam desa ini tidak ada yang disebut menang atau kalah, sebab implikasi dari penegasan batas ini adalah untuk kemajuan masyarakat itu sendiri," tegasnya.
Ia menambahkan, keputusan penetapan tapal batas nantinya tak akan berpengaruh pada status tanah masyarakat. ”Contoh kalau ada masyarakat Halut yang punya tanah di Halbar, itu tidak akan hilang jika batas ini ditetapkan. Begitu juga dengan hak ulayat, izin yang pernah diperoleh juga tidak akan hilang," jaminnya.
Tumpak menuturkan, ada sejumlah opsi yang dapat digunakan untuk skema penyelesaian sengketa. Diantaranya adalah penetapan disesuaikan dengan garis batas wilayah. Namun skema ini membutuhkan kesepakatan kedua Pemkab. ”Atau misalnya ada opsi lain kedua kabupaten meminta agar enam desa ini dibagi-bagi, kami Kemendagri harus turun dulu di lapangan untuk mendengar langsung keinginan masyarakat, tidak mendengar sepihak saja dari pihak Pemda A atau B," terangnya.
Sejauh ini, kata Tumpak, titik batas wilayah di enam desa yang saling diperebutkan tersebut belum ada. Gubernur Maluku Utara juga belum menyerahkan penegasan batas wilayah di enam desa tersebut. Sedangkan penetapan tapal batas sendiri membutuhkan dua pendekatan, yakni kaidah pemetaan dan kondisi yang terjadi di lapangan. ”Karena itu pada akhir Oktober mendatang Kemendagri melalui Direktorat Toponimi dan Batas Antar Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan melakukan verifikasi lapangan di wilayah enam desa yang ada kemudian dibuat dan disusun draft Permendagri,” tuturnya.
Selanjutnya, draft tersebut akan diteruskan ke Biro Hukum lalu ke Kementerian Hukum dan HAM. Tumpak juga berharap, proses penyelesaian sengketa itu dapat diputuskan lebih cepat. ”Lebih cepat lebih baik. Paling cepat November, kenapa tidak? Kami minta agar dua kabupaten dan juga masyarakat di enam desa, baik yang ingin ke Halut maupun yang ingin ke Halbar, agar menahan diri sebelum proses ini diselesaikan," pintanya.
Hadir pula dalam Rakor kemarin Asisten I Pemkab Halut Subakri Salim, Kepala Bagian Pemerintahan Silpa Nyong, Kepala Bappeda Devi Bitjoli, Dandim 1508 Tobelo yang diwakili Kasdim 1508 Tobelo Mayor (Inf) Roby Manuel, Kapolres Halut yang diwakili Kabag Ops Polres Halut Kompol Jonathan Metariang, serta para kepala desa di wilayah enam desa versi Halut.

Garis Adat
       Tak hanya Halut-Halbar, sengketa tapal batas di Kabupaten Halmahera Timur-Halmahera Tengah pun masih berlarut-larut. Terbaru, Pemkab Haltim memutuskan penetapan tapal batas di Desa Sakam, Halteng, dan Desa Bicoli, Haltim, tetap merujuk pada garis batas yang ditetapkan Lembaga Adat Sultan Tidore Husain Sjah.
Wakil Bupati Haltim Muh Din Hi Ma’bud mengatakan, alasan Pemkab Haltim tetap berpatokan pada keputusan adat disebabkan karena lampiran undang–undang tentang tapal batas yang diajukan ditolak Kemendagri. ”Alasannya, lampiran undang–undang yang mengatur tapal batas hanya bersifat sketsa. Dengan demkian maka sketsa itu tidak mengandung kaidah–kaidah peta wilayah,” ungkapnya.
Menurut Din, pihak Kementerian sendiri mengembalikan keputusan tapal batas wilayah Haltim-Halteng pada keputusan kedua Pemkab. ”Pemkab Haltim-Halteng diberikan waktu oleh Kementerian untuk membicarakan masalah tapal batas tersebut. Namun dalam pertemuan yang diselenggarakan 15 September 2017 lalu di Sofifi tidak menemukan kesepakatan,” terangnya.
Sebaliknya, usai pertemuan tersebut Pemkab Halteng meminta tambahan waktu kepada Kemendagri lantaran masih belum menyetujui titik batas yang ditetapkan Kesultanan Tidore. Sementara Pemkab Haltim sendiri sudah menerima batas yang ditentukan di Kali Get tersebut. ”Karena itu jika diminta melakukan perundingan kembali dengan Halteng, Pemkab Haltim tidak mau lagi dilakukan di Provinsi, melainkan harus di Jakarta. Karena batas waktu yang diberikan oleh Kementerian (untuk berunding) sudah berakhir,” tandasnya.(rid/ado/kai)