DEMO JOKOWI: Ribuan Mahasiswa dari Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan elemen Buruh menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Jumat (21/10).ISMAIL POHAN/INDOPOS DEMO JOKOWI: Ribuan Mahasiswa dari Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan elemen Buruh menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Jumat (21/10).ISMAIL POHAN/INDOPOS

JAKARTA- Ribuan massa buruh dan mahasiwa menggelar aksi unjuk rasa mengkritik tiga tahun masa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Aksi turun ke jalan difokuskan di depan Istana Negara dan Bundaran Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menuturkan sebanyak 11 ribu personel aparat gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut.

"Jumlah personel yang kita turunkan itu sebanyak 11 ribu gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP," kata Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat (20/10).

Argo menyebut, elemen aksi yang turun untuk mengkritisi tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK terdapat dari gabungan massa buruh dan juga elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

"Estimasi 3.000 massa aksi, dari gabungan massa buruh dan BEM," tutur Argo.

Isu Politik//
Selama tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Indonesia, isu politik masih terlihat liar. Para politisi terus memainkan gejolak-gejolak kecil yang membuat stabilitas politik dalam negeri tidak pernah tenang. Padahal ada aspek-aspek lain yang berhasil dilakukannya sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu.

Ketua Umum Fornas Bhinneka Tunggal Ika Syaiful Rohim mengatakan, dari sisi pembangunan infrastruktur Jokowi berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan di Indonesia Timur dan Barat. Hal itu terlihat dengan banyaknya pembangunan di daerah-daerah timur.

Kebijakan ini dilakukan, karena masyarakat tidak menginginkan proses pembangunan tidak terlalu lama. "Terutama untuk di daerah-daerah terpencil, terluar dan terdalam," Syaiful Rohim kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/10).
Trans Papua

Sementara untuk masalah politik, sambung Syaiful, lawan politik selalu mencari celah untuk menjatuhkan lawannnya. Fakta ini menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah agar memberikan satu keteduhan dalam politik.

Isu-isu sensitif harus segera dihentikan. Politisi harus menunjukkan kedewasaan untuk berpolitik. Perlu diketahui bahwa masyarakat dalam melihat figur terkadang secepat membalikan tangan. "Mari kita bangun kesadaran politik. Harus ada kedewasaaan politik demi negara Republik Indonesia. Pointnya, masyarakat mahasiswa tetap terus berkarya," ujar pria yang juga dosen Uhamka ini.

Sementara itu, peneliti Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK ada beberapa kebijakan yang sudah berhasil. Selain itu ada beberapa kebijakan yang belum dilaksanakan. "Program pembangunan yang dilakukan Jokowi-JK baru mulai dirasakan di tahun ke-3," ungkap Karyono Wibowo.

Menurut Karyono, selama Jokowi selama memimpin Indonesia melakukan kebijakan sesuai porsinya. Tahun pertama peletakan dasar regulasi, tahun kedua percepatan membangun dan tahun ketiga baru hasilnya dirasakan. "Ada beberapa hasil pembangunan yang sudah dirasakan tentu saja ada beberapa pro kontra dalam politik," sebutnya.

Untuk itu masyarakat jangan melihat apa yang dilakukan Jokowi-JK dengan kacamata kuda. Boleh bersuara terhadap kebijakan yang sedang berjalan, tetapi dengan penilaian secara objektif dan didasari oleh data dan fakta.

Karyono menyarankan jangan melakukan penilaian sebuah kebijakan seperti yang dilakukan oleh para politisi. Sebab ada beberapa catatan, terutama Jokowi mengutamakan pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan. Contohnya jalan Trans Papua yang berjalan dengan baik. Di lain pihak  Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Jabodetabek-Banten Arief Wicaksanadia mengatakan, salah satu rapor merah tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah masalah reklamasi Teluk Jakarta.

Belakangan, persoalan reklamasi itu kembali meruncing setelah pemerintah mencabut moratorium.

Arief mengatakan, rapor merah juga diberikan karena proyek reklamasi itu dibuat tanpa izin maupun analisis masalah dampak lingkungan (amdal).

Dia menuturkan, akibat kurangnya analisis tersebut, masyarakat banyak yang dirugikan khususnya nelayan yang hidup di pesisir.

“Mereka yang berpuluh-puluh tahun mencari rezeki, tiba-tiba dengan adanya proyek tersebut digusur," kata dia dalam diskusi Resolusi Tita Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Jumat (20/10).

