Kantor Gubernur Malut Kantor Gubernur Malut

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara tampaknya amat sibuk belakangan ini. Kesibukan tersebut membuat pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 keteteran. Pemprov bahkan nekat melanggar edaran Menteri Tenaga Kerja atas penetapan batas pembahasan dan pengumuman UMP. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sendiri membatasi waktu penetapan UMP sampai 1 November. Kemenaker juga mewajibkan pengumuman UMP serentak hari ini.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Malut Sofyan Umasangadji menuturkan, saat ini UMP masih dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) bersama para pengusaha. "Pembahasannya belum ada kesepakatan, berapa yang akan naik," kata Sofyan, Selasa (31/10).
Namun ia mengakui, kenaikan UMP tahun 2018 dirancang di atas 10 persen dari UMP 2017 senilai Rp 1,9 juta. Angka itu disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Malut yang berkisar Rp 2,5 juta. "Memang beberapa tahun terakhir UMP kita sangat rendah, sehingga harus dilakukan penyesuaian. Namun tidak harus dinaikkan sekaligus, tapi bertahap,” tuturnya.
Menurut Sofyan, kenaikan UMP secara bertahap untuk melindungi iklim investasi di Malut. Pasalnya, terdapat kekhawatiran pihak perusahaan tak akan mampu membayar upah karyawan jika UMP dinaikkan sekaligus. ”Jangan sampai pihak perusahaan penyedia tenaga kerja tidak mampu membayar dan melakukan penangguhan. Selain itu juga mengganggu dunia investasi, sebab bisa jadi pengusaha akan lari karena tidak mampu," ungkapnya.
Sofyan sendiri mengaku tak mengetahui kendala penyebab alotnya pembahasan UMP. Apalagi hinga melewati batas waktu yang ditentukan Pemerintah Pusat. ”Pak Kadis yang tahu (penyebab keterlambatannya),” imbuhnya.
Meski tak tahu alas an keterlambatannya, Sofyan menjamin tak lama lagi UMP tahun depan sudah akan ditetapkan. "Kami sementara menunggu Kepala Dinas yang sementara berada di luar daerah. Insha Allah kalau sudah datang secepatnya ditetapkan. Kami bisa sampaikan angka rinciannya kalau sudah ada penetapan Gubernur," tukasnya.
Kadis Nakertrans Malut Umar Sangadji sendiri sudah beberapa hari belakangan berada di luar daerah. Nomor teleponnya +6281245160XXX pun tak pernah aktif lagi saat dihubungi untuk konfirmasi.
Pengakuan Sofyan tentang pembahasan DPP dengan pengusaha dibantah perwakilan DPRD. DPP sendiri umumnya terdiri atas perwakilan pemerintah, DPRD, akademisi, pengusaha, maupun serikat pekerja.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Malut Farida Djama, misalnya, mempertanyakan gelaran rapat pembahasan UMP. Ia mengaku, sejauh ini belum pernah diundang untuk melakukan rapat bersama. ”Karena itu kami tidak punya gambaran apa sebenarnya permasalahan upah tenaga kerja,” tuturnya.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, tahun-tahun sebelumnya Komisi IV selalu diundang untuk mengikuti rapat bersama pembahasan UMP dengan Dewan Pengupahan. ”Tapi kali ini kami tidak diundang. Padahal deadline penetapan besok (hari ini, Red) sudah terakhir. Kami juga mempertanyakan, apa dasar penetapan kenaikan upah di atas 10 persen?" ungkapnya.
Sementara Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(SPKEP-SPSI) Malut Amin Drakel meminta Disnakertrans untuk tanggap terhadap masalah yang berkaitan dengan hak tenaga kerja. "Saya anggap Disnakertrans tidak sensitif dengan masalah pengupahan ini. Buktinya sampai saat ini kami belum dapat informasi terkait pembahasan UMP 2018, padahal penetapan UMP maksimal harus bulan November sesuai deadline Kementerian Ketenagakerjaan," jabarnya.
Di sisi lain, Amin meminta kenaikan UMP 2018 setidaknya mencapai 20 persen. Dengan begitu, UMP 2017 yang sebesar Rp 1,9 juta bisa naik minimal Rp 2,3 juta. ”Usulan ini sangat beralasan karena faktanya Malut memiliki tingkat kemahalan yang mencapai Rp 2,5 juta per bulan,” jelas Amin yang juga anggota Komisi IV DPRD Malut ini.
Selain itu, sambung Amin, Pemprov juga harus mengejar target UMP seragam seluruh Indonesia di tahun 2019. "Sesuai target Pemerintah Pusat, UMP 2019 itu harus seragam seluruh provinsi. Sementara UMP daerah Jawa, salah satunya di Jakarta, telah mencapai Rp 2,4 juta. Kalau hanya naik 10 persen, kasihan tenaga kerja bagaimana bisa memenuhi kebutuhan mereka?" ungkapnya.
Politisi PDI-P ini juga mendesak Disnakertrans segera melakukan rapat pembahasan penetapan UMP. Tujuannya agar perusahaan dapat melakukan penyesuaian pada Desember nanti dan mulai 1 Januari 2018 langsung dilakukan penerapan.

Berani Menindak
         Sama seperti Provinsi, Kabupaten/Kota yang mendapat deadline penetapan UMK pada 21 November pun rata-rata belum melakukan pembahasan. Di Kota Ternate, misalnya, Dewan Pengupahan pun belum dibentuk. Setelah Dewan Pengupahan terbentuk, masih harus dilanjutkan dengan melakukan survei KHL. ”Dewan Pengupahan kemarin masanya sudah selesai sehingga harus pembentukan ulang, dan kita rapat, baru dilanjutkan survei KHL,” ungkap Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Erwin Ismanto, Selasa (31/10).
Erwin menuturkan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, kemungkinan besar UMK Ternate akan naik sebesar 15 persen. Sebelumnya, UMK Ternate sebesar Rp 2.158.900.
Menurut Erwin, Dewan Pengupahan sebagai penentu kebijakan upah minimum akan menggelar rapat yang melibatkan serikat pekerja, asosiasi pengusaha Indonesia, dan akademisi. ”Biasanya dalam rapat sering tarik ulur, namun di sini pemerintah memiliki tugas untuk menengahi dan mengambil kebijakan yang tidak merugikan satu pihak,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Ternate Asrul Rasyid Ichsan berharap penetapan UMK 2018 akan berpihak pada tenaga kerja. Dengan begitu, dapat menjamin kesejahteraan mereka. ”Naiknya harga barang dan kebutuhan pokok menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Upah pekerja menjadi penting untuk pemenuhan hak hidup dasar mereka, yakni kesehatan dan pendidikan,” katanya kepada Malut Post kemarin.
Di sisi lain, biaya produksi beberapa sektor usaha juga berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Sehingga  pengusaha dan pekerja harus memiliki kesepahaman yang saling menguntungkan. Sebab penetapan UMK merupakan hasil kesepakatan tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah sebagai mediator. ”Dengan demikian jika sudah dicapai kesepahaman maka pengusaha harus mematuhinya. Jika ada pengusaha yang tidak mematuhi kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan Wali Kota/Bupati atau Gubernur, maka Pemda harus berani mengambil langkah penindakan,” tandasnya.

Diumumkan Serentak
      Kemenaker RI sendiri telah menginstruksikan agar Gubernur di masing-masing Provinsi segera menetapkan UMP tahun 2018. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/x/2017 tertanggal 13 Oktober 2017. Penetapan UMP di masing-masing provinsi wajib ditetapkan dan diumumkan serentak hari ini.
Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, penetapan UMP masih akan merujuk pada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat edaran tersebut ke seluruh Gubernur se-Indonesia. “Sudah saya lengkapi dengan data inflasi nasional, pertumbuhan ekonomi  dan data lainnya,” katanya.
Hanif menambahkan , UMP juga berlaku bagi pekerja outsourcing. “Bagi semua yang terikat kontrak kerja, UMP akan tetap berlaku,” kata politisi PKB ini.
Penetapan upah ini penting, kata Hanif, untuk menciptakan iklim usaha yang baik berupa kepastian bagi para pengusaha serta kepastikan bagi pekerja untuk mendapatkan kenaikan upah. Menurut Hanif, para pekerja tidak lagi perlu melakukan demo menuntut kenaikan upah. “Setiap tahun upah pasti naik,” katanya.
Tentang PP 78, Hanif mengharap semua pihak mengetahui bahwa kenaikan upah setiap tahun bersifat prediktif. Sesuai dengan formulasi yang diatur dalam PP 78. “Dengan model begini sudah win-win solution, semua senang,” kata mantan Anggota DPR ini.
Dengan ini, Hanif berharap dunia usaha akan terus berkembang, serta lapangan pekerjaan baru tercipta yang akan membuat angkatan kerja baru untuk masuk. “Jangan sampai yang sudah bekerja menghambat yang belum bekerja,” kata Hanif.(udy/mg-02/jpg/kai)

UMP Malut 5 Tahun Terakhir

Tahun        Besaran           
2013        Rp 1.200.622       
2014        Rp 1.440.746       
2015        Rp 1.577.000       
2016        Rp 1.681.266       
2017        Rp 1.975.000       


Instruksi Penetapan UMP

1. UMP 2018 ditetapkan dan diumumkan serentak 1 November 2017
2. Bupati/wali kota wajib menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK) berdasarkan UMP. Diumumkan selambat-lambatnya 21 November 2017
3. Bagi  kabupaten/kota yang mampu membayar UMK lebih tinggi dari UMP, penetapan UMP menjadi tidak wajib.
4. Rumus penetapan UMP adalah UMP lama ditambah dengan inflasi dikali pesentase produk domestik bruto (PDB).
5. Nilai yang dipakai adalah versi BPS, yakni inflasi nasional 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen.
6. Daerah yang UMP dan/atau UMK-nya masih dibawah kriteria hidup layak (KHL), diberi waktu sampai 2019.
Sumber: Kemenaker

kirim Komentar