Arief mengatakan, seharusnya pemerintah Jokowi-JK berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi lainnya dengan tujuan untuk melakukan kajian mendalam dari berbagai perspektif.

Menurut dia, pemerintah juga seharusnya berpihak kepada masyarakat miskin terlebih dalam soal kehidupan.

Sebab, terkait dengan kehidupan masyarakat Indonesia telah diatur dalam pasal 27 2 UUD 1945.

Sementara  Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menganggap tiga tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo belum berhasil mewujudkan janji tiga layak bagi para pekerja.

KPBI bahkan menganggap Jokowi tak lagi layak kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2019.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum KPBI Ilhamsyah, dalam siaran pers di sela-sela aksi “zombi” buruh Pertamina pada Jumat (20/10), di depan Istana Merdeka.

Kaum buruh sengaja menyambangi Jokowi untuk menuntut janji tiga layak buruh.

"Pada hari buruh 2014, Presiden Joko Widodo menjanjikan hidup layak, upah layak, dan kerja layak bagi buruh Indonesia," ucap Ilhamsyah.
Dia mengatakan, kaum buruh enggan memilih Jokowi kembali pada Pemilu 2019. Sebab, mantan wali kota Surakarta itu bertubi-tubi mengeluarkan kebijakan yang merugikan buruh.

"Dia mengeluarkan PP Pengupahan, Pemagangan, dan dia tidak menjalankan kebijakan yang pro-buruh,” tegas Ilhamsyah.

KPBI memandang bahwa PP Pengupahan menghapus ruang berunding upah dan membuat laju penyesuaian upah minimum hanya berkisar pada angka 8 persen per tahun. Sementara, pemagangan mengakibatkan PHK pada karyawan tetap karena pengusaha memilih menggunakan tenaga kerja magang yang bisa dibayar di bawah UMP.
Dia bahkan menyebut bahwa Jokowi bisa menjadi musuh bersama kaum buruh. Itu karena dia terus mengistimewakan investor dengan mengorbankan buruh. Terbukti, tidak satu pun dari 16 paket kebijakan ekonomi Jokowi menguntungkan rakyat.

"Kasus PHK massal terhadap 1.095 buruh Pertamina sebagai contoh nyata kegagalan Jokowi untuk mewujudkan janji tiga layak," ucap Ilhamsyah.

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon membuat polling di media sosial Twitter tentang tiga tahun pemerintahan Joko Widodo. Polling yang dibuat Fadli Zon, Jumat (20/10), menyodorkan pertanyaan terkait kehidupan masyarakat di era Jokowi.

Fadli pun memberikan tiga jawaban yang harus dipilih para netizen. Pertama, kata Fadli, lebih susah nih, kedua lebih mudah dong, dan ketiga begitu-begitu saja.

“Dalam waktu kurang lebih kurang enam jam, ada 7000 vote. Yang menjawab lebih susah nih 66 persen, lebih mudah dong 20 persen, dan gitu-gitu aja 14 persen,” ujar Fadli.

Wakil ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), selain yang dibuatnya, beberapa polling di media sosial lainnya juga rata-rata menyatakan kehidupan sekarang ini lebih sulit.

Menurut dia, ekspansi belanja infrastruktur di era Jokowi ini naik lebih dua kali lipat dari delapan persen menjadi 18 persen dibanding akhir masa kepemimpinan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal anggaran saat ini sangat terbatas.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga mencabut subsidi rumah tangga seperti bahan bakar minyak, listrik, pupuk dan lainnya. “Pada akhirnya ini memperlambat laju perekonomian,” tegasnya.

Sementara anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, berdasarkan data sejumlah survei dengan metode  kuantitatif baik yang reguler maupun per enam bulan, memperlihatkan ada kemajuan di bidang ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Dari aspek kestabilan (ekonomi) relatif stabil. Mulai nilai kurs, inflasi dan lainnya,” kata Andreas .

Dia juga menilai konsep Indonesia sentris yang diterapkan Jokowi-JK mampu menciptakan pemerataan pembangunan baik infrastruktur, yang bersifat kesejahteraan sosial, ekonomi.

“Perhatian khusus juga dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK di wilayah seperti Papua dengan indikator-indikator peningkatan investasi, maupun infrastruktur,” jelasnya. (JPG/fai)